(Minghui.org) Praktisi Falun Gong di 38 negara baru-baru ini telah menyerahkan daftar nama sekitar 9.300 agen dari Kantor 610 di semua tingkatan di Tiongkok kepada pemerintah masing-masing. Praktisi meminta pemerintah mereka memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan hak asasi manusia serta anggota keluarga mereka dengan melarang mereka masuk dan membekukan aset mereka di luar negeri.

Sebelumnya, pada awal Desember 2020, praktisi telah menyerahkan daftar singkat kepada pemerintah di 29 negara untuk meminta sanksi bagi para pelaku kejahatan. Sembilan negara lain ditambahkan kali ini. Ke-38 negara tersebut termasuk 5 dari aliansi Lima Mata, 25 negara dari Uni Eropa (UE), dan 8 negara dari kawasan lain. Lebih spesifik lagi, Aliansi Lima Mata mencakup AS, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. 25 negara UE adalah: Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Belgia, Swedia, Austria, Irlandia, Denmark, Finlandia, Republik Ceko, Rumania, Portugal, Yunani, Hongaria, Slovakia, Luksemburg, Bulgaria, Kroasia, Slovenia, Latvia, Siprus, dan Malta. Delapan negara tambahan tersebut adalah Jepang, Korea Selatan, Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Israel, Argentina, dan Meksiko.

Kantor 610 didirikan pada 10 Juni 1999, di bawah perintah mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Jiang Zemin untuk melancarkan penganiayaan berskala nasional terhadap Falun Gong. Bekerja sama dengan Komite Urusan Politik dan Hukum (PLAC) di semua tingkatan pemerintah, Kantor 610 adalah lembaga di luar kerangka hukum yang memobilisasi semua cabang aparatur negara untuk menindas Falun Gong, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, militer, polisi bersenjata, intelijen, urusan luar negeri, pendidikan, media, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Terutama setelah Jiang mengeluarkan perintah untuk “Cemarkan reputasi mereka (praktisi Falun Dafa), bankrutkan mereka secara finansial, dan hancurkan mereka secara fisik," sistem Kantor 610 telah merencanakan, menerapkan, mengawasi dan mendesak hampir semua lembaga serta organisasi lain untuk berpartisipasi dalam penganiayaan.

Selain Kantor 610 tingkat pusat, badan tersebut juga memiliki cabang di hampir semua kota, kabupaten, kota kecil, dan desa di Tiongkok. Mereka juga ada di perusahaan negara dan perusahaan besar. Dalam 21 tahun terakhir sejak penganiayaan dimulai pada 1999, lebih dari 4600 praktisi Falun Gong telah kehilangan nyawa karena penindasan. Sejumlah besar praktisi ditangkap, ditahan, dipenjara, dan disiksa. Lebih lanjut, banyak praktisi menderita penganiayaan psikiatri, pelecehan seksual, dan beberapa bahkan menjadi korban pengambilan organ secara paksa.

Banyak praktisi telah kehilangan kebebasan fisik mereka, menjadi terluka atau cacat, dan menderita penderitaan mental yang tak terkatakan. Anggota keluarga praktisi juga sangat menderita, menghadapi diskriminasi di sekolah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Banyak praktisi juga melihat keluarga mereka hancur akibat penganiayaan. Kantor 610 sebagian besar bertanggung jawab atas tragedi ini.

Ada sekitar 9.300 orang dalam daftar nama tersebut, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga agen cabang tingkat provinsi dan kota. Mereka juga termasuk anggota staf di Kantor 610 di sekolah dan organisasi lain.

Pejabat di pemerintahan tingkat pusat antara lain: Jiang Zemin, Zeng Qinghong, Li Lanqing, Luo Gan, Ding Guangen, Jia Chunwang, Liu Jing, Jia Qinglin, Wu Guanzheng, Liu Yunshan, Meng Jianzhu, dan lainnya.

Pejabat di tingkat provinsi termasuk: Du Libin (Beijing), Ye Luhua (Shanghai), Teng Jinran (Tianjin), Chen Ming (Chongqing), Zhang Zhongyu (Liaoning), Li Guanghui (Jilin), Guo Yan (Heilongjiang), Wang Lishan (Hebei), Lin Xiuting (Shandong), Jia Yuecheng (Sichuan), Zhnag Shengqin (Guangdong), Jin Xiubin (Hubei), Chen Shulin (Hunan), Wu Xincheng (Shaanxi), dan lainnya.

Pejabat di tingkat pemerintah kota termasuk: Zhang Changshun (Shenyang, Provinsi Liaoning), Chen Fuchun (Jilin di Provinsi Jilin), Xu Yujun (Weifang di Provinsi Shandong), Li Kunxue (Chengdu di Provinsi Sichuan), Zhang Zhanjiang (Tangshan di Hebei Provinsi), Li Xiaosheng (Guangzhou di Provinsi Guangdong), Tao Delin (Wuhan di Provinsi Hubei), dan Xi Junming (Baoji di Provinsi Shaanxi).

Pejabat di pemerintahan tingkat kota dan kabupaten: Zhao Jian (Kabupaten Linquan, Provinsi Anhui), Lin Xiaoxian (Kabupaten Xiapu, Provinsi Fujian), Zhao Rongsen (Kabupaten Daxin, Provinsi Guangxi), Zhao Qingguo (Kabupaten Ji, Kota Tianjin), Zhou Ke (Kabupaten Tongnan, Kota Chongqing), Yang Qingshan (Kota Niujing, Provinsi Yunnan), dan Yang Xiaofeng (Kota Chaoyanggou, Provinsi Heilongjiang).

Pejabat di daerah terpencil: Zhu Dezhong (Kota Bijie, Provinsi Guizhou), Chen Peifen (Kota Chuxiong, Provinsi Yunnan), Sun Zonggui (Kota Haidong, Provinsi Qinghai), Meng Youzhu (Kota Jinchang, Provinsi Gansu), dan Li Derong (Guyuan City, Provinsi Ningxia).

Pejabat di kelompok etnis minoritas: Wang Jihong (Kota Aksu, Provinsi Xinjiang), Ciren Duoji (Kota Lhasa, Tibet), dan Liang Junfeng (Kota Bayannur, Mongolia Dalam).

Meliputi semua wilayah di Tiongkok pada berbagai tingkatan, para pejabat ini telah membentuk jejaring raksasa dan telah mengarahkan penganiayaan brutal dalam 21 tahun terakhir. Tapi kejahatan mereka tidak akan luput dari perhatian masyarakat internasional. Setelah Global Magnitsky Act disahkan di A.S. pada tahun 2016, sekitar 27 negara termasuk Kanada dan banyak di Uni Eropa telah mengadopsi atau berencana untuk menerapkan undang-undang serupa untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar hak asasi manusia ini secara global.