(Minghui.org) Menurut laporan tanggal 27 November 2020 di surat kabar harian terbesar Prancis Le Monde, 60 Anggota Parlemen di Prancis baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan mereka tentang pengambilan organ oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dari orang yang masih hidup untuk transplantasi. Mereka menyarankan memperkenalkan undang-undang baru mencegah orang Prancis pergi ke Tiongkok untuk menerima organ-organ ini.

Laporan Le Monde mengatakan bahwa ada banyak area abu-abu di bawah sistem represif PKT, termasuk pengambilan organ yang tanpa persetujuan dari para oposisi. Meskipun PKT mengumumkan bahwa mereka berhenti menggunakan organ dari terpidana mati pada tahun 2015, jumlah organ yang melimpah dan kecepatan transplantasi tetap berada pada tingkat yang memecahkan rekor di rumah sakit swasta dan umum di Tiongkok.

Joshua Rosenzweig, seorang ahli masalah di Tiongkok, dikutip dalam laporan tersebut: “Amnesty telah lama mengajukan pertanyaan tentang masalah transparansi dalam industri transplantasi organ di Tiongkok.”

Laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah tahanan yang dieksekusi setiap tahun di Tiongkok adalah rahasia negara, tetapi beberapa LSM memperkirakan jumlahnya sekitar 1.000. Fakta bahwa Tiongkok (yang tidak memiliki sistem donor organ yang mapan) dapat melakukan transplantasi dalam jumlah besar dengan begitu cepat setiap tahun hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang dari mana organ-organ itu berasal.

Laporan tersebut membandingkan waktu tunggu transplantasi di Prancis dengan Tiongkok. Di Prancis, waktu tunggu rata-rata adalah tiga tahun, dan antara 15% dan 30% pasien meninggal selama waktu itu. Tetapi di Tiongkok, di mana transplantasi organ telah menjadi industri yang menguntungkan, waktu tunggu rata-rata hanya 12 hari.

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa praktisi Falun Gong dan Uighur, banyak di antaranya ditahan di kamp konsentrasi dan penjara, adalah dua kelompok utama yang menjadi sasaran PKT untuk diambil organnya.

Laporan tersebut mengatakan bahwa, meskipun banyak pertanyaan masih harus dijawab, setidaknya 60 anggota parlemen Prancis telah menyuarakan keprihatinan tentang masalah tersebut dan mengatakan bahwa mereka harus lebih waspada tentang hal itu.