(Minghui.org)
Kurang dari sebulan sebelum Tahun Baru Imlek, praktisi Falun Gong
mengumpulkan 2.100 tanda-tangan di pedesaan sekitar Kota Liaoxi,
Provinsi Liaoning.
Praktisi dari wilayah itu pergi ke pasar-pasar dan desa-desa kecil
untuk membagikan brosur pengenalan Falun Gong serta mengekspos
penganiayaan yang sudah berlangsung 16 tahun. Mereka juga berbicara
tentang 200.000 lebih tuntutan hukum terhadap mantan diktator Jiang
Zemin oleh praktisi Falun Gong karena melancarkan penganiayaan
tersebut.
Lebih dari 2.100 orang di
Provinsi Liaoning menandatangani petisi untuk memperlihatkan
dukungan mereka atas tuntutan hukum terhadap Jiang Zemin, yang
memerintahkan penganiayaan terhadap Falun Gong
Penduduk desa memahami bahwa
Partai Komunis Tiongkok sedang runtuh karena beratnya korupsi dan
kejahatan mereka. Seorang pria yang duduk di atas kendaraan
pertanian berkomentar, “Partai Komunis Tiongkok telah melakukan
begitu banyak keburukan. Ia membuat dirinya jatuh!”
Orang-orang lain mengatakan bahwa Jiang Zemin adalah pengkhianat
bagi negaranya dan seharusnya sudah lama diadili.
Seorang wanita menandatangani petisi dan berkata bahwa putri dan
mertuanya juga mendukung tuntutan hukum terhadap Jiang Zemin.
Latar Belakang
Pada tahun 1999, Jiang Zemin, ketua Partai Komunis Tiongkok,
mengabaikan anggota Komite Tetap Politbiro lainnya dan melancarkan
penindasan berdarah terhadap Falun Gong.
Penganiayaan ini telah mengakibatkan kematian banyak praktisi Falun
Gong selama 16 tahun terakhir. Lebih banyak lagi yang telah
disiksa karena keyakinan mereka dan bahkan dibunuh untuk diambil
organ tubuhnya. Jiang Zemin bertanggung jawab langsung karena telah
memulai dan melanjutkan penganiayaan brutal tersebut.
Di bawah perintahnya, Partai Komunis Tiongkok membentuk
lembaga keamanan di luar kerangka hukum, “Kantor 610”
pada 10 Juni 1999. Organisasi tersebut berada di atas
kepolisian dan sistem judisial dalam melaksanakan perintah Jiang
terkait Falun Gong: hancurkan reputasi mereka, bangkrutkan secara
finansial, dan hancurkan mereka secara fisik.
Konstitusi Tiongkok mengizinkan warga untuk menjadi penggugat dalam
kasus pidana, dan banyak praktisi yang sekarang menggunakan hak
tersebut untuk mengajukan gugatan pidana terhadap mantan diktator
itu.
Chinese version click here
English
version click here