(Minghui.org) Kongres Amerika Serikat menyerukan untuk menjatuhkan sanksi terberat pada Partai Komunis Tiongkok (PKT) karena ancamannya terhadap keamanan nasional Amerika.
Komite Studi Urusan Luar Negeri Partai Republik (RSC) mengeluarkan laporan, berjudul "Strategi Keamanan Nasional RSC: Memperkuat Amerika dan Melawan Ancaman Global," pada tanggal 10 Juni. dalam dokumen setebal 120 halaman ini, yang tersedia di situs web DPR AS, 25 halaman didedikasikan untuk masalah yang berkaitan dengan PKT.
Laporan RSC mengutip sebuah kutipan dari laporan sebelumnya, “Pendekatan Strategis Amerika untuk Republik Rakyat Tiongkok,” dari Gedung Putih pada tanggal 20 Mei: “RRT [Republik Rakyat Tiongkok] yang berkembang pesat dan pengelolaan ekonomi yang meningkat dengan dunia tidak mengarah pada konvergensi dengan tatanan yang berpusat pada warga, bebas, dan terbuka seperti yang Amerika Serikat harapkan ... Beijing secara terbuka mengakui bahwa ia berusaha mengubah tatanan internasional agar sejalan dengan kepentingan dan ideologi PKT. Memperluas penggunaan kekuatan ekonomi, politik, dan militer PKT untuk memaksa persetujuan dari negara-negara yang merusak kepentingan vital Amerika dan merongrong kedaulatan dan martabat negara dan individu di seluruh dunia."
Untuk menghadapi ancaman PKT, laporan RSC mengusulkan berbagai sanksi untuk pejabat yang berpengaruh dalam PKT dan melindungi keamanan nasional Amerika. Salah satu sanksi yang diusulkan berbunyi: "Kongres juga harus mengamanatkan bahwa Departemen Keuangan memberlakukan sanksi terhadap para pemimpin penting PKT yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Tibet dan Hong Kong menggunakan kewenangan yang berasal dari UU Magnitsky Global."
Proposal RSC mengikuti serangkaian tindakan dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah AS untuk mengekang meningkatnya ancaman dan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh PKT. Misalnya, Pemerintah AS mengeluarkan sanksi pada bulan Desember 2017 dengan menargetkan 13 pelaku atau para pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di seluruh dunia. Mereka termasuk Gao Yan, mantan kepala polisi Distrik Chaoyang Beijing.
Gao bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap aktivis veteran Cao Shunli, yang meninggal dalam tahanan pada tahun 2014 setelah menderita TBC selama enam bulan tanpa diberikan perawatan medis.
Sanksi pada tahun 2017, disahkan berdasarkan UU Pertanggungjawaban HAM Magnitsky Global, dikelola oleh Departemen Keuangan AS. Ini memblokir aset individu yang ditargetkan di bawah yurisdiksi A.S. dan melarang transaksi keuangan mereka dengan orang Amerika.
PKT: Dari Propaganda Global ke Penganiayaan Agama
Didukung oleh hampir 150 anggota Kongres AS, proposal RSC dianggap "Sanksi terberat terhadap PKT yang pernah diusulkan."
Seperti yang dikatakan dalam laporan RSC: "Untuk PKT, bantuan asing dan keterlibatan dalam organisasi internasional adalah sarana untuk menebarkan sistem politik dan pendekatannya terhadap pembangunan ekonomi sebagai alternatif yang lebih unggul dari Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya. Sebagai bagian dari pendekatan ini, Beijing telah meningkatkan tekanan pada negara-negara asing, perusahaan, dan bahkan individu untuk menyesuaikan diri dengan pandangan dunianya.”
Seperti yang terlihat dalam pandemi virus corona, di bawah pemimpin PKT saat ini, Tiongkok telah meningkatkan sensornya terhadap media dan internet dan telah membentuk sistem pengawasan yang ketat terhadap warganya. Pengaruhnya di luar Tiongkok juga luar biasa. Laporan itu melanjutkan, “Strategi soft power Tiongkok telah memberikan dividen, termasuk ditujukan untuk badan-badan PBB seperti Dewan Hak Asasi Manusia, di mana PKT memiliki kemampuan untuk memeriksa kandidat untuk pos-pos hak asasi manusia PBB yang kritis.”
Kebebasan berkeyakinan juga dalam bahaya besar. Laporan itu mengatakan, "[PKT] juga telah melakukan strategi 'sinicization' dari semua agama, yang berusaha untuk mengendalikan dan memanipulasi semua aspek keyakinan agama ke dalam cetakan sosialis dengan karakteristik Tiongkok."
Contohnya adalah Falun Dafa, metode latihan meditasi berdasarkan prinsip Sejati-Baik-Sabar yang dilatih oleh sekitar 100 juta orang ketika PKT mulai menindasnya pada bulan Juli 1999. Pusat Informasi Falun Dafa baru-baru ini meluncurkan kampanye daring untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia menggunakan tagar #21YearsTooLong.
Menargetkan Rezim Totaliter
RSC mengusulkan untuk memberikan sanksi kepada para pemimpin utama PKT, termasuk "direktur kantor penghubung Hong Kong Luo Huining, dan Han Zheng, seorang anggota dari tujuh elit Politbiro PKT."
Lebih khusus lagi, laporan RSC berfokus pada bidang-bidang berikut yang terkait dengan Tiongkok: 1) Spionase industri dan pencurian kekayaan intelektual; 2) Pencurian IP di lembaga penelitian dan akademisi Amerika; 3) Perusahaan terkait PKT; 4) Pengaruh politik ganas dan kampanye disinformasi; 5) Hak Asasi Manusia dan lembaga internasional; 6) Modernisasi militer global Tiongkok; dan 7) Memperkuat aliansi dan kemitraan A.S.
“Krisis di Hong Kong adalah momen penting dalam pertempuran antara kebebasan dan otoritarianisme. Ketika Tiongkok berusaha untuk mempromosikan teori alternatif pemerintahan,” laporan itu bertuliskan dan menyerukan sanksi terhadap Han Zheng, Wakil Perdana Menteri Dewan Negara dan anggota Komite Tetap Politbiro, atas perannya dalam situasi Hong Kong.
Meskipun laporan itu mengakui bahwa menutup larangan visa bagi anggota PKT dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, laporan itu menyarankan: "Namun, akan pantas untuk memasukkan (ke dalam daftar) jajaran pemimpin senior termasuk Politbiro yang terdiri dari 25 anggota, Komite Pusat yang terdiri dari 205 anggota penuh dan 171 alternatif, dan semua 2.280 delegasi dari Kongres Nasional ke-19 PKT, dan pasangan serta anak-anak mereka."
Mengakhiri Pengaruh PKT terhadap Organisasi Internasional
Pelanggaran hak asasi manusia PKT meluas ke luar perbatasan Tiongkok. Laporan RSC menuliskan, “Amerika Serikat adalah donor terbesar bagi WHO dan menyumbang antara $ 400-500 juta per tahun. Meskipun demikian, WHO tampaknya telah membantu menutupi kesalahan Tiongkok dalam menangani pandemi COVID-19.”
Tedros Adhanom, Direktur Jenderal WHO, adalah pemimpin Tigray People's Liberation Front, sebuah organisasi yang terkait dengan Marxisme dan terorisme. Dia dilaporkan telah menutupi tiga epidemi kolera yang terjadi di Ethiopia ketika dia menjadi menteri kesehatan. Namun, PKT mendukungnya untuk memimpin WHO pada tahun 2017 dan pandemi global telah terjadi di bawah pengawasannya.
Contoh lain adalah PBB. Awal tahun ini, Tiongkok ditunjuk sebagai panel Dewan Hak Asasi Manusia yang berpengaruh yang memilih penyelidik hak asasi manusia dunia. Menurut laporan RSC, Ini "adalah contoh terbaru dari upaya PKT untuk mempromosikan 'hak asasi manusia dengan karakteristik Tiongkok' dan mendefinisikan kembali hak asasi manusia."
Oleh karena itu, laporan RSC mendesak Kongres untuk mengarahkan Komisi Eksekutif Kongres urusan Tiongkok (CECC) "untuk melaporkan pengaruh Tiongkok yang tidak semestinya pada Lembaga-lembaga internasional yang bertujuan untuk mendefinisikan kembali hak asasi manusia dan menyebarkan filosofi PKT, terutama di lembaga yang menerima dollar dari para pembayar pajak AS."
Menurut laporan RSC, “Cara berpikir lama tentang Tiongkok telah gagal. Strategi yang hanya terbatas pada perdagangan dan integrasi ekonomi saja tidak menyebabkan Tiongkok melakukan demokratisasi atau lebih tidak agresif dalam perilakunya. Sebaliknya, PKT telah tumbuh semakin otoriter dan agresif.” "Satuan Tugas percaya bahwa Kongres harus beradaptasi dengan strategi baru, yang juga berupaya untuk menahan laju PKT dan upayanya untuk merusak kepentingan AS, menyusun kembali tatanan dunia, dan mempromosikan bentuk pemerintahan alternatif."