(Minghui.org) Pada 12 November 2020, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif, yang bertujuan untuk menghentikan investasi AS mengalir ke perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer Tiongkok. Langkah ini dianggap sebagai salah satu langkah kunci dari kebijakan luar negeri Trump untuk menahan ambisi Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Menurut Departemen Luar Negeri AS, PKT sedang berusaha untuk mengubah Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menjadi "militer kelas dunia" pada tahun 2049. Di bawah Military-Civil Fusion (MCF), PKT "memperoleh hak milik intelektual, penelitian utama, dan kemajuan teknologi warga dunia, peneliti, cendekiawan, dan industri swasta dalam rangka memajukan tujuan militer PKT. PKT secara sistematis mengatur ulang perusahaan sains dan teknologi Tiongkok untuk memastikan bahwa inovasi baru secara bersamaan memajukan pembangunan ekonomi dan militer."
Tiga puluh satu perusahaan Tiongkok telah ditunjuk oleh Departemen Pertahanan tahun ini sebagai perusahaan militer Tiongkokyang memiliki hubungan dekat dengan atau dikendalikan oleh PLA. Banyak dari mereka beroperasi langsung di AS dan diperdagangkan secara umum di bursa saham AS. Perusahaan tersebut termasuk Aviation Industry Corp. of China, Huawei, dan Hangzhou Hikvision.
Senator AS Marco Rubio mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "Eksploitasi pasar modal AS oleh Partai Komunis Tiongkok adalah risiko yang jelas dan berkelanjutan bagi ekonomi AS dan keamanan nasional. Kami tidak bisa menempatkan kepentingan Partai Komunis Tiongkok dan Wall Street di atas pekerja Amerika dan investorkeluarga kecil."
Di bawah ini adalah teks lengkap dari perintah eksekutif yang telah dikirimkan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Senat. Ini tersedia di beranda Gedung Putih.
***
Berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA), National Emergency Act (50 USC 1601 et seq.), Dan bagian 301 dari judul 3, United States Code, dengan ini saya melaporkan bahwa saya telah mengeluarkan Perintah Eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam meningkatkan eksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya yang terus berlanjut untuk memungkinkan RRT secara langsung mengancam negara Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri, termasuk dengan mengembangkan dan mengerahkan senjata pemusnah massal, senjata konvensional canggih, dan tindakan jahat dunia maya terhadap Amerika Serikat dan rakyatnya.
Melalui strategi nasional Fusi-Militer-Sipil, RRT meningkatkan jumlah kompleks industri militer negara itu dengan memaksa perusahaan sipil Tiongkok untuk mendukung kegiatan militer dan intelijennya. Perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun tetap swasta dan sipil, secara langsung mendukung aparat militer, intelijen, dan keamanan RRT serta membantu dalam pengembangan dan modernisasi mereka. Pada saat yang sama, mereka mengumpulkan modal dengan menjual sekuritas kepada investor Amerika Serikat yang berdagang di bursa umum baik di sini maupun di luar negeri, melobi penyedia indeks dan dana Amerika Serikat untuk memasukkan sekuritas ini dalam penawaran pasar, dan terlibat dalam tindakan lain untuk memastikan akses ke ibukota Amerika Serikat. Dengan cara itu, RRT memanfaatkan investor Amerika Serikat membiayai pengembangan dan modernisasi militernya.
Perintah Eksekutif melarang pembelian tertentu yang melibatkan sekuritas yang diperdagangkan secara umum, atau sekuritas apa pun yang merupakan turunan dari, atau dirancang untuk memberikan eksposur investasi pada sekuritas tersebut, dari setiap perusahaan militer Komunis Tiongkok. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Pertahanan, atau akan didaftar, sesuai dengan pasal 1237 dari Hukum Publik 105-261, sebagaimana diubah, atau diidentifikasi sebagai perusahaan militer Komunis Tiongkok atau anak perusahaan mereka oleh Menteri Keuangan menggunakan kriteria serupa. Perintah Eksekutif juga melarang transaksi yang menghindari atau mengalihkan, atau bertujuan untuk menghindari atau mengalihkan, larangannya.
Saya telah mendelegasikan kepada Menteri Keuangan kewenangan untuk, dengan berkonsultasi bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Direktur Intelijen Nasional, dan kepala departemen eksekutif dan badan lain sebagaimana mestinya, mengambil tindakan tersebut, termasuk mengumumkan aturan dan regulasi yang sesuai, dan menggunakan semua kewenangan lain yang diberikan kepada Presiden oleh IEEPA, yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Perintah Eksekutif. Semua lembaga Pemerintah Amerika Serikat diarahkan untuk mengambil semua langkah yang sesuai dalam kewenangan mereka untuk melaksanakan ketentuan Perintah Eksekutif.