(Minghui.org) Mosi untuk mempertimbangkan kembali permintaan Zhang Yi untuk memublikasikan dasar hukum yang digunakan mantan majikannya untuk menghapus sepenuhnya masa kerja Zhang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Beijing pada 12 Januari 2022.
Zhang, mantan insinyur biaya konstruksi jalan raya dari Prefektur Liangshan, Provinsi Sichuan, ditangkap pada 28 Januari 2015 saat mempelajari ajaran Falun Gong, sebuah disiplin spiritual yang telah dianiaya oleh rezim komunis Tiongkok sejak 1999. Ia kemudian dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda 10.000 yuan. Ia disiksa tanpa henti di Penjara Wanita Provinsi Sichuan.
Setelah dibebaskan, ia merasa hancur mengetahui bahwa ia telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan jasanya selama 23 tahun dikurangi hingga nol. Meskipun faktanya ia telah mencapai umur untuk pensiun yaitu 50 tahun, ia tidak bisa menikmati manfaat pensiun yang seharusnya didapat dan sekarang ia menghadapi kesulitan ekonomi untuk menutupi biaya hidup sehari-harinya.
Zhang mengajukan permohonan ke Kementrian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial pada 14 Mei 2020, menuntut agar mereka memublikasikan dokumen berjudul “Pendapat Kantor Tenaga Kerja Negara tentang Penanganan Beberapa Masalah Khusus dalam Menerapkan 'Peraturan Sementara Dewan Negara tentang Pensiun dan Pengunduran Diri Pekerja.” Dokumen tersebut, yang dikeluarkan pada tahun 1978, digunakan sebagai pembenaran oleh tempat kerjanya untuk menghapus masa kerjanya.
Setelah Kementrian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial menolak permintaannya, ia mengajukan pengaduan ke Pengadilan Menengah No.2 Beijing, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah di mana Kementrian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial berada.
Hakim menolak perkaranya pada 29 Desember 2020, dengan alasan perkaranya tidak masuk dalam ruang lingkup litigasi administratif. Ia mendesak Zhang untuk mengajukan pengaduan ke badan pemerintah yang menangani pengungkapan informasi pemerintah.
Zhang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Beijing, yang menolaknya dan menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah pada 19 Juli 2021.
Zhang berpendapat bahwa dokumen yang ia minta seharusnya merupakan informasi publik. Sebelum mengadukan, ia sudah meminta Kementrian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial untuk mengungkap dokumen tersebut. Hanya setelah permintaannya ditolak, ia mengajukan keluhan terhadap mereka. “Ketetapan Mahkamah Agung tentang Beberapa Masalah Menyangkut Persidangan Perkara Administrasi Pengungkapan Informasi Pemerintah,” Pasal Tiga memutuskan bahwa jika penggugat tidak setuju dengan jawaban badan administrasi, atau jika gagal menjawab dalam batas waktu yang ditentukan, penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap badan tersebut.
Zhang lebih lanjut mengajukan pengaduan ke Komisi Pusat untuk Inspeksi Kedisiplinan, Pengadilan Tinggi Beijing, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Kedua Beijing dan Kejaksaan Beijing, terhadap hakim Pengadilan Menengah No.2 Beijing dan Pengadilan Tinggi Beijing atas kesalahan mereka. Situs web Komisi Pusat untuk Inspeksi Kedisiplinan menjawab bahwa mereka telah menerima pengaduannya.
Platform pelaporan Pengadilan Tinggi Beijing kemudian memberi jawaban kepada Zhang, mengatakan bahwa pengaduannya harus ditangani oleh departemen yudisial, bukan departemen inspeksi atau pengawasan kedisiplinan. Zhang didesak untuk mengikuti prosedur hukum dengan departemen peradilan terkait. Kejaksaan Kedua Beijing dan Kejaksaan Beijing tidak menanggapi keluhannya.
Zhang mengajukan mosi untuk mempertimbangkan kembali kasusnya ke Mahkamah Agung Rakyat dan Sirkuit Kelima. Mahkamah Agung Rakyat mengarahkan kasusnya ke Pengadilan Tinggi Beijing, yang memberi tahu ia pada 12 Januari 2022 bahwa mosinya telah diterima.
Nama-nama penganiaya:
Tian Yan (天燕), hakim ketua Pengadilan Tinggi Kota Beijing
Wang Ning (王宁) dan Fu Xiaohua (付晓华), hakim Pengadilan Tinggi Kota Beijing
Yao Xinyue (姚心悦), asisten hakim
Meng Xin (王新), panitera
Laporan terkait dalam Bahasa Inggris:
Falun Gong Practitioners’ Motions to Reconsider Their Cases Accepted by the Intermediate Court