(Minghui.org) Pembentukan Koalisi untuk Kebebasan Beragama Lanjutan (CARFC) di Tiongkok, diumumkan saat konferensi pers di Auditorium Kongres di Capitol Visitor Center, pada tanggal 4 Maret 2019. Pada acara tersebut, praktisi Falun Gong menjabarkan bagaimana Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara keji menganiaya anggota keluarga mereka beserta pengacara yang mewakili mereka. Yu Ming, yang melarikan diri dari Tiongkok awal tahun ini, menceritakan bagaimana ia disiksa karena keyakinannya selama penganiayaan.

Perwakilan James P.McGovern, ketua komisi Kongres-Eksekutif untuk Tiongkok (CECC), Sam Brownback, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, dan mantan Dewan Perwakilan Frank Wolf menunjukkan dukungan mereka atas koalisi ini dan menunjukkan kepedulian mendalam atas penganiayaan agama yang dilakukan oleh PKT.

Praktisi Falun Gong mendiskusikan penganiayaan PKT selama konferensi pers pada tanggal 4 Maret 2019.

Praktisi Falun Gong Yu Ming menceritakan pengalamannya sewaktu digantung selama sebulan.

Yu Ming (kedua dari kiri) menunjukkan pada Greg Mitchell (kiri), ketua Meja Bundar Kebebasan Beragama Internasional, sebuah video yang ia rekam secara diam-diam sewaktu dipenjara.

Yu Ming, seorang praktisi Falun Gong dan pengusaha, pernah dipenjara selama hampir 12 tahun, baik di penjara maupun kamp kerja paksa di Tiongkok. Pakaiannya berulang kali dilucuti oleh polisi dan disengat dengan tongkat listrik. Dia juga diikat di kursi besi selama tiga bulan. Polisi menggunakan jarum penusuk dan tusuk gigi ke kuku-kukunya untuk memaksanya melepaskan keyakinan pada Falun Dafa. Dia diborgol dan digantung selama sebulan. Yu mempertaruhkan nyawanya untuk merekam video para praktisi Falun Gong yang sedang dianiaya di penjara.

Beberapa praktisi Falun Gong memegang foto anggota keluarga mereka yang mengalami penganiayaan karena menolak melepaskan keyakinan mereka. Yuan Xiaoman, ibu dari Du Haipeng, seorang warga Washington DC, divonis tiga tahun enam bulan penjara karena menuntut Jiang Zemin, mantan kepala Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang bertanggung jawab atas dimulainya penganiayaan Falun Gong, melalui jalur hukum. Saat ini Yuan ditahan di Penjara Wanita Liaoning.

Sejak PKT meluncurkan penganiayaan berskala nasional pada tahun 1999, jutaan praktisi Falun Gong telah dipenjara dan disiksa. Menurut data statistik yang masih terus berlanjut, terdapat 4288 praktisi yang meninggal sebagai dampak langsung penganiayaan; mereka mewakili lebih dari 30 provinsi, daerah otonom, dan kota yang dikendalikan secara terpusat. PKT juga membunuh praktisi Falun Gong demi transplantasi organ.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Frank Wolf menyebutkan bahwa penganiayaan agama oleh rezim komunis merupakan masalah kritis di era modern.

Anggota Dewan Perwakilan James P. McGovern, ketua yang baru diangkat dari Komisi Kongres-Eksekutif untuk Tiongkok dan wakil ketua komisi HAM Tom Lantos yang bipartisan, menghadiri konferensi pers pada tanggal 4 Maret.

McGovern, dewan perwakilan dari Republik berkata bahwa, “Masalah Falun Gong merupakan hal yang sangat kami pedulikan. Kami akan mengeksplorasi opsi-opsi yang ada pada beberapa bulan ke depan.”

Sam Brownback, duta besar Amerika untuk Kebebasan Beragama Internasional, menghadiri konferensi pers.

Duta Besar Brownback berkata, “Saya di sini untuk menambah dukungan pemerintah. Kami sangat khawatir dengan pembatasan ketat pemerintah Tiongkok terhadap praktik keagamaan, seperti Protestan, Katolik, Buddha Tibet, Muslim, Falun Gong, dan lain-lain.”

“Kami percaya bahwa kebebasan beragama merupakan asasi manusia yang universal…adalah hak mendasar. Negara kita didirikan atas dasar HAM, dan itu terdapat dalam Konstitusi Tiongkok, dalam Piagam PBB, dan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Kita percaya bahwa semua orang di seluruh dunia seharusnya memiliki kebebasan untuk memeluk keyakinannya atau tidak, tergantung yang mereka inginkan.”

Meja Bundar Kebebasan Beragama Internasional (The International Religious Freedom Roundtable), sebuah organisasi yang memprakarsai CARFC, telah menulis surat kepada Sekretaris Negara Mike Pompeo, Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross, dan Sekretaris Keuangan Steven Mnuchin tentang pemberlakuan sanksi visa masuk ke Amerika dan sanksi properti terhadap pejabat PKT yang terlibat di dalamnya, serta perusahaan yang telah memberikan dukungan teknis dalam membantu penganiayaan, menurut Piagam HAM Global Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).