Australia Mengesahkan RUU Hubungan Luar Negeri untuk Menentang Komunis Tiongkok

(Minghui.org) Parlemen Australia mengesahkan RUU Hubungan Luar Negeri pada tanggal 8 Desember, memberikan pemerintah federal otoritas untuk mengakhiri perjanjian yang ditandatangani dengan kekuatan asing oleh universitas, pemerintah negara bagian dan lokal, atau dewan lokal.

Undang-undang ini juga berlaku untuk perjanjian yang ada, menunjukkan bahwa Belt and Road Initiative (BRI) Beijing yang ditandatangani oleh pemerintah Victoria dapat dibatalkan.

Foto Permusuhan dan Dipalsukan PKT

Setelah pandemi virus corona menyebar di seluruh dunia, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyerukan penyelidikan independen terhadap sumber asal virus. Hal ini membuat marah Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang membuat dimulainya perang dagang tak lama sesudah itu.

Dari tarif tinggi terhadap anggur dan jelai, hingga membatasi impor daging, lobster, kayu, batu bara dan kapas dari Australia, PKT menerapkan serangkaian tindakan pembalasan terhadap Australia. Terlebih lagi, enam pemasok daging dilarang dan dimasukkan ke daftar hitam tanpa alasan.

Tanggal 30 November, juru bicara kementrian luar negeri Tiongkok Zhao Lijian mengunggah gambar rekayasa di Twitter yang menunjukkan tentara Australia menyeringai sambil memegang pisau berlumuran darah ke tenggorokan anak kecil Afghanistan yang kepalanya ditutupi dengan bendera Australia.

Melalui Twitter, Morrison menyebut cuitan tersebut sebagai “benar-benar menjijikkan.” “Sungguh menghina semua orang Australia, semua orang Australia yang menjalankan tugas dengan seragam tersebut.” Dia berkata pada wartawan, “Pemerintah Tiongkok harus benar-benar merasa malu atas unggahan ini. Itu semakin menurunkan derajat mereka di mata dunia.”

Kejadian ini juga membuat warga negara Australia biasa merasa marah, dan sebagian mulai memboikot produk-produk Tiongkok. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh The Daily Telegraph, 86% dari 175.000 responden berkata mereka akan memboikot produk-produk buatan Tiongkok karena penting untuk mengirimkan pesan kepada Beijing bahwa Australia tidak akan terintimidasi.

RUU Hubungan Luar Negeri

Selain ketegangan karena perdagangan, Tiongkok juga mengeluh kepada Australia mengenai lebih dari 14 masalah, termasuk RUU Hubungan Luar Negeri sejak diperkenalkan.

Setelah nota kesepahaman (MoU) BRI ditandatangani oleh Tiongkok dan pemerintah Victoria pada tahun 2018, pemerintah federal Australia cemas dengan niatan Beijing terhadap dominasi global. Beberapa anggota parlemen juga memandang perjanjian antara Tiongkok dan universitas Australia sebagai apa yang disebut membiarkan “alat propaganda” dilembagakan, seperti Insitut Konfusius.

Marise Payne, Menteri Luar Negeri Australia dan pendukung RUU tersebut, berkata bahwa negara bagian dan teritori “lebih sering terlibat di tingkat tinggi dengan pemerintah asing dan entitas mereka, yang berdampak nyata terhadap hubungan luar negeri Australia.”

Dia menjelaskan, “Ini meningkatkan perjanjian, dan kompleksitas strategis yang berkembang di abad ke-21, membawa risiko yang lebih besar, memerlukan lebih banyak konsultasi dan uji kelayakan.”

Magnitsky Act Versi Australia

Pada tanggal 7 Desember, seorang sub-panitia dari Komite Tetap Bersama Parlemen Australia untuk Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan, menerbitkan sebuah laporan berjudul “Kriminalitas, korupsi, dan impunitas: Haruskah Australia Bergabung dengan Gerakan Global Magnitsky?”

Laporan setebal 192 halaman tersebut mendaftarkan 33 rekomendasi. Pada bagian atas daftar: “Sub-panitia menyarankan Pemerintah Australia menetapkan undang-undang sanksi yang ditargetkan berdiri sendiri untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, serupa dengan Magnitsky Act 2012 milik Amerika Serikat.”

Di antara pertimbangan lainnya, “Sub-panitia menyarankan agar sanksi tersebut meliputi pembatasan visa/perjalanan, akses terbatas atas aset, dan askes terbatas atas sistem finansial Australia.”

Hukum-hukum baru diharapkan akan diperkenalkan pada awal tahun 2021. Ini dipandang sebagai langkah maju terbesar Australia tentang masalah hak asasi manusia selama beberapa dekade.

Bill Browder, miliarder dan advokat dari tindakan tersebut, berkata bahwa hukum Magnitsky Australia “tidak dapat segera dijalankan, karena dunia sedang bergejolak saat ini.” Sementara hukum semacam itu dapat diterapkan kepada para pelanggar di seluruh negeri, “pertanyaan besarnya adalah apa yang harus dilakukan terhadap Tiongkok, yang mana akan menjadi tantangan besarnya.”

Dia menambahkan, “Ada pejabat yang jelas di Tiongkok yang harus disanksi atas Xinjiang. Australia harus memberikan sanksi kepada petugas Tiongkok namun hal itu tidak seharusnya dilakukan sendiri…Itu harus dilakukan bersamaan dengan Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat.”

Koran Berhenti Menerbitkan Propaganda PKT

Perusahaan media milik Australia Nine Entertainment baru-baru ini berhenti menyajikan delapan halaman koran PKT tiap bulannya di Sydney Morning Herald, Age, dan Australian Financial Review. Di bawah pemilik Fairfax Media sebelumnya, koran-koran ini telah membatalkan penyajiannya sejak tahun 2016.

Dengan label “China Watch,” lembaran propaganda ini dipersiapkan oleh China Daily sebagai bagian dari narasi resmi PKT dan diedarkan secara internasional melalui Washington Post, Telegraph, dan Le Figaro milik Prancis.

Setelah pandemi merusak dunia, Daily Telegraph milik Inggris juga menghentikan perjanjiannya dengan China Daily.

Pada bulan Februari, lampiran tersebut sangat memuji PKT karena tanggapannya terhadap Covid-19. Chris Uhlmann, editor politik Nine News, menemukan lampiran tersebut “sangat mengganggu.”

Dia berkata, “Sejak keputusan tersebut dibuat [tahun 2016] untuk memasukkan China Daily ke dalam Sydney Morning Herald, saya telahmenegaskan bahwa saya merasa perkembangan itu sangat mengganggu bahwa propaganda Partai Komunis memiliki dukungan yang nyata dari sebuah organisasi media Australia.”

Mengakhiri “Sister Cities” dengan Komunis Tiongkok

Menghadapi intimidasi PKT, perang dagang, dan cuitan fitnahan dengan foto palsu, anggota parlemen Australia dan anggota dewan kota meninjau ulang hubungan “sister cities” dengan Tiongkok.

Senator Concetta Fierravanti-Wells berkomentar, “Cuitan ini menjijikkan namun tidak mengejutkan jika melihat dari sejarah suka berperang dan tindakan ilegal Beijing di banyak bidang. Hal ini memperkuat peringatan saya terhadap PKT dalam waktu yang lama dan adalah tugas saya agar kita terpisah dari Tiongkok.”

Dia mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali atau membatalkan sister cities dengan Tiongkok. Beberapa pejabat setempat berkata hubungan tersebut hanya memberikan sebuah alasan bagi beberapa pejabat untuk berlibur ke luar negeri. RUU hubungan luar negeri yang baru saja disahkan juga memungkinkan lebih banyak penelitian tentang hubungan sister cities ini.

Marcus Cornish, anggota dewan kota dari Penrith, menyarankan untuk mengakhiri perjanjian Hubungan Ramah dengan Kota Kunshan di Provinsi Jiangsu Tiongkok yang dimulai pada tahun 2003. Dia berkata bahwa cuitan Zhao “adalah kutukan bagi seluruh negara kita dan banyak tentara kita, dalam perang besar dan perang baru-baru ini.”

Cornish menjelaskan, “Dengan uang Tiongkok datang ke daerah Penrith, pengaruh dari keputusan Tiongkok yang dibuat di daerah Penrith – entah itu dibuat oleh Negara Bagian dan Federal atau Lokal – ditekan melalui perusahaan mereka, mungkin bukan demi kepentingan terbaik rakyat Penrith.”

Anggota dewan kota di Dubbo juga menyerukan agar mengakhiri hubungan kota tersebut dengan Wujiang di Provinsi Jiangsu, sementara hubungan antara Sydney dan Guangzhou di Provinsi Guangdong Tiongkok juga sedang diinvestigasi.

Saat ini, 99 hubungan sister city telah tercipta antara Tiongkok dan Australia, sementara 32 perjanjian Hubungan Ramah ada di antara dua negara tersebut.