(Minghui.org) Dalam beberapa tahun terakhir, selain dijatuhi hukuman karena memegang taguh keyakinan mereka, banyak praktisi Falun Gong lanjut usia juga menghadapi kesulitan lain -- pensiun mereka ditangguhkan selama mereka dipenjara atau diperintahkan untuk mengembalikan tunjangan pensiun yang diberikan kepada mereka saat berada di penjara.
Kantor Jaminan Sosial sering mengutip pemberitahuan dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, yang melarang pensiunan menerima tunjangan pensiun saat menjalani masa tahanan, meskipun tidak ada undang-undang ketenagakerjaan resmi yang mengaturnya.
Bagi praktisi yang menolak untuk mengembalikan uang pensiun selama mereka dipenjara, Kantor Jaminan Sosial sering kali menghentikan pembayaran pensiun mereka di masa depan dan menggunakan jumlah tersebut untuk membayar kembali dana yang “terutang”.
Di Kota Fushun, Provinsi Liaoning, Xu Yuzhi [wanita], seorang pensiunan guru berusia 71 tahun, dituntut oleh Kantor Jaminan Sosial ketika dia menolak untuk mengembalikan uang pensiun yang dia terima selama dipenjara. Sementara pengadilan rendah setempat memutuskan mendukung Kantor Jaminan Sosial, pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah dalam bandingnya.
Meskipun Xu memenangkan banding, pada akhir September 2022 Kantor Jaminan Sosial masih memerintahkannya untuk mengembalikan dana yang telah dia terima sebelumnya, sebelum mereka mengembalikan dana pensiun Xu yang ditangguhkan. Seorang petugas mengatakan padanya walaupun mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah illegal, tetapi mereka tetap harus melakukannya.
Xu, seorang guru sekolah dasar pemenang penghargaan, ditangkap pada 7 November 2019 karena berbicara dengan orang-orang tentang Falun Gong. Dia kemudian dijatuhi hukuman satu tahun dan didenda 4.000 yuan. Pada Juni 2021, tujuh bulan setelah dia dibebaskan, Kantor Jaminan Sosial Kota Fushun menangguhkan pensiunnya.
Kantor Jaminan Sosial berdebat bahwa saat meninjau rekening pensiun, mereka menemukan bahwa Xu telah menerima total 74.630,06 yuan dalam pembayaran pensiun antara tanggal penangkapannya dan Mei 2021.
Mereka mengklaim, sesuai dengan surat edaran Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial No. 69 tahun 2012, tidak ada pensiunan yang berhak atas pembayaran pensiun selama dipenjara. Dengan demikian, pensiun yang dia terima selama dan setelah hukuman penjara adalah diperoleh melalui “kecurangan” dan itu adalah “penghasilan ilegal” baginya.
Ketika Xu menolak mengembalikan dana tersebut, Kantor Jaminan Sosial menggugatnya di Pengadilan Distrik Shuncheng.
Xu menyewa seorang pengacara untuk mewakilinya. Pengacara berargumentasi bahwa pemberitahuan yang dikutip oleh Kantor Jaminan Sosial hanyalah dokumen administratif, tanpa kekuatan mengikat secara hukum.
Dia mengatakan bahwa sebagai seorang pensiunan guru, Xu berhak menerima pensiun sesuai dengan hukum. Saat ini, tidak ada undang-undang yang mengamanatkan pembatalan tunjangan pensiun bagi pensiunan, kecuali dalam keadaan meninggal dunia. Dia menegaskan, tidak ada ketentuan jelas yang melarang pensiunan terpidana penjara tetap menerima pensiun selama menjalani masa hukuman.
Pengacara lebih lanjut menunjukkan bahwa Kantor Jaminan Sosial tidak memiliki dasar hukum atau bukti untuk menuduh Xu melakukan kecurangan dan pemalsuan bukti untuk mendapatkan pensiunnya. Dia pensiun secara sah dan memenuhi setiap persyaratan untuk menerima tunjangan yang diperolehnya dengan susah payah.
Terlepas dari argumen pengacara, Pengadilan Distrik Shuncheng memutuskan mendukung Kantor Jaminan Sosial pada 7 April 2022 dan memerintahkan Xu untuk mengembalikan pembayaran pensiun yang ditentukan.
Xu mengajukan banding ke Pengadilan Menengah Kota Fushun yang kemudian mengeluarkan keputusan pada 16 Juni, yang mengatakan bahwa mereka akan meninjau dokumen yang diajukan kedua belah pihak dengan hati-hati dan bahwa mereka setuju dengan Xu bahwa surat ederan No. 69 adalah illegal. Dikarenakan dokumen-dokumen itu sendiri hanya berlaku selama 2 tahun, ketika tidak ada versi yang diperbaharui, versi yang ada secara otomatis menjadi tidak valid.
Pengadilan yang lebih tinggi juga memutuskan bahwa merupakan tindakan administratif bagi Kantor Jaminan Sosial untuk mengeluarkan pembayaran pensiun kepada Xu sebagai lembaga pemerintah. Kantor jaminan sosial dan Xu bukanlah entitas sipil yang setara, dan kasus tersebut tidak boleh diselesaikan melalui litigasi perdata atau diterima sebagai kasus perdata.
Dengan demikian, pengadilan yang lebih tinggi memutuskan untuk membalikkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan menolak gugatan yang diajukan oleh Kantor Jaminan Sosial. Pengadilan juga memerintahkan biaya litigasi 1.666 yuan yang telah dibayar Xu dikembalikan kepadanya.
Setelah putusan pengadilan yang lebih tinggi, Xu mengunjungi sekolah tempat dia bekerja, Kantor Pendidikan dan Kantor Jaminan Sosial untuk memberikan kabar terbaru tentang kasusnya. Sebagian besar supervisor mendukungnya dan mengatakan mereka akan mencoba membantunya mulai menerima pensiunnya segera.
Namun, pada akhir September, Xu menerima surat dari Brigade Inspeksi Tenaga Kerja Xinbin, sebuah unit di bawah Kantor Jaminan Sosial, yang masih memerintahkan Xu untuk mengembalikan uang pensiunnya. Ketika Xu berdebat dengan mereka, mereka menjawab, “Kami tidak punya pilihan lain. Kami tahu bahwa permintaan ini ilegal, tetapi kami tetap harus melakukannya.”
Pada 2 Oktober, Xu membalas surat Brigade Inspeksi Tenaga Kerja Xinbin. Dia menekankan bahwa pensiunnya adalah miliknya, dan tidak ada badan pemerintah atau individu yang memiliki hak untuk mencabutnya. Dia menambahkan bahwa sebagai organisasi administratif, Brigade Inspeksi Tenaga Kerja Xinbin tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum untuk menuntutnya mengembalikan uang pensiun. Xu mengatakan bahwa dia akan terus mencari keadilan melalui jalur hukum.