Anggota Legislatif AS Menyerukan untuk Meminta Pertanggungjawaban PKT atas "Tindakan Ceroboh" dalam Pandemi COVID-19

(Minghui.org) Pada saat Presiden Trump bersiap untuk membuka kembali perekonomian Amerika setelah beberapa bulan melakukan lockdown karena pandemi COVID-19, banyak anggota legislatif di AS juga mengajukan RUU dan menyerukan penyelidikan untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis Tiongkok (PKT) agar bertanggung jawab atas "upaya menutup-nutupi terburuk dalam sejarah umat manusia."

"Hukum Keadilan bagi Para Korban COVID-19"

Pada 14 April 2020, Senator Josh Hawley mengajukan "Hukum Keadilan bagi Para Korban COVID-19," yang akan menghapus kekebalan kedaulatan Tiongkok dan menciptakan hak individu meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkokkarena membungkam pelapor dan menyembunyikan informasi penting mengenai virus corona.

Senator Josh Hawley

Jika RUU ini disahkan, maka pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) dapat dimintakan pertanggungjawabannyamelalui tuntutan perdata di pengadilan AS:

- Membuat PKT bertanggung jawab atas tuntutan hukum perdata di pengadilan AS dengan memungkinkan hak tindakan individu, atas tindakan sembrono apa pun yang menyebabkan pandemi di AS; - Mengizinkan pengadilan untuk membekukanaset pemerintah Tiongkok sehingga korban dapat menegakkan gugatan mereka; - Membentuk Gugus Tugas HukumKeadilan bagi Para Korban COVID-19 di Departemen Luar Negeri untuk menyelidiki bagaimana PKT dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendistorsi dan menutupi wabah, serta memimpin upaya internasional untuk mengamankan kompensasi dari pemerintah Tiongkok.

Senator Hawley mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Ada banyak bukti bahwa kebohongan, penipuan, dan ketidakcakapan Partai Komunis Tiongkok menyebabkan COVID-19 berubah dari wabah penyakit lokal menjadi pandemi global. Kami membutuhkan investigasi internasional untuk mempelajari sepenuhnya kerusakan yang telah ditimbulkan oleh PKT terhadap dunia dan kemudian kami perlu memberdayakan warga Amerika dan korban lainnya di seluruh dunia untuk memulihkan kerusakan. PKT membiarkan pandemi ini terjadi. Mereka harus bertanggung jawab kepada para korban mereka."

Investigasi dan Langkah ke Depannya

Michael McCaul, anggota berperingkat Dewan Komite Urusan Luar Negeri, mengatakan ia juga menyerukan Departemen Luar Negeri untuk menyelidiki kesalahan penanganan dan upaya menutup-nutupi pandemi yang dilakukan PKT.

McCaul dari Partai Republik mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 16 April bahwa PKTmerencanakan "upaya menutup-nutupi yang terburuk dalam sejarah umat manusia" dengan gagal untuk menginformasikan sepenuhnya dan melindungi orang-orang mereka sendiri dan dunia dari pandemi virus corona.

Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo mengungkapkan pada 17 April, juga dalam wawancara dengan Fox News, bahwa “rezim otoriter ini memiliki informasi, memiliki data. Sangat jelas sekarang bahwa Partai Komunis Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak memasukkan informasi tersebut ke ruang internasional yang seharusnya mereka wajib lakukan tepat waktu. Dan akibatnya adalah kita sekarang memiliki pandemi global ini. Kami masih menderita sampai hari ini.”

Dia menambahkan bahwa timnya "masih berusaha" untuk membuat Tiongkok mengizinkan para ilmuwan indipenden berkunjung ke laboratorium P4 di Wuhan untuk menginvestigasi, di mana banyak yang menduga tempat itu adalah tempat di mana terjadi kebocoran virus tersebut.

"Saya sangat yakin pada saat ini, saat di mana Partai Komunis Tiongkok gagal untuk transparan dan terbukaserta menangani data dengan cara yang tepat akan menyebabkan banyak negara untuk memikirkan kembali apa yang mereka lakukan terkait dengan arsitektur telekomunikasi mereka," Pompeo mengatakan, merujuk pada perusahaan telekomunikasi teknologi 5GTiongkok, Huawei bahwa AS telah memperingatkan risiko keamanan yang besar, karena hubungan dekat Huawei dengan militer dan pemerintah Tiongkok.

Pada akhir wawancara dia mengutarakan harapannya agar "setiap pemimpin bisnis di seluruh dunia melihat apa yang terjadi selama beberapa minggu terakhir dan membuat keputusan yang baik bagi perusahaan mereka terkait apakah mereka siap menghadapi risiko politik untuk terus beroperasi dari Tiongkok."