(Minghui.org) Menutup-nutupi dan disinformasi Partai Komunis Tiongkok (PKT) tentang wabah coronavirus telah menghasilkan salah satu pandemi terburuk dalam sejarah manusia. Sampai tanggal 16 April 2020, coronavirus telah menginfeksi lebih dari dua juta orang dan menewaskan hampir 150.000 orang di seluruh dunia.

Ketika negara-negara di luar Tiongkok berusaha untuk meminta tanggung jawab PKT atas pandemi coronavirus, baru-baru ini, PKT telah mulai mengurangi perang propaganda dan memperketat publikasi penelitian coronavirus.

Menurut orang dalam, Departemen Publisitas Pusat PKT (juga dikenal sebagai Departemen Propaganda) mengeluarkan pemberitahuan untuk mendesak media milik negara atau yang berafiliasi dengan negara agar mengurangi laporan yang menyombongkan "kemenangan" Tiongkok dalam perang melawan virus dan mencibir “kegagalan” negara-negara asing dalam menangani pandemi.

Sementara itu, Dewan Negara Tiongkok dan Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua makalah penelitian terkait wabah coronavirus harus disetujui oleh Divisi Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan sebelum dipublikasikan.

Mengurangi Propaganda

Pemberitahuan Departemen Publisitas Pusat yang dikirim ke semua media berita menyerukan untuk segera mengakhiri laporan yang beredar tentang Tiongkok sebagai pemenang dalam pertempuran melawan coronavirus dan penyelamat dunia karena negara-negara lain sedang bergulat dengan pandemi. Pemberitahuan itu menyatakan bahwa keputusan ini adalah "keputusan menyakitkan yang dibuat berdasarkan situasi saat ini" oleh para pemimpin puncak.

Departemen Publisitas memainkan peran penting dalam kampanye media Tiongkok terkait pandemi coronavirus (juga dikenal sebagai Virus PKT). Tiga hari setelah Wuhan dikunci untuk memperlambat penyebaran penyakit, satuan tugas coronavirus pemerintah pusat diluncurkan pada tanggal 26 Januari. Anggotanya dipilih dari Departemen Publisitas Pusat dan Kementerian Keamanan Publik. Pada hari pertama keberadaannya, gugus tugas mengeluarkan kebijakan yang melarang personel medis mendiskusikan penyakit di rumah atau di tempat lain melalui panggilan telepon, teks, media sosial, atau email. Pelanggar akan dihukum tiga hingga tujuh tahun penjara.

Zhang Zhenyu, mantan reporter media pro-PKT, Phoenix TV, mengatakan kepada koresponden Minghui bahwa setelah Beijing mengklaim penyakitnya terkendali, 300 wartawan yang disaring ketat dikirim ke Wuhan untuk melaporkan situasi tersebut. Dia berkata, “Tugas utama dari 300 reporter adalah melukiskan bahwa epidemi telah hilang dan kasus-kasus baru tidak lagi terdeteksi. Mereka terus mengulangi kebohongan sampai publik mempercayainya.”

Kebohongan PKT telah memaksa Tiongkok dan seluruh dunia membayar mahal dengan banyaknya nyawa yang melayang, bisnis yang ditutup, dan orang-orang yang hidup dalam ketakutan akan terserang penyakit mematikan.

Banyak pejabat di Amerika Serikat, yang memiliki kasus infeksi dan kematian paling banyak dilaporkan di luar Tiongkok, menyerukan untuk menjauhkan diri dari PKT. Ketika muncul di FOX Business Network, America Works Together Town Hall pada tanggal 14 April, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Larry Kudlow, baru-baru ini mengatakan bahwa AS harus “membayar biaya pemindahan” dari setiap perusahaan Amerika yang ingin keluar dari Tiongkok. Dia membuat komentar setelah Jepang mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan lebih dari $ 2,2 miliar untuk mengeluarkan perusahaan-perusahaannya dari Tiongkok dan kembali ke rumah atau berlokasi di seluruh Asia Tenggara.

Baru-baru ini, The Henry Jackson Society melaporkan bahwa Tiongkok harus dituntut di bawah hukum internasional senilai triliunan dolar karena menutup-nutupi awal pandemi coronavirus serta banyaknya kematian dan kerugian finansial yang besar.

Laporan yang berjudul “Kompensasi Coronavirus?” ini memperkirakan kerusakan yang ditimbulkannya, negara-negara G7 saja bisa setidaknya £ 3,2 ($ 6,5 triliun). Di Amerika Serikat, UU CARES saja menelan biaya $ 2,2 miliar. Matthew Henderson, penulis bersama laporan itu, mengatakan bahwa orang-orang Tiongkok juga menjadi korban kelalaian pemerintah mereka. Dia berkata, “Mereka adalah korban yang tidak bersalah, seperti kita semua. Ini adalah kesalahan PKT.”

Memperketat Publikasi Penelitian Coronavirus

Penelitian ilmiah sebelumnya yang diterbitkan oleh para profesional medis Tiongkok memberi tahu komunitas internasional tentang fakta bahwa pihak berwenang Tiongkok mengetahui penularan dari manusia ke manusia pada Desember 2019 dan bahwa virus tersebut berasal dari Wuhan. Namun, PKT tidak secara terbuka mengakui hal ini sampai akhir Januari 2020.

Pada tanggal 25 Maret 2020, Dewan Negara Tiongkok mengadakan pertemuan dan mengeluarkan kebijakan baru yang mengamanatkan bahwa semua penelitian coronavirus harus melalui proses persetujuan. Tidak ada makalah yang akan diterbitkan tanpa persetujuan. Departemen Pendidikan segera menindaklanjuti dan mengirim pemberitahuan ke semua universitas dan rumah sakit yang memerintahkan mereka untuk membuat pedoman untuk menegakkan kebijakan ini.

Pada tanggal 6 April 2020, Rumah Sakit Universitas Wuhan dan Rumah Sakit Provinsi Hubei mengeluarkan pemberitahuan (nomor dokumen 2020KYC0018) kepada semua rumah sakit bawahan yang mengatakan bahwa semua makalah yang menyebutkan asal-usul virus harus disetujui oleh Kementerian Sains dan Teknologi.

Keesokan harinya, Departemen Pendidikan mengirim pengumuman lain ke semua perguruan tinggi yang menekankan bahwa makalah yang membahas asal-usul virus harus “diatur.” Lebih khusus lagi, “komite akademik dari lembaga-lembaga ini perlu meninjau dan menyetujui publikasi seperti itu serta memberikan pembaruan kepada pejabat kementerian pendidikan.”

Artikel Terkait dalam Bahasa Mandarin:

http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/中共继续否认病毒始于武汉--从严管控相关论文-403880.html