Hampir Dua Juta Daftar Anggota PKT Bocor, Termasuk 75 dari Kantor 610
(Minghui.org) Setelah pemerintah AS mengumumkan sanksi untuk mengekang Partai Komunis Tiongkok (PKT), hampir dua juta daftar anggota PKT di Shanghai bocor di luar negeri. Di antara mereka ada 75 orang yang langsung bekerja di sistem Kantor 610 di berbagai tingkatan. Kebanyakan dari mereka terkait dengan penindasan terhadap Falun Gong seperti yang didokumentasikan di Minghui.org.
Dikenal sebagai pusat global keuangan, penelitian, teknologi, dan transportasi, Shanghai memiliki sekitar 26 juta orang di area metro. Berdasarkan daftar tersebut, 1.957.239 di antaranya adalah anggota PKT.
Di antara hampir dua juta anggota PKT yang informasinya bocor, 75 bekerja di sistem Kantor 610. Beberapa informasi pribadi disuntinguntuk alasan privasi.
Peran Kantor 610 dalam Menindas Falun Gong
Mantan pemimpin PKT Jiang Zemin mendirikan organisasi di luar hukum yang disebut Kantor 610, dinamai berdasarkan tanggal didirikan 10 Juni 1999. Pada tanggal 20 Juli, Jiang meluncurkan kampanye nasional melawan Falun Gong, sebuah latihan meditasi berdasarkan prinsip Sejati-Baik- Sabar dengan sekitar 100 juta praktisi.
Beroperasi di bawah Komite Urusan Politik dan Hukum (PLAC) PKT, Kantor 610 didedikasikan sepenuhnya untuk melaksanakan penganiayaan terhadap Falun Gong.
Kantor 610 di tingkat pemerintah pusat terdiri dari Tim Pimpinan 610 dan pejabat bawahan. Li Lanqing, kepala pertama dari kepemimpinan (tahun 1999 - 2002), adalah Wakil Perdana Menteri dan juga anggota Politbiro PKT. Wakil ketuanya adalah Luo Gan, sekretaris PLAC Pusat saat itu, dan Ding Guangen, saat itu sebagai kepala Departemen Propaganda PKT.
Karena hubungannya yang dalam dengan badan pembuat keputusan PKT, Politbiro, serta PLAC dan Departemen Propaganda, Kantor 610 memobilisasi hampir seluruh aparat negara untuk menindas Falun Gong. Termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, sistem peradilan, militer, polisi bersenjata, agen mata-mata, urusan luar negeri, pendidikan, perawatan kesehatan, media berita, dan departemen propaganda.
Lebih khusus lagi, Kantor 610 secara langsung merencanakan, menyebarkan, mendorong, dan memantau kebijakan penganiayaan. Banyak perintah rahasia dari Jiang diturunkan melalui sistem Kantor 610 dan diterapkan di semua tingkatan, seperti arahannya untuk “menghancurkan reputasi [praktisi], menghancurkan finansialnya, dan menghancurkannya secara fisik;” “Mengkremasi [tubuh praktisi] secara langsung tanpa memeriksa identitasnya;” dan “memukuli [praktisi] sampai mati dan menganggapnya sebagai bunuh diri.”
Informasi yang dikumpulkan oleh Minghui.org menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 praktisi Falun Gong telah kehilangan nyawanya dalam 21 tahun terakhir karena penganiayaan yang diarahkan oleh sistem Kantor 610. Lebih lanjut, banyak bukti menunjukkan bahwa Kantor 610 telah berpartisipasi dalam pengambilan paksa organ praktisi.
Kejahatan Kantor 610 di Shanghai
Sebagai salah satu kota terbesar di dunia, Shanghai telah memproyeksikan citra glamor pada orang luar. Tetapi di bawah permukaan yang mengkilap ada pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk penganiayaan terhadap Falun Gong. Faktanya, acara seperti Shanghai World Expo dan Olimpiade memberikan lebih banyak alasan kepada pejabat untuk menekan praktisi.
Apalagi Shanghai adalah basis Jiang Zemin dan para pengikutnya. Penjara Tilanqiao, Penjara Wanita Shanghai, Kamp Kerja Ketiga Shanghai, dan Pusat Pencucian Otak Qingpu adalah di antara fasilitas tempat praktisi dianiaya paling parah.
Cui Tiejun, direktur Kantor 610 Distrik Xuhui, juga ada di dalam daftar anggota PKT yang bocor. Setelah diangkat ke posisinya pada bulan Juni 2004, Cui merencanakan dan mengeksekusi penindasan terhadap Falun Gong di wilayah tersebut. Dari waktu ke waktu, dia juga menyelenggarakan banyak “forum” untuk menghasut kebencian terhadap praktisi.
Kantor 610 Shanghai adalah sistem saraf pusat dari aktivitas ini di wilayah tersebut. Jiang Qizhen, Xu Xianhe, Cao Qiujian, Ye Luhua dan beberapa pejabat lainnya adalah pelaku utama. Kantor 610 Shanghai memiliki cabang di semua distrik dan kabupaten bawahan, serta kota dan desa pada tingkat paling rendah. Mereka telah mengatur banyak kegiatan untuk membuat publik menentang praktisi dan mengintensifkan penganiayaan dari waktu ke waktu.
Shen Chao dan Yu Jianping, direktur dan wakil direktur Kantor 610 Kabupaten Chongming, memaksa semua becak di kabupaten itu untuk menempelkan kata-kata “Mempromosikan Ilmu Pengetahuan dan Menentang Aliran Sesat” di gerobak mereka. Setelah praktisi Falun Gong Jiang Bin mendapatkan pekerjaan, Kantor 610 Beixinjing di Distrik Changning memaksa majikannya untuk memecatnya. Ketika Jiang Bin pergi ke Kantor 610 untuk bertanya mengapa, Jun Meiju, seorang supervisor di kantor, menjawab, “Itu karena anda tidak menandatangani pernyataan untuk mencela Falun Gong. Anda bisa menuntut saya ke manapun anda mau.” Dia melanjutkan, “Tidak ada yang mau menerima kasus ini!”
Sanksi Terhadap Pelanggar Hak Asasi Manusia
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah AS telah meningkatkan perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok dan mengambil tindakan untuk mengatasi penganiayaan terhadap Falun Gong.
Di antara 17 pejabat yang diberi sanksi oleh Departemen Luar Negeri AS pada tanggal 10 Desember 2020, saat Hari Hak Asasi Manusia, seorang kepala polisi Tiongkok menarik perhatian luas. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menulis dalam pernyataannya “Departemen Luar Negeri menunjuk Kepala Huang Yuanxiong dari Kantor Polisi Biro Keamanan Umum Xiamen Wucun atas keterlibatannya dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di Xiamen, Tiongkok. Huang dikaitkan dengan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama praktisi Falun Gong, yaitu keterlibatannya dalam penahanan dan interogasi terhadap praktisi Falun Gong karena mempraktikkan keyakinan mereka. Tindakan hari ini juga berlaku untuk pasangan Huang.”
Beberapa hari sebelum Hari Hak Asasi Manusia pada tahun 2020, praktisi Falun Gong menyerahkan daftar pelaku kepada pemerintah 29 negara, mendesak mereka untuk melarang pejabat PKT yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Falun Gong dan anggota keluarganya masuk, serta membekukan aset mereka.
Negara-negara ini termasuk Five Eyes (Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat), 18 negara di Uni Eropa (Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Belgia, Swedia, Austria, Irlandia, Denmark, Finlandia, Ceko, Rumania, Portugal, Hongaria, Slovakia, Slovenia), dan 6 negara tambahan (Jepang, Korea Selatan, Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Meksiko).
Daftar tersebut termasuk pejabat tinggi PKT berikut: Han Zheng (anggota Komite Tetap Politbiro), Guo Shengkun (Sekretaris Komisi Pusat Politik dan Hukum), Zhou Qiang (Presiden Mahkamah Agung), Liu Jinguo (Wakil Sekretaris Pusat Komisi Inspeksi Disiplin), dan Fu Zhenghua (Wakil Direktur Komite Urusan Sosial dan Hukum dalam Konferensi Konsultatif Politik). Hampir semuanya pernah menjadi pejabat di sistem Kantor 610 atau bekerja erat dengan badan tersebut. Fu, misalnya, adalah mantan kepala Kantor 610 Pusat dan wakil ketua Tim Kepemimpinan 610.
Selain pejabat tinggi, daftar itu juga mencakup pejabat di bawah, serupa dengan daftar yang diajukan sebelumnya. Pelaku yang disebutkan mewakili semua tingkatan dalam berbagai profesi dari seluruh Tiongkok. Mereka termasuk sekretaris Komite Urusan Politik dan Hukum di berbagai tingkat, kepala Kantor 610 di berbagai tingkat, kepala polisi, petugas Biro Keamanan Domestik, hakim ketua, asisten hakim, direktur penjara, direktur kamp kerja paksa, dan sebagainya.
Administrasi A.S. memberlakukan pembatasan perjalanan bagi anggota PKT dan keluarga mereka pada tanggal 2 Desember 2020, memperpendek jangka waktu visa mereka dari 10 tahun menjadi satu bulan.
John Ratcliffe, Direktur Intelijen Nasional, menulis dalam artikel Wall Street Journal pada tanggal 3 Desember 2020 bahwa “menolak upaya Beijing untuk membentuk kembali dan mendominasi dunia adalah tantangan generasi kita.” Artikel itu berjudul “China Adalah Ancaman Keamanan Nasional No. 1.”
Dalam artikelnya dia menulis, “Jika saya bisa berkomunikasi tentang satu hal kepada rakyat Amerika dari sudut pandang unik ini, itu adalah bahwa Republik Rakyat Tiongkok merupakan ancaman terbesar bagi Amerika saat ini, dan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II. Intelijennya jelas: Beijing bermaksud untuk mendominasi AS dan seluruh planet secara ekonomi, militer, dan teknologi.”
Dari Holocaust hingga Uni Soviet dan sekarang komunis Tiongkok, sudah jelas bahwa orang-orang yang terkait dengan rezim totaliter akan menghadapi konsekuensi serius, baik secara moral maupun hukum. Mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia atas nama PKT, dan Kantor 610 pada khususnya, tidak terkecuali.
Artikel Mandarin Terkait: