(Minghui.org) Departemen Perdagangan AS menambahkan 77 entitas Tiongkok ke "Daftar Entitas," dalam upaya untuk memberlakukan pembatasan baru pada aktivitas yang membahayakan kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS, menurut pernyataan pada 18 Desember 2020.
“Ini termasuk entitas di Tiongkok yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia, entitas yang mendukung militerisasi dan klaim maritim yang melanggar hukum di Laut China Selatan, entitas yang memperoleh barang-barang asal AS untuk mendukung program Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), dan entitas serta orang yang terlibat dalam pencurian rahasia dagang AS." kata pernyataan Departemen Perdagangan.
Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS, mengatakan dalam pernyataan terpisah, “Kegiatan jahat Partai Komunis Tiongkok di dalam dan luar negeri merugikan kepentingan AS dan merusak kedaulatan sekutu dan mitra kami. Amerika Serikat akan menggunakan semua tindakan pencegahan yang tersedia, termasuk tindakan untuk mencegah perusahaan dan institusi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengeksploitasi barang dan teknologi AS untuk tujuan jahat. Tindakan hari ini membuktikan satu lagi tekad kami."
Empat entitas seperti itu ditemukan telah membantu Partai Komunis Tiongkok dalam pelanggaran hak asasi manusia dengan menyediakan materi pengujian DNA dan peralatan pengawasan berteknologi tinggi kepada pemerintah.
"Kami mendesak Partai Komunis Tiongkok untuk menghormati hak asasi rakyat Tiongkok, termasuk Buddha Tibet, Kristen, anggota Falun Gong, Muslim Uyghur, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya," kata Pompeo.
Sembilan belas entitas lain yang dikenai sanksi terlibat dalam "secara sistematis mengoordinasikan dan melakukan lebih dari selusin kasus pencurian rahasia dagang dari perusahaan AS untuk memajukan kompleks industri pertahanan RRT," menurut pernyataan Pompeo.
Kegiatan jahat lainnya oleh sembilan belas entitas termasuk "mengacaukan upaya AS untuk melawan perdagangan gelap bahan nuklir dan bahan radioaktif lainnya" dan "menggunakan ekspor AS untuk mendukung pangkalan industri pertahanan PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), yang tujuan akhirnya adalah untuk melampaui kemampuan negara lain yang mereka pandang sebagai pesaing, khususnya Amerika Serikat.”
Untuk "kampanye koersif di Laut China Selatan" Partai Komunis Tiongkok, 25 lembaga penelitian pembuatan kapal yang berafiliasi dengan China State Shipbuilding Corporation ditambahkan ke Daftar Entitas, serta enam entitas lain yang "menyediakan penelitian, pengembangan, dan dukungan manufaktur untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau berusaha memperoleh barang-barang asal AS untuk mendukung program PLA."
Lima lagi perusahaan milik negara RRT, "termasuk Perusahaan Konstruksi Komunikasi Tiongkok, atas peran mereka dalam pemaksaan negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan," juga ditambahkan ke daftar sanksi oleh Departemen Perdagangan.
"Kami tidak akan mengizinkan teknologi canggih AS untuk membantu membangun militer dari musuh yang semakin agresif." kata Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross dalam sebuah pernyataan.