(Minghui.org) Beberapa anggota parlemen Kanada mengungkapkan bahwa mereka sangat prihatinatas hubungan antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam menangani pandemivirus korona.
Menurut media Kanada CBC, pemimpin konservatif Andrew Scheer mengatakan pada tanggal 15 April bahwa "Kami benar-benar prihatin atas keakuratan informasi yang keluar dari WHO."
Scheer mengatakan dia memiliki keraguan atas rekam jejak WHO selama pandemi, terutama klaim awalnya yang menyatakan bahwa virus itu tidak menyebar darimanusia ke manusia dan peringatannya untuk tidak menutup perbatasan dengan Tiongkok.
“Kami telah melihat contoh bagaimana pemerintah Tiongkok yang komunis, otokratis, dan pelanggar HAM memiliki banyak pengaruh atas WHO. Ada bukti menekan informasi, tidak terbuka dan transparan tentang jumlah kasus. Itu sangat memprihatinkan,”kata Scheer kepada CBC.
Scheer juga mengatakan bahwa dia kecewa pada Bruce Aylward, seorang ahli epidemiologi Kanada yang mengunjungi Tiongkok awal tahun ini dan menutup teleponnya ketika seorang wartawan Hong Kong bertanya tentang Taiwan, tiba-tiba membatalkan kesaksiannya pada pertemuan komite dewan perwakilan kesehatan pada tanggal 14 April.
Scheer berkata kepada CBC, “Saya kecewa karena pejabat Organisasi Kesehatan Dunia telah menolak undangan dari komite dewan perwakilan kesehatan untuk bersaksi. Banyak keprihatinan telah dikemukakan tentang keakuratan data Organisasi Kesehatan Dunia, pengaruh yang dimiliki Tiongkok terhadap Organisasi Kesehatan Dunia."
Dia mempertanyakan apakah pemerintah masih harus bergantung pada informasi yang diberikan oleh WHO dalam membuat keputusan untuk memerangi pandemi.
Surat Terbuka yang Menyebut Pandemi sebagai “peristiwa Chernobyl” dari Tiongkok
Scheer adalah salah satu Konservatif terkemuka di Kanada yang telah menandatangani surat terbuka yang diterbitkan oleh lembaga Macdonald-Laurier, yang mengecam rejim komunis Tiongkok dalam menutup-nutupi pandemi virus corona dan menyebutnya "peristiwa Chernobyl" dari Tiongkok.
Surat itu mengatakan, "Akar pandemi ini ditutup-tutupi oleh otoritas PKT di Wuhan, provinsi Hubei. Di bawah pengaruh PKT, Organisasi Kesehatan Dunia yang pertama kali meremehkan pandemi tersebut.”
Surat itu melanjutkan, “Pejabat kesehatan Taiwan juga menuduh bahwa mereka (WHO) mengabaikan peringatan penularan dari manusia ke manusia pada akhir bulan Desember. Di bawah tekanan dari PKT, Taiwan yang demokratis - yang telah mengatasi pandemi dengan cara yang patut dicontoh - dikeluarkan dari WHO."
John Williamson, anggota parlemen Kanada lainnya yang telah menandatangani surat itu, mengatakan kepada Global News , “Kediktatoran Partai Komunis Tiongkok dibangun atas dasar kekuatan dan intimidasi terhadap rakyat Tiongkok dan etnis minoritas. Para penguasanya tidak memiliki kesetiaan pada kebebasan individu, transparansi atau supremasi hukum.
“Beijing perlu dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, di negaranya sendiri dan di mancanegara, dan tidak diperlakukan sebagai anggota biasa dari komunitas internasional. Saya percaya 'bisnis seperti biasanya' dari Kanada dengan daratan Tiongkokharusdiakhiri."
Perpanjangan Kebijakan Luar Negeri Beijing oleh WHO
Menyuarakan keprihatinan para anggota dewan atas WHO dan hubungannya dengan PKT, J. Michael Cole, seorang peneliti senior dari Institut Macdonald-Laurier yang berbasis di Ottawa, menerbitkan sebuah artikel berjudul "PBB Memiliki Kasus Buruk Covid-19" di situs web institut tersebut pada tanggal 14 April, merinci bagaimana PKT memperluas kakinya atas PBB dan banyak agensinya.
J. Michael Cole
Artikelnya mengatakan, “Seperti halnya badan-badan PBB lainnya, WHO seringkali tampak telah menjadi perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Beijing; pejabat puncaknya 'berhutang' pada Beijing, yang menggunakan pengaruhnya yang tumbuh di belakang layar, baik untuk memakai orang-orangnya sendiri (misalnya, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Interpol) atau perwakilan dari negara-negara lain yang mereka percaya dapat tunduk pada kehendaknya, agar terpilih.
“Selama dekade terakhir, kami telah mengizinkan Tiongkok, salah satu pelanggar hak asasi manusia yang paling mengerikan di dunia, dengan serangannya terhadap masyarakat sipil, pembangkang, agama, dan kebebasan berekspresi, dan pendirian kamp konsentrasi di Xinjiang, untuk mempererat cengkeramannya pada sistem PBB. Melalui pengaruh itu, dia telah menulis ulang prinsip-prinsip yang telah menopang badan global sejak pembentukannya setelah kekacauan Perang Dunia II. Beijing telah melakukannya bukan karena secara fundamental percaya pada lembaga-lembaga internasional, namun lebih tepatnya, dengan cara yang agak mengingatkan pada Uni Soviet sebelum keruntuhannya, karena badan dunia berfungsi sebagai saluran untuk memajukan ambisi geopolitiknya sendiri.
“Melalui pengabaian dan kurangnya kepemimpinan di antara negara-negara demokrasi Barat, Tiongkok yang otoriter telah mengumpulkan pengaruh yang tidak semestinya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Majelis Umum PBB, dimana digunakan untuk 'memblok voting' di antara negara-negara anggota untuk memajukan agenda antidemokratisnya.
"Dengan kelalaian ini, kita telah membiarkan PBB untuk pergi bersama dengan pelanggaran serius dan menjaja pengaruh di tingkat eselon atas organisasi tersebut."
Tuntutan yang Semakin Banyak Terhadap Partai Komunis Tiongkok
Saat Kanada masih berjuang untuk menangani pandemi, banyak negara dan individu sudah mengambil tindakan lebih lanjut untuk meminta pertanggungjawaban PKT terhadap pandemi tersebut.
Di AS, Larry Klayman, seorang pengacara konservatif terkemuka, mengajukan pengaduan di pengadilan federal di Texas, meminta ganti rugi $20 triliun dolar dari Tiongkokatas "Pengabaian yang sembrono dan tidak berperasaam serta tindakan jahat."
Henry Jackson Society di Inggris memperkirakan bahwa pandemi virus koronadapat menyebabkan kerugian 3,2 triliun pound di negara-negara G7, termasuk kerugian £ 351 miliar bagi ekonomi Inggris. Diuraikan 10 jalur hukum yang bisa diambil oleh negara-negara besar terhadap Pemerintah PKT atas kerusakaan yang terjadi.
Adish Aggarwala, Presiden Dewan Ahli Hukum Internasional, juga mengajukan aduan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), menuduh kelalaian oleh otoritas PKT dalam menangani pandemi tersebut. Meminta kompensasidengan jmlah yang tidak ditentukan sebagai biaya perbaikan dari Tiongkok.
Laporan terkait dalam bahasa Inggris:
Laporan terkait dalam bahasa Mandarin:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/加拿大学者-中共利用联合国组织掩盖疫情（图）-404058.html