(Minghui.org) Selama konferensi pers pada tanggal 19 November, penasihat hukum senior kampanye Trump, Jenna Ellis, mendesak jurnalis untuk melaporkan fakta secara akurat dari pada menyesatkan publik dengan pendapat mereka sendiri.

Jenna berkata, “Ini pada dasarnya adalah pernyataan pembukaan sehingga rakyat Amerika dapat memahami apa yang telah disembunyikan jaringan dan apa yang mereka tolak untuk diliput karena semua tajuk berita palsu hanya memanfaatkan kasus ini dan mencoba untuk mendelegitimasi apa yang kami lakukan di sini. Biar saya jelaskan bahwa tujuan kita adalah memastikan untuk menjaga dan melindungi integritas pemilu.”

Ia mengingatkan wartawan agar meliput kasus tersebut berdasarkan fakta. Jenna melanjutkan, “Jika jaringan berita palsu anda tidak meliput ini atau mengizinkan anda untuk meliputnya secara adil dan akurat, anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa. Ini benar-benar dasar hukum yang sah. Fakta penting, kebenaran penting dan jika anda adalah reporter yang adil, anda akan meliputnya dengan adil dan tepat dan anda akan mengizinkan liputan tim hukum kami.”

Karena kekuatannya yang berpengaruh, media berita sering dianggap sebagai cabang pemerintahan keempat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama pemilihan presiden tahun 2020, hanya sedikit media berita yang telah memenuhi tugas mereka untuk meliput kecurangan pemilu yang meluas.

Penyensoran dari Seluruh Platform Media Sosial

Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia. Namun, banyak yang mendapati suara mereka dibungkam oleh media berita tradisional dan platform media sosial. Situasi menjadi lebih buruk karena upaya terkoordinasi antara Facebook, Google, dan Twitter. Dalam sidang Kehakiman Senat AS pada tanggal 17 November, Senator Josh Hawley bertanya kepada CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Facebook Mark Zuckerberg tentang alat internal yang digunakan dalam penyensoran.

Lebih spesifiknya, informasi yang diberikan oleh whistleblower dari Facebook menunjukkan alat internal yang digunakan Facebook untuk melacak aktivitas pengguna di internet yang sebelumnya diyakini bersifat pribadi. Dikenal sebagai Tasks, alat ini digunakan untuk meningkatkan alur kerja karyawan Facebook. Namun, karyawan Facebook juga menggunakannya untuk berkolaborasi dengan Google dan Twitter untuk menyensor pengguna di seluruh platform. Alat lain yang disebut Centra dapat melacak pengguna bahkan ketika mereka mengira bahwa mereka anonim.

Senator Hawley menulis dalam sebuah postingan di Twitter, “Di bawah sumpah, Zuckerberg mengakui @Facebook tidak memiliki 'alat' untuk melacak penggunanya di internet, di seluruh platform, di seluruh akun -- semua tanpa sepengetahuan pengguna. Saya bertanya tentang berapa kali alat ini telah digunakan di dalam negeri melawan orang Amerika. Zuck tidak akan menjawabnya.”

Tindakan yang Diambil untuk Mengatasi Sensor

Banyak akun pengguna republik diblokir oleh Facebook, Google, dan Twitter. Bahkan postingan dari Presiden Trump terkadang diblokir atau ditandai dengan tanda peringatan. Sementara itu, skandal yang terkait dengan kandidat Demokrat Joe Biden dan putranya Hunter Biden sama sekali tidak dilaporkan. Setiap kali Trump menyebut Hunter, postingannya akan diblokir.

Berdasarkan Perintah Eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada tanggal 28 Mei, Departemen Perdagangan AS telah meminta Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk mengklarifikasi Pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi (CDA) yang disahkan pada tahun 1996 tentang undang-undang internet terkait penyensoran.

Menanggapi pemblokiran oleh platform media sosial utama, banyak pendukung Trump dan Trump sendiri telah pindah ke alat lain seperti Parler.

Untuk mengekang berita palsu dan produk berbahaya di pasar, Komisi Eropa menerapkan Sistem Peringatan Cepat (RAS) pada bulan Juli. Demikian pula, European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) juga didirikan di Helsinki, Finlandia pada tahun 2017, untuk mengelola berbagai ancaman bagi Uni Eropa (UE) dan NATO.

Situasi serupa terjadi di Taiwan di mana Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara aktif melancarkan perang intelijen selama beberapa dekade. Propaganda semacam itu diintensifkan dengan perang perdagangan AS-Tiongkok baru-baru ini dan perkembangan situasi di Hong Kong.

Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP), Karen Yu, dan yang lainnya menemukan banyak disinformasi yang muncul di situs media sosial Taiwan yang populer tentang “konten pertanian” di Tiongkok. Yu berkata, “Ada jenis tentara lain dari Tiongkok, tentara dunia maya. Disinformasi di Taiwan adalah masalah sosial baru. Jadi, kami memerlukan beberapa inovasi dalam sistem hukum kami.”

Beberapa undang-undang disahkan oleh badan legislatif dengan langkah-langkah seperti peningkatan denda untuk menyebarkan disinformasi dengan lebih banyak diusulkan di Dewan Legislatif, lapor TOPIC Bisnis Taiwan dalam artikel bulan Agustus 2019 yang berjudul "Pertempuran Melawan Disinformasi." Pada tanggal 18 November, Komisi Komunikasi Nasional (NCC) mengumumkan bahwa semua 7 komisaris memilih untuk menolak perpanjangan lisensi dari Berita Cti pro-PKT.

Memenuhi tanggung jawab media berita untuk menjadi faktual adalah penting bagi masyarakat.Ellis dalam konferensi pers pada tanggal 19 November berkata, “Rakyat Amerika berhak mengetahui apa yang telah kami temukan. Anda, pers, harus meliput ini secara adil dan harus tahu bahwa ini penting bagi integritas pemilu dan penting bagi masa depan bangsa kita.”