Dalam surat tersebut, Dr. Cornelia Ernst dan Prof. Dr. Klaus Buchner, mereka berasal dari Jerman, dan Merja Kyllönen dari Finlandia, mengecam keras atas penganiayaan dan pengambilan organ. Mereka mengatakan bahwa kejahatan ini mengancam perdamaian dan keselamatan dunia. Mereka juga mengkritik pemerintah Tiongkok karena memperluas kebijakan penganiayaan sampai ke luar negeri.

Anggota parlemen mengecam 100 metode penyiksaan yang dialami oleh praktisi Falun Gong, khususnya kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap wanita. Mereka menyatakan keprihatinan terhadap banyak anak yatim piatu yang kehilangan orangtua mereka di dalam penganiayaan. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa penganiayaan merusak reputasi Tiongkok.

Dr. Cornelia Ernst


Prof. Dr. Klaus Buchner


Merja Kyllönen

Anggota parlemen juga mengangkat kasus dua pengacara HAM Tiongkok, Gao Zhisheng dan Wang Yu, yang membela praktisi Falun Gong. Mereka dipenjarakan dan diancam, sertifikat pengacara mereka ditarik kembali dan kantor hukum mereka ditutup oleh pemerintah Tiongkok.

Postingan blog Prof. Dr. Klaus Buchner “Kondisi HAM di Tiongkok Sangat Berat”

Sekitar tanggal 17 Juli, Dr. Klaus Buchner mengepos artikel di blognya dengan judul, “Kondisi HAM di Tiongkok Sangat Berat.” Artikel tersebut mengecam atas pemenjaraan Wang Yu, dan meminta pembebasannya segera.

Tiga anggota parlemen ini menyatakan rasa hormat kepada praktisi Falun Gong atas keberanian mereka dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap Jiang Zemin di dalam surat bersama mereka. Mereka mengatakan bahwa belas kasih dan keberanian diperlihatkan oleh praktisi akan menyemangati komunitas internasional untuk bergabung dalam mengambil tindakan untuk mengakhiri penganiayaan.

Surat tersebut diakhiri dengan menyerukan kepada rezim Tiongkok agar bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court – ICC) di Den Haag untuk mengadili Jiang Zemin. Mereka mengutip “Statuta Roma ICC,” dan menekankan bahwa negara-negara lain memiliki jurisdiksi pidana dalam kasus Jiang Zemin.

Surat tersebut juga dikirimkan kepada duta besar Tiongkok di Uni Eropa dan Jerman, beberapa pejabat PBB, termasuk sekretaris umum, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, pelapor khusus PBB mengenai penyiksaan, beberapa pejabat Uni Eropa, dan jaksa ICC di Den Haag.