(Minghui.org) Selama kunjungan ketua Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping ke Perancis di bulan Maret, Pengadilan Tata Usaha Paris memutuskan bahwa penolakan polisi untuk memberikan ijin unjuk rasa praktisi di depan Kedutaan Besar Tiongkok adalah "pelanggaran serius dan secara jelas ilegal bagi kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa."

Hakim Madame Doumergue memerintahkan negara untuk membayar 1.500 Euro kepada Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis).

Praktisi Falun Dafa Perancis dapat sesuai jadwal menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Paris pada tanggal 27 Maret 2014

Halaman Pertama Putusan Pengadilan Tata Usaha Paris


Halaman Kedua


Halaman Ketiga


Halaman Keempat


Halaman Kelima (terakhir)

Praktisi Falun Dafa Perancis merencanakan aksi damai di depan Kedutaan Besar Tiongkok pada tanggal 27 Maret untuk menyerukan diakhirinya penindasan di Tiongkok dan mengajukan permohonan ijin untuk itu. Pada 26 Maret pagi, Himpunan menerima penolakan dari kepala Kepolisian di Paris, dan ditawarkan lokasi unjuk rasa alternatif beberapa ratus meter dari Kedutaan Besar Tiongkok.

Dalam putusannya, hakim mengakui lokasi pilihan para praktisi (Kedutaan Besar Tiongkok) karena nilai simbolisnya, termasuk "dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi."

Selain itu, dinyatakan bahwa "pelarangan unjuk rasa, yang terkait dengan kebebasan mendasar, hanya dapat disampaikan sah secara hukum dalam kasus terbukti (unjuk rasa) berisiko melanggar ketertiban umum."

"Himpunan penggugat berhak untuk mendukung," demikian keputusan, mengingat bahwa "Kepala Kepolisian tidak dapat memastikan atau mengklaim adanya risiko mengganggu ketertiban umum, maupun ketidakmungkinan perencanaan kehadiran petugas yang cukup untuk mencegah risiko ini."

Di bawah ini adalah keputusan (terjemahan) yang ditujukan kepada Himpunan Falun Dafa Perancis, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian di Paris.

PENGADILAN TATA USAHA PARIS (Tribunal Administratif de Paris)

No. 1404721/9

54-035-03

Setelah membaca: tuntutan yang didaftarkan pada 26 Maret 2014 dengan No 1.404.721, yang diajukan oleh Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) berpusat di Mme Christel Gassie, 15th Avenue Ambroise Rendu, Paris, diwakili oleh ketua saat ini, dengan Kuasa Hukum Gabard, penasihat hukum untuk Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) mengajukan permintaan berikut kepada Ketua Pengadilan:

- Berdasarkan Pasal L. 521-2 Undang-undang hukum tata usaha, untuk menunda pelaksanaan keputusan Kepala Kepolisian yang melarang unjuk rasa Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) yang dijadwalkan pada 27 Maret 2014, dari jam 10:30-12:30 di depan Kedutaan Besar Tiongkok, di sudut trotoar George V Avenue dan Tremoille Street di distrik kedelapan Paris.

- meminta penegak hukum untuk mengijinkan unjuk rasa Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) di depan Kedutaan Besar Tiongkok, di sudut trotoar George V Avenue dan Tremoille Street di distrik kedelapan Paris, dari jam 10:30 pagi pada tanggal 27 Maret 2014 dengan denda keterlambatan 3.000 Euro per jam.

- menghukum Negara untuk membayar sejumlah 4.000 Euro untuk memenuhi disposisi yang diperlukan oleh Pasal L.761-1 dari Undang-undang Hukum Tata Usaha;

Himpunan berargumentasi bahwa:

- adanya urgensi, karena satu-satunya objek dan kepentingan unjuk rasa akan terpenuhi hanya jika unjuk rasa berlangsung selama kunjungan kenegaraan Presiden Republik Tiongkok ke Perancis; pada kenyataannya, tujuan [unjuk rasa] adalah aksi simbolis untuk membuat para petinggi negara Tiongkok menyadari penganiayaan yang sedang berlangsung di Tiongkok yang diderita oleh Falun Gong sejak tahun 1999; akhirnya, unjuk rasa ini, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan otoritas Tiongkok terhadap penganiayaan yang dilakukan [di Tiongkok] dan perlu mengakhirinya, serta untuk menginformasikan dan membangun opini publik mengenai isu-isu ini – hanya memiliki daya tarik jika unjuk rasa dilakukan di depan Kedutaan Besar Tiongkok;

- penolakan terhadap jadwal unjuk rasa dari organisasi ini sesuai tanggal dan jam yang diajukan - adalah melanggar kebebasan dasar, yaitu hak dasar berunjuk rasa dan berekspresi;

- pelanggaran hak dasar untuk berunjuk rasa adalah serius dan jelas ilegal; sebuah pelanggaran serius, karena jadwal unjuk rasa hanya memiliki nilai jika diselenggarakan di depan Kedutaan Besar Tiongkok, sehingga dapat menarik perhatian dari pemerintah Tiongkok tentang situasi Falun Gong di Tiongkok dan represi kejam yang tanpa henti terhadap pengikutnya yang sedang berlangsung di Tiongkok; maka dipilihlah tempat untuk menunjukkan usulan terkait dengan hak dasar kebebasan berekspresi; sedangkan tempat lainnya yang diusulkan oleh kantor administrasi dari Departemen Kepolisian Paris, Place de Alma dan / atau Place de la Resistance, masing-masing berjarak 250-400 meter dari Kedutaan Besar Tiongkok, menghambat tujuan unjuk rasa itu sendiri dan berarti tidak mengijinkan hak yang sah untuk mengekspresikan ide dan pendapat seseorang secara kolektif; maka, pelanggaran ini jelas ilegal. Karena penolakan yang dibuat tidak memotivasi, dan lebih jauh lagi, unjuk rasa tidak menimbulkan resiko apa pun bagi ketertiban umum, mengingat hanya sejumlah kecil orang yang akan berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut; dan terlebih lagi, tidaklah benar untuk berargumentasi bahwa Kepolisian tidak dapat memobilisasi polisi yang cukup untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam sebuah unjuk rasa kecil dengan beberapa peserta, jumlahnya tidak akan melebihi 80 pengunjuk rasa; di masa lalu, unjuk rasa (Falun Gong) tidak pernah menyebabkan kesulitan bagi ketertiban umum.

Membaca memori tertanggal 26 Maret 2014, yang disampaikan atas nama Himpunan Falun Gong Perancis dengan kesimpulan yang sama dengan klaim melalui argumen tersebut di atas dan setelah melihat bahwa mereka telah menerima pemberitahuan penolakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kepolisian pada tanggal 26 Maret 2014 jam 11:30; dan bahwa risiko unjuk rasa akan memberatkan rencana pengamanan kunjungan resmi Presiden Republik Tiongkok, tidak terbukti; bahwa unjuk rasa diperkirakan akan diikuti sekitar 40 sampai 50 orang; George V Avenue berukuran 40 meteran dan sudut Tremoille Street dan George V Avenue persis di persinggahan Kedutaan Besar Tiongkok, terletak pada jarak 50 meter dari pintu masuk bangunan; bahwa kerumunan statis sekelompok orang tidak memiliki alasan untuk maju mendekat dan tidak berisiko menghalangi sirkulasi pejalan kaki dan / atau lalu lintas di George V Road; bahwa tidak ada acara yang dijadwalkan pada Istana Elysée dan Kedutaan Besar Tiongkok pada tempat yang telah disebutkan selama pagi hari tanggal 27 Maret 2014.

Setelah membaca memori tertanggal 26 Maret 2014 yang diajukan atas nama Kepala Kepolisian yang menyimpulkan untuk menolak permohonan;

Kepala Kepolisian berpendapat bahwa jika kondisi mendesak terpenuhi dalam kasus seperti ini dan jika pernyataan publik atas gagasan dan tuntutan termasuk dalam kebebasan fundamental, maka tuntutan (pemohon) harus ditolak dengan alasan bahwa penolakan tidak menimbulkan pelanggaran berat atas kebebasan ini; bahwa pada kenyataannya, jika diputuskan untuk melarang semua unjuk rasa di sudut George V Avenue dan Tremoille Street demikian pula pada dua rute itu, itu karena risiko keresahan masyarakat pada tempat yang tepat berada dalam batas-batas kerangka keamanan kunjungan Presiden Republik Tiongkok ke Perancis dari tanggal 25 Maret - 28 Maret 2014; bahwa Presiden Republik Tiongkok akan berada langsung di tempat yang telah disebutkan, dan melindunginya adalah faktor yang paling penting yang otoritas kepolisian harus pertimbangkan dalam rangka menjaga ketertiban umum; lebih jauh lagi, tempat-tempat alternatif lain telah ditawarkan kepada penggugat; pada akhirnya, satuan polisi terutama akan dikerahkan untuk kunjungan Presiden Republik Tiongkok; bahwa surat pemberitahuan yang dikirim ke himpunan penggugat telah menunjukkan semua pertimbangan hukum dan fakta;

Menimbang peraturan yang dipertentangkan;

Menimbang lampiran dalam berkas perkara;

Menimbang Peraturan Otoritas Umum Daerah;

Menimbang Ketetapan Hukum yang diubah pada tanggal 23 Oktober 1935 mengenai tata cara yang berkaitan dengan pemeliharaan hukum dan ketertiban.

Menimbang Undang-undang hukum tata usaha.

Menimbang keputusan di mana Ketua Pengadilan yang ditunjuk Mme Doumergue, wakil kepala bagian, untuk menentukan permohonan;

Setelah mendengar:

- Me Gabard, mewakili Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis);
- Kepala Kepolisian;

Menimbang rekaman sidang umum yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2014 pada jam 3:30 sore di mana terdengar:

- Laporan dari Mme Doumergue, Hakim Bantuan Interim, - Me Gabard, mewakili Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) memperluas argumentasi yang diajukan dalam permohonan serta pernyataan tambahan; - M. Hanoteaux mewakili Kepala Kepolisian, didampingi oleh M. Soltani; M. Hanoteaux menegaskan dan memperluas kesimpulan dan permohonan yang disajikan dalam pembelaannya.

Setelah menyatakan penyelidikan ditutup pada akhir sidang pada jam 4:30 sore;

Kesimpulan yang disajikan dalam Pasal L.521-2 dari Undang-undang hukum tata usaha:

1. Mengingat bahwa Pasal L.521-2 dari Undang-undang hukum tata usaha: "Dalam kasus mendesak hakim bantuan interim diperbolehkan, jika diminta, membuat perintah apa pun yang diperlukan untuk melindungi kebebasan mendasar yang dapat menjadi sasaran dari serangan nyata ilegal dan serius oleh penegak hukum yang berada di bawah hukum publik, atau organisasi yang diatur oleh hukum swasta yang bertugas mengelola pelayanan publik, dalam melaksanakan kekuasaannya. Hakim bantuan interim akan mengeluarkan keputusan dalam waktu 48 jam." Dan berdasarkan Pasal L.522-1 dari peraturan yang sama: "Hakim bantuan interim mengeluarkan ketetapan berdasarkan proses tertulis atau lisan di mana masukan kedua belah pihak telah didengar. Ketika diminta untuk memutuskan hal-hal yang mencakup Pasal L.521-1 et L.521-2, untuk mengubah atau menghentikan mereka, ia harus segera memberitahukan kepada semua pihak tanggal dan waktu dari dengar pendapat (...) ";

2. Mengingat bahwa kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa damai oleh Himpunan Falun Gong adalah salah satu kebebasan dasar yang tercantum dalam ketentuan Pasal L.521-2 dari Undang-undang hukum tata usaha;

3. Mengingat bahwa telah diketahui Himpunan Falun Gong telah menyatakan niatnya mengorganisir unjuk rasa statis di jalan umum pada tanggal 27 Maret 2014 dari jam 10:30-12:30 di depan Kedutaan Besar Tiongkok di sudut Georges V avenue dan Tremoille Street di Paris, dalam rangka untuk "secara damai memohon kepada pemimpin tertinggi Tiongkok untuk mengadili kelompok Jiang Zemin" dan bersamaan brosur akan dibagikan, ada orasi dan musik yang diputar melalui mikrofon, HiFi Sonos nirkabel dan pengeras suara; bahwa Markas Besar Kepolisian menolaknya pada tanggal 25 Maret, dengan pemberitahuan yang diberikan pada hari berikutnya kepada Himpunan Falun Gong Perancis, hak untuk berunjuk rasa pada tanggal dan waktu yang dimaksud di sudut Georges V avenue dan Tremoille Street di Paris dan di kedua sisi jalan; kondisinya dipandang sebagai hal yang mendesak, yang tidak dipertentangkan, karena itu terpenuhi;

4. Mengingat bahwa melarang unjuk rasa, yang terkait dengan praktek kebebasan dasar, hanya dapat disampaikan secara hukum dalam kasus terbukti berisiko melanggar ketertiban umum;

5. Mengingat Kepala Kepolisian berpendapat bahwa selama kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, langkah-langkah keamanan khusus dan luar biasa perlu diambil, termasuk memasang batas-batas pengaman yang diperketat di sekitar tempat di mana presiden ini perlu berkunjung serta di sepanjang jalur yang ia gunakan; Georges V avenue dan Tremoille Street berada dalam salah satu batasan ini, ia menyarankan kepada Himpunan Falun Gong untuk menggunakan lokasi lain untuk berunjuk rasa, terutama di de la Resistance, tempat yang terletak di luar batas keamanan yang diperketat sekitar Kedutaan Besar Tiongkok; himpunan menolak usulan ini dan dia berpendapat bahwa pelanggaran kebebasan mendasar untuk berunjuk rasa dalam hal ini bukanlah serius atau secara jelas ilegal; Namun, dalam kasus ini lingkungan yang dipilih di sekitar Kedutaan Besar Tiongkok untuk berunjuk rasa, dengan nilai simbolisnya, berada dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi; namun mengingat bahwa lebar Georges V Avenue, pergeseran lokasi yang diminta oleh himpunan pemohon untuk memprotes dalam kaitannya dengan Kedutaan Besar Tiongkok, makna simbolis kedekatan ini seperti yang disebutkan, sejumlah kecil pengunjuk rasa yang diperkirakan hadir dan karena Kepala Kepolisian tidak dapat memastikan atau menyatakan adanya risiko mengganggu ketertiban umum, maupun ketidakmungkinan merencanakan kehadiran polisi yang cukup untuk mencegah risiko ini, himpunan pemohon berhak untuk mendukung, tanpa perlu memutuskan apakah ada cara hukum eksternal terkait dengan alasan penolakan; bahwa penolakan yang sama adalah pelanggaran serius dan jelas ilegal untuk kebebasan berunjuk rasa dan berekspresi; oleh karenanya penangguhan eksekusi perlu dilakukan; bahwa Kepala Kepolisian harus diperintahkan dengan urgensi maksimal untuk mengijinkan unjuk rasa itu berlangsung sebagaimana dinyatakan dalam kondisi di atas tanpa perlu untuk menggabungkan dengan hukuman penalti yang diminta;

Pada kesimpulan yang disajikan berdasarkan Pasal L. 761-1 dari Undang-undang hukum tata usaha:

Mengingat kondisi kasus ini, Negara, pihak yang kalah dalam persidangan, diperintahkan untuk membayar kepada Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) sejumlah 1.500 Euro di bawah Pasal L. 761-1 dari Undang-undang hukum tata usaha;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1: Menunda pelaksanaan peraturan, di mana Kepala Kepolisian menolak unjuk rasa Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 dari jam 10:30 sampai 12:30 di sudut Georges V Avenue dan Tremoille Street di Paris.

Pasal 2: Kepala Kepolisian diperintahkan untuk mengijinkan unjuk rasa Himpunan Falun Gong Perancis di trotoar di sudut Georges V Avenue dan Tremoille Street di Paris di depan Kedutaan Besar Tiongkok dari jam 10:30 sampai jam 12:30.

Pasal 3: Negara akan membayar sejumlah seribu lima ratus (1.500) Euro berdasarkan Pasal L. 761-1 dari Undang-undang hukum tata usaha.

Pasal 4: Menolak tuntutan lainnya dalam permohonan sebagai tidak berdasar.

Pasal 5: Keputusan ini akan diberitahukan kepada Himpunan Falun Gong Perancis (Falun Dafa Perancis) dan Menteri Dalam Negeri.

Salinan akan dikirim ke Kepala Kepolisian.

Ditandatangani di Paris pada tanggal 26 Maret 2014

Hakim Bantuan Interin                                                                Panitera

Mme Doumergue                                                                    Mme Thomas

Republik memerintahkan Menteri Dalam Negeri, dalam batas tanggung jawabnya, atau semua petugas pengadilan, mengikuti prosedur hukum biasa terhadap pihak swasta, untuk memungkinkan pelaksanaan keputusan ini.