(Minghui.org) Saya telah melihat beberapa kebijakan dan pedoman terkait dengan persyaratan vaksinasi di Tiongkok. Ini adalah beberapa hal yang saya temukan dan pikiran saya terkait masalah ini.

Pedoman dari Komisi Kesehatan Nasional dan Kementrian Pendidikan

Komisi Kesehatan Nasional (NHC) adalah badan kesehatan tertinggi di Tiongkok dan ia mengawasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok (CDC Tiongkok).

Kementerian Pendidikan pada dasarnya mengarahkan semua kegiatan yang berkaitan dengan siswa, termasuk vaksinasi.

Komisi Kesehatan Nasional

Berikut adalah artikel tentang posisi dari NHC. Judul artikelnya adalah “Komisi Kesehatan Nasional Mengonfirmasi Kembali Bahwa Vaksinasi COVID-19 Adalah Sukarela” dan tautannya adalah:

https://www.ccdi.gov.cn/yaowen/202107/t20210716_246297.html

Artikel itu berisi,

“Belakangan ini banyak lembaga pemerintah tingkat bawah mengeluarkan kebijakan untuk melarang orang yang tidak divaksin untuk keluar rumah, berbelanja di toko, berobat ke rumah sakit, atau bekerja sebagai pedagang kaki lima, dsb. Bahkan ada penangguhan gaji pada karyawan publik. Ini telah menyebabkan banyak ketidakpuasan padahal vaksin COVID-19 dimaksudkan untuk mencegah dan melindungi rakyat dari infeksi virus. Jadi sebenarnya apa yang terjadi?

“Dari CDC Tiongkok di bawah NHC, wartawan kami telah mengetahui bahwa prinsip-prinsip vaksinasi COVID-19 adalah 'diinformasikan-setuju-sukarela' - yang berarti bahwa individu harus diizinkan untuk membuat keputusan untuk menyetujui vaksin secara sukarela.

“Faktanya, dalam menanggapi vaksinasi COVID-19 secara paksa, NHC telah memperhatikannya selama ini. Selama Konferensi Pers Dewan Negara tentang Mekanisme Pencegahan dan Pengendalian Bersama pada 11 April tahun ini, mengangkat isu bahwa beberapa pemerintah daerah telah menggunakan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' dalam menegakkan vaksinasi. Tindakan seperti itu harus benar-benar diperbaiki.”

Pasal ini menunjukkan bahwa 1) vaksinasi COVID-19 bersifat sukarela dan tidak bersifat wajib; 2) Penegakan melalui amanat atau ancaman adalah salah, melanggar kebijakan vaksinasi dan juga melawan hukum.

Pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan

Berikut adalah pemberitahuan berjudul “Pemberitahuan Mendesak Lainnya dari Kementrian Pendidikan tentang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Pandemi” dan tautannya adalah:

https://mp.weixin.qq.com/s/zYY8hY9S87rn54j1WPjMXg

Pemberitahuan itu menulis, "Dengan premis bahwa wali dan siswa 'diinformasikan, setuju, dan secara sukarela'... menawarkan vaksinasi kepada siswa di bawah usia 18 tahun."

Rincian tentang Vaksinasi Anak di Bawah Umur

Vaksinasi terhadap anak di bawah umur membutuhkan persetujuan dari diri sendiri dan wali mereka.

Sebagai tambahan, anak di bawah umur harus ditemani oleh walinya saat vaksinasi dilakukan. Yang dimaksud wali legal hanya orang tua dan kakek atau nenek menurut hukum Tiongkok. Jika saudara lain ingin menjadi wali, mereka harus menunjukkan surat kuasa dari orang tua dari anak di bawah umur tersebut.

Selama proses vaksinasi, wali harus menunjukkan dokumen untuk membuktikan identitas mereka. Kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah atau buklet pendaftaran rumah tangga adalah bukti yang diterima. Lebih penting lagi, wali harus menunjukkan formulir pernyataan yang ditandatangani

Dari persyaratan tersebut, orang dapat melihat wali anak di bawah umur, terutama orang tua, memainkan peran penting dalam melindungi anak di bawah umur

Pasal Penguasa dalam Surat Pernyataan

Surat pernyataan harus ditandatangani sebelum vaksinasi, tetapi cetakan kecil di sana berisi apa yang oleh beberapa media disebut Pasal penguasa.

Dua kasus umum terjadi: Pertama, vaksinasi tidak bisa menjamin kekebalan penuh terhadap infeksi COVID-19. Kedua, penerima vaksin sepenuhnya bertanggung jawab terhadap potensi efek samping.

Memperlakukan Rakyat Biasa sebagai Kelinci Percobaan

Biasanya, mengeluarkan obat baru di pasaran membutuhkan tiga fase uji klinis dan setidaknya lima tahun. Waktunya bisa lebih lama untuk vaksin dari penelitian, pengembangan, hingga pemasaran penjualan. Tetapi untuk COVID-19, vaksinnya diproduksi hanya dalam sekitar satu tahun dan diberikan otorisasi penggunaan darurat (EUA) di Tiongkok dan banyak negara lainnya. EUA semacam itu sering membebaskan perusahaan obat dari tanggung jawab apa pun dari efek samping ketika pelanggan biasanya diizinkan untuk menuntut perusahaan obat atas efek samping yang timbul dari obat-obatan yang telah mendapatkan persetujuan penuh. Orang yang menerima vaksin EUA biasanya disebut sukarelawan, padahal realitasnya mereka sebenarnya adalah kelinci percobaan.

Lebih jauh lagi, virus terus bermutasi dan sekarang ada varian delta dan delta plus. Efikasi dari vaksin menurun dari 90% ke 60%. Kinerja vaksin buatan Tiongkok bahkan lebih buruk dan beberapa ahli mengatakan bahwa khasiatnya hanya 50-70% bahkan untuk orang yang telah divaksinasi lengkap.

Terlebih, vaksin yang sekarang dibuat pada saat virus masa awal, dan mempunyai efek yang sangat terbatas untuk varian virus yang ada sekarang.

Ringkasan

Dari informasi di atas, kita bisa melihat bahwa PKT mengklaim bahwa vaksinasi adalah sukarela di atas kertas (seperti kebijakan CDC) tetapi kenyataannya banyak pemerintah daerah telah melakukan mandat vaksinasi. Lembaga tersebut juga telah menyalahkan satu sama lain, membuat rakyat menjadi korban.

Sebagai contoh, NHC dan Kementerian Pendidikan mengklaim bahwa vaksinasi adalah sukarela, jadi mereka “tidak bersalah” untuk mandat pemerintah yang lebih rendah. Pemerintah yang lebih rendah, sering mengutip perintah dari atas untuk membenarkan mandat vaksinasi mereka, mengimplikasikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas efek samping yang terjadi.

Pasal penguasa dalam surat pernyataan adalah satu lagi lapisan "perlindungan" bagi rezim PKT untuk memastikan konsumen tidak bisa mengajukan tuntutan.

Sebagai tambahan, “kebijakan” PKT sering kali secara sengaja tidak jelas dalam bahasanya, meninggalkan ruang untuk pemerintah daerah menginterpretasikan sesuka hati mereka.

Dari apa yang kita ketahui, banyak orang yang bekerja di pemerintah, rumah sakit, atau perusahaan farmasi sebenarnya tidak menyarankan keluarga atau teman mereka untuk divaksin. Tentu saja, banyak karyawan dan lembaga juga telah mengamanatkan vaksinasi untuk mengamankan kekuasaan atau posisi mereka sendiri.

Saya merasakan bahwa informasi vaksin yang dituliskan di atas bisa membantu kita mengklarifikasi fakta. Seperti pandemi tahun lalu menyediakan kesempatan untuk orang-orang bisa mengenal penutupan berita dan informasi menyesatkan oleh PKT, situasi vaksinasi di Tiongkok sekarang adalah kesempatan lain untuk melihat ke sistem korup PKT. Terlebih lagi, pengetahuan tentang kebijakan tersebut juga dapat membantu melindungi pengikut Dafa cilik, yang mungkin menghadapi mandat vaksinasi di sekolah.