Denmark: Kasus Dibuka Kembali untuk Menyelidiki Polisi Menghalangi Para Pemrotes HAM

(Minghui.org) Pada tanggal 7 Juni, Menteri Kehakiman Denmark Søren Pape Poulsen mengumumkan pembukaan kembali untuk menyelidiki sebuah kasus di mana polisi Denmark yang bertugas melanggar konstitusi dan bersikap kasar terhadap praktisi Falun Gong saat pemimpin Tiongkok berkunjung pada tahun 2012 dan 2013.

Pada tahun 2012, polisi Denmark menghalangi para pemrotes dengan empat kendaraan polisi ketika iring-iringan presiden Tiongkok melewati tempat para pemrotes.

Pada tahun 2013, selama kunjungan Yu Zhengsheng, anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok, polisi menciduk dua pemrotes yang mengenangkan T-shirt Falun Gong berwarna kuning.

Dua praktisi Falun Gong diciduk oleh polisi Denmark saat kunjungan pejabat pemerintah Tiongkok pada tahun 2013

Korban mengajukan tuntutan hukum terhadap polisi.

Tahun 2015, penyelidik menemukan bukti yang mengindikasikan perbuatan polisi berasal dari perintah dari tingkat yang lebih tinggi dalam usaha mencegah para pemrotes terlihat oleh tamu dari Tiongkok.

Komite investigasi mengadakan sidang pada bulan November 2016. Lebih dari 70 saksi mata memberikan kesaksian, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Villy Søvndal dan mantan Direktur Umum Keamanan Denmark, Jakob Scharf.

Akan tetapi sebelum komite investigasi dibentuk pada bulan Oktober 2015, semua email terkait dihapus dari sistem kepolisian, dan direktur polisi yang bertugas saat kejadian tersebut tidak bekerja lagi. Komite gagal memperoleh email dari otoritas lebih tinggi itu dan oleh karena itu tidak melakukan penyelidikan menyeluruh.

Pada bulan Desember 2017, komite mengumumkan bahwa dua petugas polisi tingkat menengah bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pada bulan April tahun ini, delapan orang mendapat kompensasi 20.000 kroner atas pelanggaran hak mereka. Menurut tafsiran Kepolisian Kopenhagen, bisa mencapai 200 lebih orang diberi kompensasi. Komite tidak menemukan bukti bahwa kementerian atau otoritas polisi yang lebih tinggi memberikan perintah atau mengetahui tindakan tersebut.

Pengumuman tersebut mendapat pertanyaan luas.

Pengacara Tobias Stadarfeld Jensen percaya polisi telah menerima perintah khusus, yang bertujuan untuk menutup seluruh pemrotes dari penglihatan para pemimpin Tiongkok, khususnya praktisi Falun Gong dengan T-shirt khas mereka.

Dia juga yakin rezim Tiongkok memberi tekanan kepada pemerintah Denmark.

Søren Espersen, seorang anggota parlemen dan juru bicara Partai Rakyat Denmark, tidak meragukan bahwa polisi disuruh mengambil tindakan seperti itu.

Menurut Espersen, Partai Komunis Tiongkok telah memberi tekanan kepada pemerintah Denmark berulang kali.

Wawancara di TV, Søren Espersen mengatakan ini memalukan bahwa terjadi penghalangan terhadap para pemrotes di Denmark

Anggota parlemen Kenneth Kristensen Berth memiliki banyak pertanyaan tentang kesimpulan komite. Dia berkata petugas polisi tidak akan mengganggu kebebasan berbicara rakyat dan menyatakan penyesalan bahwa komite gagal untuk “sungguh-sungguh melakukan penyelidikan.”

Praktisi Falun Gong, Bao, salah satu korban dari peristiwa tersebut, pernah dipenjara tiga tahun di Tiongkok karena keyakinannya pada Falun Gong. Dia terkejut ketika kebebasan berbicara ditekan di negara bebas.

Bao yakin Partai Komunis Tiongkok berada di balik peristiwa ini. “Mereka tidak ingin melihat siapa pun mengenakan T-shirt kuning Falun Gong,” katanya. Bao menambahkan bahwa pemerintah Denmark dan komunitas internasional yang lebih luas seharusnya tidak mengorbankan kebebasan demi kepentingan ekonomi.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Menteri Kehakiman Søren Pape Poulsen mengumumkan pembukaan kembali penyelidikan karena sejumlah besar email ditemukan selama pemeriksaan rutin sistem kepolisian di server email.

Menurut Poulsen, adalah perlu diselidiki penemuan email baru-baru ini, dan anggota parlemen tidak menentang untuk membuka kembali kasus ini.

Espersen mengatakan bahwa Denmark perlu melakukan bisnis dengan negara lain, namun seharusnya tidak melakukan perjanjian perdagangan apa pun dengan syarat bahwa rakyat di Denmark tidak bisa mengucapkan sesuatu atau bertemu dengan orang tertentu. Dia mengatakan pemerintah Denmark seharusnya tidak mengabulkan permintaan irasional pemerintah Tiongkok.

Anggota parlemen Berth menekankan pentingnya kebebasan berbicara, yang mana tidak bisa diganggu. Dia berharap peristiwa semacam itu tidak akan terulang kembali di Denmark.