(Minghui.org) Kasus pemblokiran sinyal NTDTV Asia-Pasifik mendapat perhatian politik di Taiwan. Ada 104 anggota dewan dan legislatif menandatangani petisi, meminta Komisi Komunikasi Nasional untuk menyelidiki kasus tersebut dan memublikasikan hasilnya. Dewan Kabupaten Taoyuan baru-baru ini mengajukan mosi untuk meminta pemerintah daerah untuk memberi bantuan dalam penyelidikan. Hakim Daerah, Wu Chih Yang, dan juru bicara Dewan, Tseng Chung Yi, menunjukan dukungan mereka terhadap penyelidikan.

Di pertemuan ke delapan, sesi ke enambelas, anggota Dewan Kabupaten Taoyuan, Chih Ming mengajukan mosi untuk meminta pemerintah Kabupaten Taoyuan untuk membantu penyelidikan kasus pemblokiran sinyal NTDTV. Delapan anggota dewan lainnya tidak ada yang keberatan, mereka semua mendukung mosi tersebut.

Ini merupakan kejadian pertama di Taiwan, sinyal sebuah stasiun TV swasta diblokir dengan tidak wajar dalam waktu yang begitu lama. Siaran yang diblokir terfokus pada tayangan mengenai kehidupan manusia, hak asazi, dan masalah keamanan di China. Sinyal satelit Chunghwa ST1 mengalami pemblokiran acak pada tanggal 17 September, yang meningkat menjadi beberapa jam sehari. Tanggal 1 Oktober, pada perayaan revolusi komunis China yang kental dengan nuansa politik, sinyal diblokir sehari penuh.

Cheng Wen Tsan, mantan direktur Kantor Informasi Pemerintah, mengatakan untuk memblokir sebuah satelit butuh kewenangan sebuah negara. Cheng yakin Partai Komunis China (PKC) yang secara sistematis mengintervensi kebebasan mengeluarkan pendapat. Cheng menjelaskan, PKC menggunakan teknik yang sama untuk memblokir sinyal CNN setelah kejadian Pembantaian 4 Juni.

Pengacara Lin Fong Cheng yang pernah bekerja untuk Radio Taiwan International (RTI) mengatakan, RTI adalah sebuah radio di Taiwan yang sah diakui secara internasional untuk memancarkan siaran ke luar negeri, dengan menggunakan gelombang pendek. “Tidak sehari pun sinyal RTI tidak diintervensi,” kata Lin.

Lin yakin sinyal NTDTV diblokir oleh PKC. Kata Lin, “Hari ini bisa memblokir sinyal NTDTV, maka besok bisa memblokir bantuan dan sistem pencegahan bencana atau stasiun berita lain.”