Trump Bersumpah untuk “Terus Maju” Melawan Kecurangan Pemilu

(Minghui.org) Ketika diwawancarai oleh Fox News pada hari Minggu pagi, 13 Desember, Presiden Donald Trump berkata bahwa pemilu ini belum berakhir dan dia serta tim kampanyenya akan terus berjuang demi pemilu yang adil.

Presiden AS Donald Trump (Charlotte Cuthbertson / Epoch Times)

Dia mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Mahkamah Agung AS karena menolak gugatan Texas terhadap empat negara bagian (Pennsylvania, Georgia, Michigan, dan Wisconsin) meski didukung bukti adanya kecurangan pemilu. Dia berkata hakim agung tidak memiliki keberanian untuk mendengar kasus tersebut. Sebagai hasil dari kecurangan tersebut, dia cemas bahwa AS akan memiliki “presiden yang tidak sah.”

Trump berkomentar, “Tidak, ini belum berakhir. Kita akan melanjutkan dan kita akan terus melangkah maju. Kita telah memiliki sejumlah kasus lokal.” Dia berkata dia telah memenangkan Pennsylvania, Michigan, dan Georgia, sementara dia masih memiliki kasus yang sedang berlangsung di Wisconsin.

Sekitar satu juta orang menghadiri rapat umum dan pawai di Washington D.C. dan tempat lainnya di seluruh A.S satu hari sebelumnya. Mereka mendukung Trump dan menyerukan pemilu yang adil.

Trump: “Sekarang saatnya untuk berjuang lebih keras dari sebelumnya.”

Dalam beberapa hari terakhir, Trump telah mendesak negara untuk menanggapi kecurangan pemilu dengan serius. Trump berkata dalam pidatonya tanggal 2 Desember bahwa, “Sebagai Presiden, saya tidak memiliki tugas yang lebih tinggi daripada membela hukum dan Konstitusi Amerika Serikat.” “Karena itu saya bertekad untuk melindungi sistem pemilu kita, yang kini di bawah serangan dan pengepungan yang terkoordinasi.”

Dia berkomentar, “Jika kita tidak menggali ke akar dari kecurangan, kecurangan yang luar biasa dan mengerikan yang terjadi dalam pemilu 2020 kita, kita tidak lagi memiliki sebuah negara.”

Dia mengulangi poin ini ketika menghadiri rapat umum pada tanggal 5 Desember untuk mendukung dua kandidat Republik untuk pemilihan putaran kedua Senat di Georgia. Selama pidatonya, dia menjabarkan banyak bukti kecurangan pemilu dan berkata bahwa sosialisme tidak hanya akan menghancurkan media, militer, dan sistem pengadilan negara namun juga budaya dan sejarahnya.

Trump berkata, “Sederhananya, anda akan memutuskan apakah anak-anak anda akan tumbuh dalam negara sosialis atau apakah mereka akan tumbuh di sebuah negara bebas.” “Sekarang bukan saatnya untuk mundur. Sekarang adalah saatnya untuk berjuang lebih keras dari sebelumnya.”

Antara pukul 9.15 dan 10.15 pagi tanggal 10 Desember, Trump memposting 9 cuitan. Dia berkata Demokrat mencuri pemilu dan negara ini tidak seharusnya dipimpin oleh presiden yang tidak sah. Dia juga menyerukan pada orang-orang dan Mahkamah Agung untuk menyelamatkan negara ini.

Trump menulis dalam satu post, “Terdapat bukti besar kecurangan tersebar luas di empat negara bagian (tambah) yang disebutkan dalam gugatan Texas. Lihat saja semua kaset dan surat sumpah!”

Dia melanjutkan, “Masyarakat kesal, dan mereka berhak untuk itu. Georgia tidak hanya mendukung Trump pada tahun 2016, namun juga sekarang. Hanya ini satu-satunya negara bagian di Ujung Selatan yang memilih Biden? Apa mereka sudah gila?” “Ini akan meningkat secara drastis. Ini adalah saat paling berbahaya dalam sejarah kita.”

Dia juga meretweet sebuah postingan dari pendukung yang diwawancarai oleh OAN, “Fakta bahwa Negara kita sedang dicuri. Kudeta terjadi di depan mata kita, dan masyarakat tidak tahan lagi.” Banyak warga Amerika takut bahwa, dengan melakukan kecurangan pemilu dan lolos begitu saja, Demokrat mungkin akan menguasai AS dalam sebuah kudeta yang mirip dengan apa yang terjadi di negara-negara komunis.

Dalam postingan lainnya, Trump meretweet sebuah video yang menunjukkan bagaimana pekerja memindai surat suara beberapa kali di pusat pemungutan suara Georgia.

Sehari setelah Mahkamah Agung AS menolak gugatan hukum dari Texas, Rudy Giuliani dari tim hukum kampanye Trump mengumumkan rencana pada hari Sabtu, 12 Desember, dia menjelaskan bahwa, “Kita segera berpindah ke rencana B yaitu membawa gugatan hukum sekarang di setiap negara bagian. Itu adalah versi dari yang dibawa ke Mahkamah Agung.”

Powell: Perintah Eksekutif Membatasi Interferensi Asing dalam Pemilu

Pengacara Sidney Powell berkata bahwa, karena kecurangan pemilu melibatkan interferensi asing, hal itu dapat memicu perintah eksekutif yang Trump telah setujui pada tahun 2018.

“Perintah Eksekutif tentang Pengenaan Sanksi Tertentu dalam Hal Interferensi Asing dalam Pemilu Amerika Serikat,” dikeluarkan pada tanggal 12 September 2018, akan mengenakan sanksi tertentu dalam hal interferensi asing dalam pemilu AS, jelas pengumuman oleh Departemen Keuangan AS pada hari perintah tersebut dikeluarkan.

Lebih spesifik, perintah itu menyebutkan, “Kurang dari 45 hari setelah keputusan pemilu Amerika Serikat, Direktur Intelijen Nasional, dalam perundingan dengan kepala departemen eksekutif serta agensi lain yang sesuai, harus melakukan penilaian terhadap informasi apapun yang mengindikasikan bahwa pemerintah asing, atau orang manapun yang berperan sebagai agen atau perwakilan dari pemerintah asing, telah berbuat dengan niatan atau tujuan mengganggu pemilu. Penilaian itu harus mengidentifikasi, hingga tingkat maksimum yang dapat dipastikan, sifat dari interferensi asing dan metode apapun yang digunakan untuk melaksanakannya, orang yang terlibat di dalamnya, serta pemerintah asing atau pemerintah yang meresmikan, mengarahkan, mensponsori, atau mendukungnya.”

Perintah itu melanjutkan, “Direktur Intelijen Nasional harus mengirimkan penilaian ini serta informasi pendukung yang sesuai kepada Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri.”

Selama wawancara, Powell berkata bahwa perintah eksekutif ini memberikan Trump “segala jenis kekuasaan … untuk melakukan apapun dari menyita aset untuk dibekukan, menuntut penyitaan mesin [pemungutan suara].”

Dia melanjutkan “Di bawah kekuasaan darurat, dia bahkan dapat menunjuk jaksa khusus untuk memeriksanya, yang mana adalah tepat apa yang harusnya terjadi. Setiap mesin. Setiap mesin pemungutan suara dalam negeri harus disita sekarang.”

Dia menambahkan, “Sejujurnya ada lebih dari cukup penyebab kemungkinan kriminal untuk membenarkan hal itu, bagi siapa yang bersedia berbicara hukum dan fakta semata-mata atas dasar kebenaran dan bukan politik, atau keserakahan perusahaan, atau kekayaan global.”

Pensiunan Jenderal: Kecurangan Pemilu adalah Pengkhianatan

Mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn saat rapat umum di Washington DC tanggal 12 Desember berkata, “Di saat penting dalam masa kita ini, kita harus berdoa agar kebenaran mengalahkan kebohongan, keadilan mengalahkan penyalahgunaan dan kecurangan, kejujuran memenangkan korupsi. Pengadilan tidak akan memutuskan siapa yang menjadi presiden Amerika Serikat selanjutnya… Kita masyarakat yang memutuskan.”

Dia melanjutkan, “Ini tentang keyakinan kita. Ini tentang keyakinan kita terhadap satu sama lain. Ini tentang konstitusi dan struktur konstitusi kita.”

Selama wawancara dengan Jaringan Siaran Akhir Pekan Worldview tanggal 28 November, Flynn berkata bahwa Amerika berdiri di persimpangan yang akan menentukan apakah dia akan selamat sebagai bangsa bebas atau menjadi sesuatu yang “tidak dapat dikenali.”

“Apa yang terjadi di negara ini tidak seharusnya terjadi, dan tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa kita sedang melewati babak penting dalam sejarah, dan jika kita tidak membetulkan apa yang sedang terjadi dalam beberapa minggu selanjutnya, saya bahkan tidak senang berpikir tentang apa yang akan terjadi pada negara kita ketika melaju ke bagian terakhir bulan Desember dan tentu saja bulan depan.”

Mantan Letnan Jenderal Angkatan Udara Thomas McInerney berkata kecurangan pemilu saat ini adalah kegiatan perang cyber terbesar di dunia. Terutama, ada dua kelompok terlibat: negara asing Tiongkok, Russia, dan Iran; serta warga AS terpilih.

Dia menjelaskan, “Enam hingga 10 negara ini bersatu untuk memanipulasi data mereka untuk mengambil alih pemerintahan AS dan Pejabat Tertinggi Eksekutif, panglima tertinggi. Jadi ini bukan sesuatu yang seharusnya dianggap enteng. Ini bukan politik yang kotor, atau tipuan. Ini adalah pengkhianatan, yang sifat dasarnya melawan pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat Amerika.”

Menganggapnya sebagai keadaan darurat nasional, McInerney menyarankan rencana lima langkah untuk menangani masalah kecurangan pemilu. Langkah pertama adalah untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional berdasarkan perintah eksekutif tahun 2018 tentang interferensi asing dalam pemilu. Langkah kedua adalah untuk menerapkan hukum Insurrection Act untuk memadamkan potensi kerusuhan. Tiga langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan darurat militer, menangguhkan habeas corpus, dan mendirikan pengadilan militer untuk menangkap dan mengadili mereka yang diduga berpartisipasi dalam pencurian suara.

Dia menjelaskan, “Jika kita tidak menyelesaikannya sekarang, itu tidak akan pernah terselesaikan. Karena kita akan pindah ke situasi tirani yang pada akhirnya akan—entah anda dapat menyebutnya sosial demokrat, atau komunis—itu akan sama saja hanya nama yang berbeda.”