(Minghui.org) Tanggal 10 December, Hari
Hak Asasi Manusia International, Dewan Daerah Kaohsiung dengan
bulat menerima resolusi "mendesak pemerintah pusat melakukan
pemeriksaan terhadap pejabat PKC, tidak mengeluarkan ijin masuk dan
menolak ijin masuk bagi pelanggar hak asasi manusia." Pemerintah
Kaohsiung tidak mengundang, menyambut atau menerima para pelanggar
hak asasi manusia itu. Seorang pendukung resolusi, Chen Hui-wen
berkata, “Semua teman-teman dengan kepentingan yang sama, berdiri
dan membentuk satu pandangan lurus di dalam masyarakat
international. Kami meminta negara-negara yang menujunjung
demokrasi dan supremasi hukum bergabung bersama kami mengutuk rejim
PKC yang tidak manusiawi, otokratik dan otoriter.”
Sebuah konferensi press diadakan tepat setelah resolusi menolak
masuknya pelanggar hak asasi manusia diterima di Dewan Daerah
Kaohsiung
Poster yang memperlihatkan Penganiayaan PKC terhadap Falun
Gong
Dewan Kaohsiung dengan suara
bulat menerima resolusi pada pertemuan ke 24 dari sesi ke 16.
Sebuah konferensi press diadakan pada 10 December. Ms. Chen
mengatakan, "Dengan bergabungnya Kota dan Daerah Kaohsiung, dewan
daerah sedang membuat sejarah. Resolusi ini juga menjadi tonggak
sejarah."
Anggota dewan daerah Lin Lian Sen mengatakan, "Penganiayaan PKC
terhadap pemeluk agama sangatlah parah. Rejim ini bahkan melakukan
pengambilan organ dari orang yang masih hidup untuk mengeruk
keuntungan. Banyak pejabat PKC tidak menghargai hak asasi manusia,
tapi di Taiwan dipelakukan dengan baik. Benar-benar tidak masuk
akal. Kita harus menggunakan media untuk berbicara dan mendesak
pemerintah pusat mengimplementasikan resolusi tersebut."
Mantan penasehat kebijakan nasional Chou Ping-De berkata, “Taiwan
adalah simbol hak asasi manusia. Masyarakat Taiwan harus mejungjung
tinggi konsep dasar hak asasi manusia international. PKC boleh
bangga diri, tetapi mengapa sebuah negara besar tidak memiliki
kebebasan berkepercayaan ataupun hak asasi manusia?"
Anggota dewan Hsiu Hu-Yu mengatakan, "Menjaga dan meningkatkan hak
asasi manusia merupakan indikator penting bagi pembangunan negara.
Hanya dengan menghormati kehidupanlah seluruh desa baru bisa
mendapatkan kedamaian dan keharmonisan.
Assisten professor Chen Jia-Ping dari Universitas National Chung
Cheng menekankan, "Terus terang bukan hanya untuk Falun Gong saja,
tetapi ini adalah masalah hati nurani. Falun Gong adalah sebuah
latihan kultivasi. Tidaklah masuk akal jika praktisi-praktisi itu
ditangkap. PKC menggunakan berbagai cara termasuk memfitnah dan
tekanan ekonomi untuk membungkam banyak orang. Saya menyerukan
setiap orang untuk berbicara dan mendukung Falun Gong dari hati
nurani Anda masing-masing."
Pendukung Resolusi Chen Hiu-wen
Bagaimana Resolusi ini
diimplementasikan? Ms. Chen menyebutkan bahwa kommite dan dewan
legislatif di tujuh daerah dan kota lain juga telah menerima
resolusi ini. Setiap perwakilan yang terpilih membawa harapan
konstituennya. Kami percaya bahwa pendapat lokal akan didengar oleh
pemerintah pusat. Ms. Chen menitik betarkan bahwa semenjak resolusi
ini diterima, diharapkan pemerintah akan melaksanakannya.
Praktisi Falun Gong Mr. Cheng Chi-mei mengatakan, "Jika resolusi
seperti ini dilaksanakan, akan menjadi sebuah alat pencegah yang
kuat bagi pejabat PKC melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Mereka tidak akan disambut ataupun diterima ketika berkunjung ke
negara lain.”
Sejak dibangunnya hubungan dagang antara Daratan China dan Taiwan
tahun-tahun belakangan ini, ada pejabat PKC, seperti Gubernur
Guangdong, Huang Huahua, Gubernur Interim Provinsi Shanxi, Zhao
Zhengyong, Direktur Kantor Urusan Agama PKC, Wang Zuoan, dan
Sekretaris Komite PKC Hubei, Yang Song, digugat melakukan
pelanggaran dan genosida oleh Perjanjian Internasional tentang Hak
Sipil dan Politik pada hari yang sama mereka tiba di Taiwan. Mereka
mengikuti jejak Jiang Zemin dalam menganiaya Falun Gong melanggar
hak asasi manusia.
Chinese:
http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/11/高雄县议会全数通过人权重犯禁入台提案(图)-233514.html
English:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/12/12/121913.html