Saat Coronavirus Mewabah Seluruh Dunia, Pemerintah dan Warga Negara Ingin Meminta Pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok

(Minghui.org) Pada tanggal 8 April 2020, pandemi virus PKT (Wuhan coronavirus, atau COVID-19) telah menjangkiti lebih dari 1,5 juta orang di lebih dari 200 negara dengan jumlah kematian hampir 90.000.

Dari pemerintah hingga warga perorangan, banyak negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan lainnya, telah mengambil tindakan minta keadilan terhadap Partai Komunis Tiongkok (PKT) karena menutup-nutupi dan memberi informasi salah yang telah memungkinkan virus mendunia.

Anggota Parlemen Inggris: Komunis Tiongkok Mengakibatkan Resiko Besar

“Rumah penjagalan ini berada di belakang wabah SARS pada tahun 2002 dan sekarang telah memunculkan Covid-19. Namun pemerintah Beijing tidak melakukan apa pun untuk menutup pasar 'hewan' yang mengancam banyak umat manusia ini," tulis Tom Tugendhat, Anggota Parlemen Inggris pada tanggal 4 April di Daily Mail, "Kami tidak tahu berapa banyak, mungkin jutaan akhirnya akan terjangkit oleh coronavirus, tetapi kita tahu wabah sudah diprediksi. Dan bahwa kita semua jadi korban atas keputusan Beijing yang mengabaikan ilmu pengetahuan, memprioritaskan perdagangan --dan membahayakan kesehatan dunia.”

Tugendhat mengatakan sekarang saatnya untuk melakukan perubahan. "Seperti semua rezim otoriter, pemerintah Tiongkok pada dasarnya lemah," tambahnya. "Dia bergantung pada racun kebohongan dan ketakutan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas rakyatnya dan inilah mengapa ia menyembunyikan kebenaran sejak virus pertama kali menyerang."

Dia menganggap pandemi sebagai peringatan: "Ketergantungan ekonomi kita pada Tiongkok dan tunduk kepada pemerintahnya telah membuat kita harus bayar dengan sangat mahal."

"Ini adalah kesalahan PKT"

"Tuntutan hukum global terhadap Tiongkok untuk 'pelanggaran paten' dari Peraturan Kesehatan Internasional atas penanganan COVID-19 dapat mencapai setidaknya 3,2 triliun pundsterling hanya dari negara-negara G7, menurut laporan yang baru dirilis," menurut sebuah laporan baru-baru ini dirilis oleh Henry Jackson Society (HJS).

Laporan tersebut mengatakan bahwa “penanganan awal penyakit oleh PKT dan kegagalan untuk melaporkan informasi secara memadai kepada WHO melanggar Pasal Enam dan Tujuh dari Peraturan Kesehatan Internasional [IHRs], sebuah Perjanjian yang ditandatangani oleh Tiongkok dan wajib secara hukum untuk ditegakkan. Pelanggaran ini memungkinkan penyebaran dengan cepat di luar Wuhan, tempat asalnya.”

Lebih lanjut, PKT “gagal untuk mengharamkan vektor infeksi virus zoonosis (yang berasal dari binatang) yang dapat dihindari, sebaliknya secara aktif mempromosikan penyebaran besar-besaran spesies inang virus berbahaya untuk konsumsi manusia yang melanggar Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya."

Matthew Henderson dan penulis lain dari laporan itu menekankan bahwa “laporan ini tidak menyalahkan orang-orang Tionghoa atas apa yang telah terjadi. Mereka adalah korban yang tidak bersalah, seperti kita semua. Ini adalah kesalahan PKT."

Resolusi Kongres AS dan Tuntutan Class-action

Menurut siaran pers oleh Kongres A.S. pada tanggal 24 Maret 2020, anggota Kongres Elise Stefanik (Anggota kongres dari–New York) menyampaikan Resolusi di DPR yang mendesak penyelidikan atas kebohongan Partai Komunis Tiongkok terhadap penyebaran awal pandemi coronavirus." Resolusi tersebut menyerukan Tiongkok untuk membayar kembali semua negara yang terkena dampak karena sengaja menutup-nutupi virus Wuhan mematikan," tulis siaran pers.

Stefanik berkomentar, “Pemerintah Komunis Tiongkok dengan sadar menyembunyikan informasi penting yang diperlukan untuk memerangi penyebaran COVID-19 yang berasal dari Tiongkok dan hingga hari ini terus menyebarkan kebohongan dan informasi yang salah tentang asal mula virus yang mematikan itu.”

“Resolusi ini menyerukan Tiongkok untuk memberikan kompensasi atas kerugian, kehilangan, dan kehancuran atas kesombongan mereka yang dibawa ke seluruh dunia. Sederhananya -- Tiongkok harus, dan akan, diminta bertanggung jawab."

Senator Josh Hawley (Anggota Parlemen Missouri) telah mengenalkan undang-undang pendamping di Senat: “Sejak hari pertama, Partai Komunis Tiongkok dengan sengaja membohongi dunia tentang asal-usul pandemi ini. PKT mengetahui kenyataan virus itu pada awal Desember, tetapi memerintahkan laboratorium untuk menghancurkan sampel dan memaksa dokter untuk tetap diam. Sudah saatnya investigasi internasional mengenai peran yang dimainkan oleh mereka dalam penyebaran pandemi yang menghancurkan ini. PKT harus dimintai pertanggungjawaban atas penderitaan dunia sekarang."

Beberapa tuntutan hukum class action telah diajukan oleh firma hukum terhadap PKT. Salah satu contoh adalah pengacara Larry Klayman dan kelompoknya, Freedom Watch, yang mengajukan pengaduan di pengadilan federal di Texas untuk meminta setidaknya $ 20 triliun dari pemerintah Tiongkok karena "ketidakpedulian yang tidak berperasaan dan sembrono serta tindakan jahatnya."

Demikian pula, Kelompok Hukum Berman mengajukan gugatan hukum federal terhadap Republik Rakyat Tiongkok dan beberapa entitas pemerintah Tiongkok lainnya karena salah menangani wabah COVID-19.

“Kesalahan karena salah menyampaikan sifat virus corona kepada WHO terletak pada tingkat tertinggi pemerintah Tiongkok,” tulis anggota Kongres A.S. Chris Smith baru-baru ini. Dia menyarankan meminta pertanggungjawaban PKT berdasarkan Global Magnitsky Act serta catatan hak asasi manusianya yang buruk.

"Ketika krisis coronavirus ini telah berlalu, perlu ada perhitungan," tulis Smith. "Ini berarti menunjuk jari partisan dan mencari siapa yang memikul tanggung jawab utama untuk pandemi -- pemerintah Republik Rakyat Tiongkok."

Anggota Parlemen Australia: “Komunis Berbohong, Orang-orang Meninggal”

Malcolm Roberts, anggota Senat Australia, memposting di Twitter pada tanggal 31 Maret menuntut kompensasi dari PKT untuk kerusakan COVID-19 global. Lebih dari 117.000 orang menyukai tweet itu. Pada tanggal 1 April 2020, ia memposting Tweet lain yang mengatakan, "Komunis berbohong, orang-orang mati."

Senator Australia Selatan Alex Antic mengatakan PKT harus bertanggung jawab atas pandemi coronavirus yang telah melanda seluruh dunia menyebabkan ribuan kematian dan kehancuran ekonomi yang meluas. "Kita semua tahu bahwa virus ini berasal dari Wuhan di Tiongkok," kata Antic kepada Sky News, pada tanggal 2 April. "Pada 2003, wabah SARS menyebar dengan cara yang sangat mirip."

Andrew Hastie dan Anthony Byrne, Ketua dan Wakil Ketua Komite Bersama Parlemen untuk Intelijen dan Keamanan, mengatakan para pejabat terpilih akan membahas bagaimana Australia bekerja dengan Tiongkok setelah wabah virus.

“Orang-orang Australia tidak bodoh. Mereka tahu bagaimana COVID-19 dimulai dan bagaimana PKT berbohong tentang hal itu,” kata Hastie kepada Daily Telegraph. "Ada dampak signifikan pada rantai pasokan global, dan tanggung jawab PKT terkait bagaimana virus harus diatasi," tambah Byrne.

Sebuah artikel Daily Mail yang diterbitkan pada tanggal 4 April mengutip NSW Liberal Dave Sharma, seorang mantan diplomat, yang mengatakan bahwa Tiongkok harus ditanyai tentang bagaimana mereka menangani virus pembunuh dan bagaimana mereka memberi tahu seluruh dunia tentang hal itu. Selain itu, Sharma merasa bahwa penyelidikan juga harus dilakukan ke tempat virus itu berasal, bagaimana virus itu keluar Tiongkok, dan apakah Tiongkok menerapkan langkah-langkah keamanan yang benar saat kejadian.

Artikel yang sama juga mengutip beberapa politisi lainnya. "Tidak ada yang merasa tertipu" oleh informasi salah partai komunis tentang virus pada awal wabah, kata Victoria Liberal Tim Wilson, yang menekankan rezim akan menghadapi konsekuensi serius atas "kesusahan yang diderita dunia."

Senator Liberal untuk Victoria James Paterson berkata, "Kami tahu dari mana virus itu berasal dan kami tidak akan melupakannya." Anggota Parlemen Buruh Victoria, Julian Hill, menganggap bencana serupa dengan Chernobyl di Uni Soviet. "Klaim Tiongkok sebagai pemimpin dunia yang bertanggung jawab tidak dapat diterima ketika masalah ini dibiarkan," tambah Amanda Stoker, anggota dari Senat Liberal Australia.

Senator Partai Buruh Kimberley Kitching mengatakan kepada Sky News bahwa "disayangkan" bahwa Tiongkok menutupi kasus-kasus coronavirus novel ketika data awal dari Wuhan mengindikasikan bahwa penyakit tersebut mungkin telah diketahui oleh otoritas Tiongkok pada awal Oktober 2019.

Mantan Senator Cory Bernardi mengatakan, "Kita semua menanggungnya" akibat Partai Komunis Tiongkok "menyembunyikan," coronavirus, ditambahkan pesan rezim komunis sama sekali tidak memiliki dasar kebenaran.

Anggota parlemen Victoria Bernie Finn mengatakan bahwa PKT "bertanggung jawab langsung" untuk warga Australia yang telah meninggal karena virus PKT. Dia meminta warga Australia untuk mengambil "pendirian dan prinsip yang tegas."

Kemerosotan Moral dan Kekacauan

Anggota Parlemen Australia George Christensen, Ketua Komite Tetap Gabungan untuk Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi, telah meminta Tiongkok untuk membayar kerugian penyebaran global coronavirus dan mendesak penyelidikan dalam laporan bahwa COVID-19 berasal dari laboratorium Wuhan.

Dia mengatakan Universitas Teknologi China Selatan menerbitkan sebuah laporan pada bulan Februari yang mengatakan virus itu mungkin berasal dari fasilitas penelitian kurang dari 300 meter dari Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Wuhan, lapor Daily Mail pada 31 Maret.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Minghui.org, ia menyerukan pembentukan Komisi Penyelidikan untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi.

Sebuah penelitian oleh University of Southampton di Inggris meneliti intervensi non-farmasi (NPI) sebagai tanggapan terhadap coronavirus baru (COVID-19) di Tiongkok. Penelitian ini menunjukkan bahwa serangkaian tindakan awal, terkoordinasi, dan bertarget diperlukan untuk membantu secara signifikan mengurangi penyebarannya. “Jika intervensi di negara ini dapat dilakukan satu minggu, dua minggu, atau tiga minggu sebelumnya, kasus dapat dikurangi masing-masing sebesar 66%, 86% dan 95% — secara signifikan membatasi penyebaran geografis penyakit ini,” menurut laporan diterbitkan di situs web universitas pada tanggal 11 Maret.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengambil bagian dalam doa bersama coronavirus online dari kantornya. Morrison meminta orang-orang untuk berdoa agar negara tetap "kuat dan bersatu." Selama doa bersama yang disiarkan langsung, ia berdoa agar jalan-jalan di Australia segera pulih dengan orang-orang. "Kepercayaan memberi saya dorongan besar dapat membuat keputusan itu dan melakukannya dengan cara terbaik yang saya bisa," katanya menurut sebuah laporan dari The Guardian.

Christensen setuju dengan pentingnya berdoa, mengatakan bahwa itu adalah cara untuk terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi. Hal-hal terjadi karena suatu alasan dan banyak kekacauan di dunia saat ini mungkin berasal dari kemerosotan moral manusia. Dia percaya bahwa dengan tulus mencari bantuan dari Sang Pencipta akan membawa berkah.

Tanggapan Internasional

Kecewa oleh WHO yang berpihak pada PKT, yang menyebabkan pandemi coronavirus, Parlemen Inggris telah mengusulkan langkah-langkah baru untuk "struktur baru merespons lebih efektif terhadap pandemi berikutnya."

Tom Tugendhat, ketua Komite Urusan Luar Negeri, dan rekan-rekannya menerbitkan laporan yang menyerukan “Menjaga Kesehatan Masyarakat G20” untuk “memastikan bahwa kerja sama antara peneliti ahli di seluruh dunia dapat berkembang, bahkan tanpa adanya kepemimpinan politik yang bersatu. Kerangka kerja seperti itu harus dipimpin oleh ilmuan, dengan partisipasi bergantung pada kerja sama yang jujur dalam berbagi data kesehatan masyarakat secara terbuka dan transparan."

Komite menyalahkan Tiongkok karena menghambat tanggapan terhadap COVID-19. "Satu-satunya cara kita dapat mengatasi krisis global dalam skala coronavirus adalah dengan bekerja sama sebagai komunitas global," kata Tugendhat. “Senjata terbaik kami melawan virus ini adalah ilmu, bukti, dan kerja sama. Ini mungkin tampak jelas bagi kebanyakan orang, namun sebaliknya berbagi informasi yang diperlukan untuk membantu mengatasi pandemi, beberapa negara paling kuat di dunia telah secara aktif mencoba menekan dan memanipulasinya."

"Saya melihat ke sekeliling dan melihat orang-orang dalam kegilaan dan dalam kepanikan, musuh telah tiba di pintu depan rumah kita dan yang lebih buruk adalah tidak terlihat. Kehidupan setiap orang telah terpengaruh, termasuk hidup saya,” tulis jurnalis lepas Kanada Will Acri pada tanggal 4 April di Bradford Today.

Dia mengatakan terakhir kali hal seperti ini terjadi adalah selama Perang Dunia II, ketika orang-orang pergi ke Inggris untuk membantu mempertahankan dunia bebas, dan pabrik-pabrik otomatis harus kembali menggunakan alat untuk membantu memerangi kejahatan. “Ketika perang berakhir, Nazi yang masih hidup diadili dan dihukum karena menjadi pembunuh dan penjahat. Itu pada tahun 1946 setelah Pengadilan Nuremberg, semua orang yang kehilangan orang yang dicintai akhirnya mendapatkan keadilan.

“Itu adalah suara keadilan yang bersatu yang terdengar di seluruh dunia yang bebas dan saya bertanya, di mana suara itu sekarang? Orang-orang ingin menjalani ini tetapi tampaknya tidak berpikir tentang dunia apa yang akan mereka tinggali dan dunia apa yang mereka tinggalkan untuk anak-anak mereka."

Acri mengatakan bahwa PKT telah menjadi sumber dari tiga virus dalam 20 tahun terakhir dan bahwa coronavirus ini adalah yang paling mematikan. Dia mengatakan rezim "tidak hanya bersalah karena membiarkan virus ini menyebar tetapi juga bersalah karena berusaha menutupinya." Dia mengatakan PKT perlu bertanggung jawab untuk "mencegah hal-hal seperti COVID-19 terjadi lagi."

Artikel Terkait dalam Bahasa Mandarin:

澳洲联邦议员呼吁各国联手追责中共