(Minghui.org) Pengacara hak asasi manusia Beijing Tang Jitian dan Liu Wei baru-baru ini lisensi praktek hukum mereka dicabut. Sebuah audiensi publik dari kedua pengacara itu dilaksanakan di Departemen Kehakiman Beijing. Dalam Audiensi public ini melaporkan bahwa lisensi dari kedua pengacara itu dicabut karena membela praktisi Falun Gong. Di saat memberikan argumen mereka dalam membela praktisi, hakim menghentikan mereka dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan pengadilan. Hakim kemudian memerintahkan agar lisensi dari kedua pengacara itu dicabut dan agar mereka dihukum. Ini hanya satu contoh kasus penganiayaan terhadap pengacara di China yang menonjol.

Di bulan Maret tahun ini, pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-13, Pelapor Khusus bidang Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Margaret Sekaggya menyampaikan laporan terbarunya yang mengungkap secara rinci tentang ringkasan komunikasi yang ia telah lakukan dengan pemerintah China, termasuk permohonan mendesak mengenai penganiayaan terhadap pengacara hak azasi manusia di China.

Laporan Ringkas Mengenai Penganiayaan Terhadap Pengacara Falun Gong

Dalam laporannya, Pelapor Khusus Margaret Sekaggya menjelaskan bahwa ia telah mengirimkan permintaan kepada pemerintah China mengenai penjelasan tentang tuduhan bahwa pengacara yang membela praktisi Falun Gong di pengadilan telah ditekan dan dianiaya oleh pemerintah. Berikut adalah kutipan dari laporan itu, tersedia online di:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-22-Add1_EFS.pdf

Kasus 1:

"325. Pada tanggal 31 Maret 2009, Pelapor Khusus, bersama dengan Ketua-Pelapor dari “Working Group on Arbitrary Detention” (Kelompok Kerja untuk masalah Penahanan Sewenang-wenang), Pelapor Khusus dari  “independence of judges and lawyers” (hakim dan pengacara Independen), dan Pelapor Khusus dari “the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression” (pengembangan dan perlindungan hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi), mengirimkan tuntutan mendesak mengenai Wei Liangyue, direktur Kantor Hukum Jiaodian yang berpusat di Harbin dan pengacara hak asasi manusia, serta istrinya, Du Yongjing.

Menurut informasi yang diterima, pada tanggal 28 Februari 2009, Wei Liangyue dan istrinya Du Yongjing ditangkap oleh aparat keamanan publik di kota Harbin, Propinsi Heilongjiang, saat menghadiri pertemuan Falun Gong. Selanjutnya, dilaporkan Wei Liangyue dan Du Yongjing , masing-masing  ditahan di Pusat Penahanan Kabupaten Nangang dan Pusat Penahanan Wanita No. 2  di Kota Harbin.

326. Alasan Wei Liangyue ditahan karena dicurigai "mengumpulkan orang-orang untuk mengganggu ketertiban umum" dan dilaporkan bahwa ia dikenakan satu setengah tahun pendidikan ulang melalui kerja paksa, istrinya diduga "menggunakan organisasi sesat untuk menghalangi pelaksanaan hukum" dan bisa saja menghadapi tuntutan pidana berdasarkan Pasal 300 Hukum Pidana.

327. Keduanya dilaporkan bahwa mereka diperingatkan oleh pihak berwenang untuk tidak mendiskusikan kasus ini secara terbuka dan tidak boleh menyewa seorang pengacara untuk mewakili mereka.  

328. Selama lebih dari 20 tahun praktik hukumnya, Wei Liangyue telah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat lokal yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk praktisi Falun Gong yang telah ditahan karena keyakinan mereka.

329. Ada kekhawatiran berkenaan dengan integritas fisik dan psikologis Wei Liangyue dan Du Yongjing ketika dalam tahanan."

Kasus 2:

"331. Pada tanggal 19 Mei 2009, Pelapor Khusus, bersama dengan Pelapor Khusus dari hakim dan pengacara independen, dan Pelapor Khusus bidang penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi atau perlakuan atau hukuman semena-mena, mengirimkan tuntutan mendesak mengenai dua pengacara, Mr. Zhang Kai dan Mr. Li Chunfu. Menurut informasi yang diterima:

332. Zhang Kai dan Li Chunfu disewa oleh keluarga Jiang Xiqing, seorang praktisi Falun Gong yang meninggal dalam Pusat pendidikan ulang Chongqing Xishanping pada 28 Januari 2009. Pihak berwenang menyatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung, namun keluarganya, curiga terhadap penyebab kematiannya, memutuskan untuk menyewa pengacara untuk bantuan hukum. Seorang pengacara pertama direkrut dari Chongqing, tapi ia mundur setelah secara resmi meminta keterangan kepada polisi. Kemudian Zhang Kai, dari Kantor Hukum Yijia Beijing, dan Li Chunfu, dari Kantor Hukum Globe Beijing disewa.

333. Pada tanggal 13 Mei 2009, mereka bertemu dengan klien mereka di rumah mereka di kabupaten Jiangjin, Chongqing, untuk membahas kasus ini. Sekitar jam 4 sore, empat polisi mendatangi rumah tersebut menyatakan bahwa mereka menyampaikan materi dari kantor administrasi pengadilan dan biro keamanan publik. Kemudian mulai menginterogasi dua pengacara itu dan kliennya. Selanjutnya, sekitar 20 orang lebih dari unit keamanan negara Biro Keamanan Umum Kabupaten Jiangjin dan Kantor Cabang Polisi Jijiang juga datang ke rumah itu. Ketika polisi meminta kedua pengacara itu untuk menunjukkan kartu identitas mereka, Li Chunfu memperlihatkan lisensi pengacaranya dan Zhang Kai memperlihatkan paspornya, akan tetapi, tidak diterima oleh polisi-polisi itu. Selanjutnya, polisi-polisi itu mulai menjambak rambut mereka, memutar lengan mereka dan memukul mereka sementara menjepit mereka di tanah. Setelah itu, kedua pengacara diborgol dan dibawa ke kantor polisi.

334. Di kantor polisi, Zhang Kai digantung dengan borgol dalam kandang besi dan Li Chunfu ditampar wajahnya oleh seorang polisi. Selama interogasi, mereka berdua diancam untuk tidak membela kasus-kasus Falun Gong. Mereka dibebaskan pada jam 12:40, pada tanggal 14 Mei 2009. Tangan-tangan mereka dipenuhi dengan memar dan bekas luka; tangan Zhang Kai juga mati rasa dan bengkak, sedang Li Chunfu mengalami masalah di salah satu telinganya. Mereka saat ini sedang diperiksa di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jiangjin.

335. Kami mendesak Pemerintah Anda untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa hak-hak dari orang-orang tersebut diatas dihormati dan akuntabilitas dari setiap orang yang bersalah atas dugaan pelanggaran terjamin."

Menurut peraturan PBB, sebagai anggota dewan Hak Asasi Manusia PBB, pemerintah China diharuskan untuk membalas semua komunikasi resmi dan permintaan PBB. Mengenai kasus di atas, respon pemerintah China sejak tahun 2009 belum diterjemahkan sejak saat laporan Pelapor itu selesai. Respons akan dipublikasikan dalam laporan pelapor berikutnya.

PBB Mendesak atas nama para Pengacara Hak Asasi Manusia di China

Selain itu, Pelapor Khusus menyebutkan beberapa nama-nama pengacara yang dia maksudkan, termasuk Jiang Tianyong, Li Heping, Li Xiongbing, Li Chunfu dan Wang Yajun dari Globe-Law di Beijing; Cheng Hai, Tang Jitian, dan Yang Huiwen dari Anhui Law Firm di Beijing; Yanyi Xie dan Li Dunyong dari Gongxin Law Firm di Beijing; Haibo Wen dan Wei Liu dari Shunhe Law Firm di Beijing; Lihui Zhang dari Beijing G & G Law Firm; Jinglin Li dari Jiurui Law Firm di Beijing; Liangyue Wei dari Jiaodian Law Firm di Heilongjiang; Zaixin Yang dari Baijuming Law Firm di Guangxi, dan Sun Wenbing dari Xinhe Law Firm di Liaoning. "Orang-orang yang disebutkan di atas tidak dijinkan mendaftar ulang pada awal bulan Juni 2009 dan dengan demikian berarti mereka dipecat dari menjalankan fungsi profesional mereka. Sebagai akibatnya, mereka tidak akan dapat melanjutkan kasus-kasus yang mereka tangani saat ini. Kebanyakan dari pengacara tersebut telah bekerja pada sejumlah kasus-kasus yang terkait dengan hak asasi manusia."

Laporan lebih lanjut menekankan, "Banyak firma hukum telah menerima instruksi dari departemen peradilan dan administratif mereka dan asosiasi pengacara dari wilayah mereka untuk segera mengakhiri kontrak mereka atau 'tidak diloloskan' dalam evaluasi kinerja tahunan mereka (sebuah prasyarat untuk sukses dalam mengurus kembali perizinan) bagi pengacara-pengacara yang menangani kasus-kasus sensitif.

Selain itu, paling sedikit tiga firma hukum, yaitu Anhui, Gongxin dan Shunhe di Beijing, juga menolak persetujuan oleh asosiasi pengacara lokal pada ujian ‘Inspeksi dan Pendaftaran Tahunan'. Penolakan ini mempengaruhi setidaknya 30 pengacara lebih yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Pada tanggal 17 Februari 2009, Yitong Law Firm di Beijing dipaksa untuk tutup selama enam bulan. Dikatakan bahwa penutupan ini adalah pembalasan atas advokasi dari beberapa pengacara perusahaan tersebut dalam pemilihan langsung para wakil dari Asosiasi Pengacara. "

Seperti dilaporkan oleh Pelapor Khusus, pihak berwenang China memang sering memperingatkan pengacara untuk tidak membela praktisi Falun Gong, gereja rumah Kristen dan "pembangkang" lainnya. Pengacara yang tidak mengindahkan peringatan tersebut sering mengalami pencabutan lisensi mereka untuk praktek hukum, ditahan dan bahkan disiksa. Wang Yonghang, seorang pengacara yang sebelumnya membela praktisi Falun Gong, sekarang di penjara selama 7 tahun. Kaki kanannya patah oleh polisi. Gao Zhisheng, yang juga membela Falun Gong, menjelaskan dalam surat terbukanya bagaimana ia menderita penganiayaan berat di tangan pemerintah. Ada banyak dokumentasi kasus-kasus serupa, seperti Guo Guoting, Chen Guangcheng, Zheng Enchong, Guo Feixiong, Xu Zhiyong, dll

Masyarakat Internasional Sangat Memperhatikan Sistem Hukum di Negeri China

Dari satu sudut, sistem hukum suatu negara menceritakan bagaimana beradab dan majunya negara tersebut. Penganiayaan luas yang diderita oleh pengacara di China menampakkan proklamasi palsu Partai Komunis China tentang 'aturan hukum'. Situasi ini telah menarik perhatian organisasi hak asasi manusia dan pemerintah di seluruh dunia.

Juru bicara Falun Gong Human Rights Working Group Dr. Chen. mengangkat masalah ini pada Sidang ke-13 Dewan Hak Azasi Manusia PBB. Dia menyatakan, "China telah secara konsisten mengklaim dirinya telah membuat kemajuan dalam 'aturan hukum', dan menggunakan 'hukuman yang sesuai dengan hukum' untuk membela pelanggaran hak asasi manusianya. Laporan dari banyak Pelapor Khusus yang dimiliki dewan mempunyai gambaran yang berbeda. Prof. Nowak misalnya, dalam laporan kenegaraannya terhadap China, menyatakan bahwa hukum pidana China seperti 'ancaman terhadap keamanan diri,' dan 'ancaman terhadap keamanan diri' ini, diketahui sebagai hal yang dapat dipakai untuk melecehkan, mengintimidasi dan memberikan sangsi kepada pengacara.  Pelapor Khusus Prof. Nowak dan Pelapor Khusus Despouy juga melaporkan banyak kasus penahanan dan penyiksaan terhadap pengacara hak asasi manusia di China. "