(Minghui.org) Pada Hari Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Internasional, 27 Oktober, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengeluarkan siaran pers yang menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mengkritik penganiayaan agama dan keyakinan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Pernyataan Pompeo penting untuk melawan PKT, yang telah mengintensifkan kebijakan pemberantasan dan penganiayaan agama dan keyakinan baru-baru ini, terutama terhadap umat Kristen, Katolik dan praktisi Falun Gong.
Baru-baru ini, rezim komunis Tiongkok lebih lanjut memerintahkan orang-orang dari gereja dan kelompok agama yang dikontrol secara resmi untuk "mengikuti arahan Partai."
Asosiasi Bantuan Tiongkok melaporkan pada 11 Oktober bahwa bahkan Dewan Kristen Tiongkok dan Komite Gerakan Patriotik Tiga Pendirian sekarang dikontrol dengan ketat oleh PKT dan tidak dapat lagi menjual buku-buku agama.
Pihak berwenang juga memodifikasi Alkitab versi Tiongkok dan mengganti kata-kata tertentu dengan inisial suku kata pinyin Tiongkok. Misalnya, kata "Kristus" telah dihapus atau diganti dengan "JD" dengan J dan D adalah inisial dari pinyin Tiongkok Ji Du (Kristus dalam bahasa Mandarin). Demikian pula, "Yesus" (pinyin Tiongkok Ye Su) diganti dengan "YS" dan "Alkitab" diganti dengan "SJTU." Kata-kata seperti "Tuhan" dan "Yang Maha Kuasa" dikaburkan oleh ikon atau blok warna.
Rezim komunis telah menghapus Alkitab dari toko buku daring sejak Maret 2018. PKT juga memblokir "musik religius," termasuk "Ode to Joy" dari Beethoven, dalam pengajaran musik dan memperingatkan para guru bahwa mereka akan bertanggung jawab secara pribadi atas setiap pelanggaran.
Meskipun PKT sekarang berhubungan aktif dengan Vatikan, dia juga tidak melonggarkan kontrolnya atas umat Katolik.
Di Kota Linzhou, Provinsi Henan saja, pihak berwenang menghancurkan lebih dari 90 rumah ibadah dan menggunakan ulang lebih dari 100 tempat ibadah sebagai pusat senior, kantor pemeliharaan saluran gas alam, pusat layanan sukarelawan dan sebagainya. Ini termasuk struktur yang dibangun di sana pada masa Dinasti Tang (lebih dari 1.000 tahun yang lalu).
Umat Kristen, Katolik dan Buddha bukan satu-satunya kelompok yang menjadi sasaran PKT, namun juga termasuk praktisi Falun Gong yang menjadi sasaran penganiayaan sejak Juli 1999.
Salah satu taktik yang digunakan PKT untuk menganiaya Falun Gong termasuk propaganda dan cuci otak. PKT mengeluarkan dokumen rahasia kepada komite partai provinsi dan departemen propaganda dan pendidikan pada Mei 2004, meminta mereka untuk memperkuat propaganda dan penekanan pendidikannya pada ateisme Marxis. Ia meluncurkan kampanye untuk memerangi "takhayul feodal," yang memerintahkan siswa sekolah dasar dan menengah untuk menandatangani "ikrar anti-kultus" untuk mengutuk Falun Gong. Selain itu, media berita besar dan perusahaan Internet diperintahkan untuk menerbitkan kolom tentang ateisme, sementara perguruan tinggi dan Akademi Ilmu Sosial Tiongkok harus mempromosikan "pendidikan tentang ateisme."
Sekarang 21 tahun telah berlalu, penganiayaan terhadap Falun Gong semakin meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, PKT telah mengadakan kampanye "Zero-Out" dalam upaya memaksa setiap praktisi Falun Gong yang ada di daftar hitam untuk melepaskan keyakinan mereka. Pada tanggal 9 Oktober, seorang kepala seksi dari Departemen Kehakiman Provinsi Shandong memanggil praktisi Falun Gong Chen Guangchang, seorang pengacara, mengklaim bahwa hanya setelah dia melepaskan keyakinannya pada Falun Gong, dia akan diizinkan untuk mendapatkan lisensi pengacara untuk praktik hukum.
Pihak berwenang juga mengancam anggota keluarga praktisi Falun Gong dengan pemutusan hubungan kerja atau pengusiran dari sekolah.
Mulai tahun ini, PKT menggunakan alasan pandemi virus corona untuk menyelidiki kepercayaan orang dan memantau aktivitas keagamaan. Ia bahkan telah memperkenalkan “sertifikat tidak punya kepercayaan,” menjadikannya prasyarat bagi siapa pun untuk melamar pekerjaan pemerintah. Ia mengharuskan anggota partai untuk mengisi "ikrar tidak punya kepercayaan oleh anggota Partai Komunis" untuk membuktikan bahwa mereka adalah ateis.
Dunia Prihatin Dengan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Tiongkok
Laporan hak asasi manusia, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Luar Negeri AS, Amnesty International dan Human Rights Watch, semuanya telah melaporkan pelanggaran Tiongkok atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok (CECC) menyatakan dalam Laporan Tahunan 2019 (laporan terbaru), "Para pengamat telah menggambarkan penganiayaan agama dan keyakinan di Tiongkok selama setahun terakhir sebagai intensitas yang belum pernah terlihat sejak Revolusi Kebudayaan."
Freedom House, dalam laporan Freedom in the World 2020, menilai Tiongkok 10 dari 100 dan menetapkannya sebagai negara "tidak bebas."
Laporan tahunan Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Internasional (USCIRF) 2020, untuk ke-21 kalinya, menetapkan Tiongkok sebagai "Negara dengan Perhatian Khusus (CPC)."
Namun, selama bertahun-tahun, PKT telah menyangkal tuduhan penyiksaan dan pembunuhan skala besar terhadap praktisi Falun Gong dan menolak kritik komunitas internasional atas pelanggaran hak asasi manusia.
Aliansi yang dipimpin AS Membela Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Dalam pernyataannya pada 27 Oktober, Menteri Luar Negeri Pompeo menunjukkan bahwa sejak peluncuran Aliansi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Internasional (IRFBA) pada Februari 2020, “31 negara telah menjanjikan komitmen mereka pada jaringan yang berpikiran sama yang didedikasikan untuk mengatasi tantangan di seluruh dunia.”
“Kebebasan beragama dan berkeyakinan serta tema martabat manusia lainnya - dan akan selalu tetap - menjadi prioritas inti kebijakan luar negeri AS,” tambahnya.
Selama wawancara dengan ShareAmerica pada 22 Oktober, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Internasional Sam Brownback berkata, “Otoritas Tiongkok telah memenjarakan tahanan tidak bersalah, termasuk Falun Gong, Uyghur, Buddha Tibet dan Kristen bawah tanah, untuk diambil organnya secara paksa. Ini seharusnya mengejutkan hati nurani semua orang."
“Kami berkata kepada Tiongkok: Jangan salah; anda tidak akan memenangkan perang melawan iman,” katanya.
Kami tahu bahwa mengingat sifat anti-kemanusiaan dan anti-alam, PKT tidak akan pernah menawarkan kebebasan kepada orang-orang Tiongkok. Satu-satunya cara bagi orang Tiongkok untuk benar-benar bebas adalah dengan membubarkan PKT.
Laporan terkait dalam bahasa Mandarin: