(Minghui.org) Seorang Praktisi Falun Gong ditangkap pada Juni lalu, disidang di Chengdu, Provinsi Sichuan karena keyakinannya. Ia dinyatakan bersalah karena telah melanggar sebuah interpretasi undang-undang Mahkamah Agung Rakyat yang sudah tidak berlaku lagi setelah sebuah sidang pertunjukkan.

Jing Huiling (wanita) dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada tanggal 3 Agustus 2017 karena berlatih Falun Gong, sebuah latihan spiritual yang dianiaya oleh rezim komunis di Tiongkok sejak 1999.

Meskipun sidang ini seharusnya terbuka untuk publik, pengadilan hanya mengizinkan anggota keluarga terdakwa memasuki ruang sidang. Dokumen identifikasi pribadi dari orang-orang yang diizinkan masuk ke ruang sidang diperiksa dengan teliti satu hari sebelum sidang. Pemeriksaan keamanan dilakukan di pintu masuk pengadilan untuk memeriksa dua pengacara dan keluarga terdakwa, dan tidak diperbolehkan membawa ponsel ke dalam ruang sidang.

Ketua hakim Xie Gang, tidak memperbolehkan asisten pengacara mengambil catatan. Selama pemeriksaan silang, salah satu pengacara meminta jaksa menunjukkan seluruh bukti. Xie menolak permintaan dan mengusir pengacara dari ruang sidang.

Jaksa menggunakan interpretasi undang-undang yang sudah dicabut oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk menjatuhi hukuman kepada Jing dan mengesampingkan keberatan yang diajukan oleh pengacara. Hakim sering menginterupsi Jing dan pengacaranya begitu mereka berbicara. Akibatnya Jing tidak dapat mengungkapkan kasusnya dengan efektif dalam pernyataannya, dan pengacara tidak bisa menyampaikan argumentasi penutup sampai selesai.

Jing segera naik banding setelah dijatuhi hukuman.

Latar Belakang Interpretasi Hukum Pidana

Surat tuduhan berdasarkan interpretasi undang-undang Hukum Pidana pasal 300 (selanjutnya disebut “Interpretasi”) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat pada November 1999, empat bulan setelah Jiang Zemin melancarkan kampanye nasional terhadap Falun Gong. Interpretasi ini mengatur, barang siapa berlatih atau mempromosikan Falun Gong akan dituntut secara maksimal karena latihan ini di cap Jiang Zemin sebagai “ajaran sesat.”

Suatu interpretasi undang-undang baru dari Hukum Pidana dihasilkan untuk menggantikan versi 1999, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2017. Interpretasi baru tidak menyebut Falun Gong dan menekankan bahwa setiap surat tuduhan terhadap seseorang yang berkaitan dengan ajaran sesat harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Sehubungan tidak ada hukum di Tiongkok yang memidanakan Falun Gong atau menyatakan Falun Gong adalah ajaran sesat, tuduhan ini tidak mempunyai dasar hukum

Laporan terkait dalam bahasa Inggris:

Ms. Jing Huiling Illegally Detained, Authorities Violate Criminal Procedure Law