(Minghui.org) Karena kasus virus korona yang terkonfirmasi dan angka kematian terus meningkat dengan cepat di Inggris, khawatir dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang menutupi dan kurang transparan telah mendorong banyak pembuat undang-undang untuk merenungkan kebijakan luar negeri mereka dan mengevaluasi kembali hubungan Inggris dengan Tiongkok.
“Tidak diragukan bahwa kita tidak bisa melakukan bisnis seperti biasa setelah krisis ini dan kita harus mengajukan pertanyaan sulit tentang bagaimana itu bisa terjadi dan mengapa hal tersebut tidak bisa dihentikan lebih awal.” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, saat pengarahan harian tentang pandemi virus korona tanggal 16 April.
Dia berkata bahwa akan ada “penggalian yang sangat, sangat dalam” terhadap sebab pandemi ini dan bahwa mereka tidak akan bisa “menghindarinya sama sekali.”
Hingga tanggal 20 April, Inggris telah melaporkan 124.743 kasus infeksi, dengan total kematian 16.509 dari Virus PKT, yang lebih umum dikenal sebagai virus korona Wuhan.
Mempertimbangkan Kembali Hubungan dengan Tiongkok
Owen Paterson, seorang Anggota Parlemen Inggris, menuduh rezim Tiongkok menyembunyikan sepenuhnya wabah virus korona dan dengan sadar membiarkannya menyebar ke seluruh dunia.
Paterson bergabung dengan 14 anggota parlemen senior lainnya untuk menandatangani surat untuk Perdana Menteri Boris Johnson pada tanggal 4 April, meminta perubahan kebijakan luar negeri dengan Tiongkok.
Surat tersebut mengatakan: “Peraturan kesehatan internasional yang mengikat secara hukum mengharuskan negara untuk memberikan informasi lengkap tentang semua pandemi potensial. Tampaknya dalam respons awal terhadap wabah, Tiongkok gagal menegakkan kewajibannya.
“Kelalaian ini memungkinkan penyakit menyebar ke seluruh dunia dengan konsekuensi luar biasa serius dalam hal kesehatan global dan ekonomi. Biaya ke Inggris mungkin, seperti yang dilaporkan oleh laporan Henry Jackson Society, lebih dari £ 350 miliar.
“Seiring waktu, kita telah membiarkan diri kita tumbuh bergantung pada Tiongkok dan gagal melihat pandangan strategis tentang kebutuhan ekonomi, teknis, dan kebutuhan keamanan jangka panjang Inggris.
“Begitu krisis terlewati, kami mendesak Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali hubungan kita yang lebih luas dengan Tiongkok,” jelas surat tersebut.
“Partai Komunis Tiongkok akan Melakukan Apa Pun untuk Mempertahankan Kekuasaannya”
Tom Tugendhat, Ketua Komite Seleksi Luar Negeri berkata dalam sebuah wawancara dengan Sky News bahwa, “Apa yang kami lihat dari COVID-19 ini bukan saja ini adalah kesalahan Tiongkok, namun sudah sangat jelas bahwa Partai Komunis Tiongkok akan melakukan segalanya untuk mempertahankan kekuasaan, termasuk membahayakan nyawa warga negaranya sendiri. Jika ia melakukan hal itu terhadap warga negaranya sendiri, menurut anda seberapa besar ia akan membahayakan kita?”
Tugendhat menulis dalam laman Twitter-nya, “Kita perlu sebuah investigasi internasional terhadap epidemi Covid-19. Ia sudah menelan banyak nyawa dan akan memakan lebih banyak lagi. Kita tidak bisa membiarkan penutupan informasi atau kebohongan menempatkan kita dalam bahaya. Bahkan sekarang, data palsu dari Beijing mengacaukan kemampuan kita dalam menanggapi.”
Tobias Ellwood, Ketua Komite Pertahanan, mendukung investigasi terhadap penutupan informasi Tiongkok. Dia menulis di Twitter pada tanggal 17 April, bahwa Tiongkok “tidak berusaha untuk mengidentifikasi siapa orang pertama yang mengidap virus dan “angka resmi harian mereka menimbulkan lebih banyak pertanyaan dari pada jawaban.”
Lord William Hague, mantan Menteri Luar Negeri Inggris memperingatkan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak “bermain sesuai aturan” dan bahwa negara tidak bisa “bergantung pada Tiongkok dalam banyak hal, termasuk teknologi.”
“Bisakah siapa pun dari kita melihat Tiongkok menyetujui dan mengizinkan investigasi internasional akan apa yang terjadi di sini? Saya rasa itu sangat tidak mungkin dan telah ada usaha terkoordinir oleh Tiongkok, di media sosial, untuk menyebarkan pendapat bahwa virus itu adalah kesalahan orang lain.” Katanya di sebuah debat yang diselenggarakan oleh think tank Policy Exchange.
Desakan Politik dan Moral untuk Menghadapi Tiongkok
Dalam sebuah artikel “Hati-Hati terhadap diplomasi bertopeng Tiongkok” yang diterbitkan oleh Spectator pada tanggal 30 Maret, jurnalis David Patrikarakos menawarkan beberapa pemikiran tentang apa yang dunia harus lakukan setelah krisis virus korona.
Dia berkata, “Dunia marah (terhadap Tiongkok). Namun akankah tetap seperti itu? Akankah keinginan akan perhitungan masih akan ada enam bulan atau satu tahun ke depan begitu krisis berlalu dan pikiran secara alami kembali baru? Saya rasa itu harus. Saya rasa adalah desakan secara politik dan moral untuk memastikannya, karena saat itu saya rasa akan jadi masalah penentuan nasib nasional. Jika kita benar-benar ingin memahami betapa kuatnya politik kita, dan apakah kita benar-benar ingin memahami di mana kekuatan keseimbangan global benar-benar berada, ia akan menjadi jelas ketika semua ini berakhir.
“Kita mengabaikan ancaman Tiongkok tentang 5G. Kita mengabaikan hukuman penjara lebih dari satu juta Uighurs. Kenyataannya, kita telah mengabaikan banyak kejahatan yang ia lakukan. Kita tidak bisa mengabaikan perannya dalam COVID-19. Jika kita melakukannya, itu akan menjadi pengakuan tegas bahwa Barat untuk saat ini dan selamanya tidak akan pernah membela Tiongkok.”