(Minghui.org) Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos (TLHRC), sebuah kaukus bipartisan Dewan Perwakilan Rakyat AS, menyelenggarakan sidang pada tanggal 12 Mei yang mendesak penghentian kekejaman pengambilan organ secara paksa oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Rep. Christopher Smith berkata dalam sambutan pembukaannya, “Yang menambah keterkejutan hati nurani bukan hanya eksekusi orang yang dinyatakan sebagai musuh negara (oleh komunis Tiongkok), seolah-olah untuk menyediakan organ tertentu untuk memenuhi kebutuhan transplantasi, tetapi ini juga merupakan bentuk hukuman yang nyata, dan memang alat genosida yang dimaksudkan untuk memusnahkan populasi minoritas yang dianggap ‘tidak diinginkan’ oleh Negara. Jadi, kita melihat penganut agama ditargetkan untuk pengambilan, pertama dan terutama Falun Gong, yaitu latihan kultivasi dan meditasi damai yang organ mereka diinginkan.”

Sidang Kongres Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos pada tanggal 12 Mei 2022

Diskusi panel selama persidangan (NTD TV)

Dipandu oleh co-chairs Christopher Smith dan James McGovern, pembicara pada sidang tersebut juga termasuk Sir Geoffrey Nice QC dari Tribunal Tiongkok, Matthew Robertson dari Universitas Nasional Australia, penulis Ethan Gutmann, Dr. Enver Tohti Bugdha, dan Robert A. Destro, mantan asisten sekretaris Departemen Luar Negeri.

Hentikan Pengambilan Organ Paksa

Situs web TLHRC menulis tentang acara tersebut, “Bulan lalu, American Journal of Transplantation, publikasi peer-review teratas tentang masalah ini, menerbitkan analisis tekstual komputasi skala besar dari 2.838 artikel berbahasa Mandarin yang diterbitkan dalam jurnal akademik Tiongkok antara tahun 1980 dan 2015 yang mendukung kesimpulan bahwa ahli bedah transplantasi organ tubuh di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk jantung dan paru-paru diambil. Ini telah melanggar aturan ‘donor mati’ yang diterima secara internasional.”

Smith menjelaskan bahwa itulah sebabnya dia bekerja dengan Perwakilan Tom Suozzi dan Senator Tom Cotton yang memperkenalkan RUU, Stop Forced Organ Harvest Act pada tahun 2020. Secara khusus, mereka mengusulkan sanksi untuk menolak visa dan membekukan aset, melarang ekspor perangkat bedah tertentu ke entitas yang terlibat, dan mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk mendokumentasikan praktik ini.

Perwakilan Christopher Smith di persidangan

Dia melanjutkan, “Apakah pencarian obat mujarab keabadian, transplantasi jantung atau hati baru atau organ lain yang gagal, membuat penerima menutup mata dari mana organ tersebut berasal? Kita membutuhkan upaya bersama untuk menghentikan praktik biadab ini, tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga oleh para pendukung globalnya.”

“Pesan yang Kuat dan Tak Tergoyahkan”

Perwakilan Bilirakis, salah seorang anggota TLHRC berkata, “Sementara praktik keji (pengambilan organ) ini telah digunakan terhadap berbagai kelompok etnis dan agama seperti Uyghur, Tibet, Muslim, dan Kristen, praktisi Falun Gong khususnya telah menjadi target PKT.”

Dia menjelaskan, “Praktisi Falun Gong menderita penganiayaan, intimidasi, pemenjaraan, penyiksaan, dan bahkan kematian di tangan PKT, semata-mata karena keyakinan pribadi mereka. Mereka adalah sumber utama organ yang diambil secara ilegal oleh pemerintah Tiongkok dan secara khusus ditargetkan untuk perlakuan brutal dan penyiksaan lainnya saat ditahan di penjara, kamp konsentrasi, dan fasilitas penahanan Tiongkok.”

Tragedi itu telah meluas ke konstituennya. Salah satunya adalah You Zhou, yang ayahnya ditangkap tanpa alasan, dan keluarganya tidak menerima pemberitahuan. Bilirakis menambahkan, “Beberapa minggu kemudian, Anda akhirnya mendengar berita tentang penculikannya, tetapi kantor polisi dan pusat penahanan setempat tidak akan mengkonfirmasi status ayahnya atau mengizinkan siapa pun untuk berkomunikasi dengannya. Baru setelah mendapat tekanan dari anggota kongres, otoritas Tiongkok akhirnya mengungkapkan pemenjaraan dan dakwaan.”

Dia menambahkan, “Amerika Serikat dan sekutu kita harus mengirim pesan yang kuat dan tak tergoyahkan dalam membela hak asasi manusia dan perlindungan bagi semua orang. Tidak ada orang yang boleh diintimidasi, dipaksa dari tanah leluhur mereka, dipenjara, atau dibunuh karena keyakinan mereka.” Dia menjelaskan bahwa inilah mengapa dia bangga menjadi sponsor bersama dari Undang-Undang Hentikan Pengambilan Organ Secara Paksa serta Undang-Undang Perlindungan Falun Gong.

Kesaksian dari Saksi

Sir Geoffrey Nice QC adalah ketua Pengadilan Tiongkok, juga mantan jaksa utama Pengadilan Kriminal Internasional PBB untuk bekas Yugoslavia. Mengutip kesimpulan yang dicapai oleh Pengadilan Tiongkok, dia berkata, “Pengambilan organ secara paksa telah dilakukan selama bertahun-tahun di seluruh Tiongkok dalam skala yang signifikan dan praktisi Falun Gong telah menjadi salah satu dan mungkin sumber utama pasokan organ.”

Karena pengambilan organ secara paksa berlanjut hingga hari ini, Pengadilan menganggapnya sebagai genosida. Dia menambahkan, “Untuk Falun Gong, unsur-unsur kejahatan Genosida berikut ini jelas ditetapkan.” Ini termasuk “membunuh anggota kelompok” dan “menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok.”

Ahli bedah onkologi Dr. Enver Tohti Bugdha menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1995, di mana ia diperintahkan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan pengambilan organ hidup-hidup.

Bugdha mengenang, “Skalpel saya memotong kulitnya dan darah bisa terlihat. Ini menyiratkan bahwa jantungnya masih memompa darah, dia masih hidup! Kepala ahli bedah saya berbisik kepada saya: Cepat! Kata-katanya adalah perintah, dan juga, saya merasa itu semacam jaminan bahwa saya melakukan ini atas perintahnya.”

Seluruh operasi memakan waktu sekitar 30-40 menit dan kepala ahli bedah dengan senang hati mengumpulkan organ. Kemudian, salah seorang dari mereka berkata kepada Bugdha, “Sekarang, Anda membawa tim Anda kembali ke rumah sakit. Ingat bahwa tidak ada yang terjadi hari ini.”

Matthew Robertson dari Universitas Nasional Australia (Canberra) adalah rekan penulis “Eksekusi oleh Pengadaan Organ: Melanggar Aturan Donor Mati di Tiongkok” yang diterbitkan dalam American Journal of Transplantation.

Robertson mengatakan bahwa dia dan timnya memeriksa ribuan surat medis berbahasa Mandarin. Dia berkata, “Dari jumlah tersebut, 71 makalah memberikan deskripsi eksplisit tentang ahli bedah yang tampaknya melanggar aturan donor mati saat mendapatkan jantung dari tahanan. Dalam bahasa sederhana, makalah tampaknya menunjukkan bahwa donor, yang merupakan tahanan, masih hidup saat operasi, dan dibunuh oleh ahli bedah transplantasi dalam proses ekstraksi jantung.”

Dia menambahkan, “Temuan ini menunjukkan kolaborasi unik yang erat dan berjalan lama antara lembaga medis RRT dan sistem keamanan publiknya. Lebih lanjut, kemungkinan besar transplantasi ini berasal dari tahanan politik. Ini akan membuat ahli bedah RRT, yang banyak di antaranya dilatih di Barat, terlibat dalam pembunuhan di luar proses hukum.”

Menghentikan Kejahatan

Robert Destro, mantan asisten sekretaris untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan, berbicara di persidangan

Profesor Robert Destro adalah mantan asisten sekretaris untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan di Departemen Luar Negeri. Dalam sambutannya, dia berkata, “Karena rekan-rekan panelis saya adalah pakar yang diakui baik dalam bukti yang dikemukakan hingga saat ini maupun metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti itu, saya akan membatasi kesaksian saya pada pertanyaan yang sangat sederhana: Apa yang harus dilakukan pejabat Pemerintah Amerika Serikat ketika disajikan dengan bukti yang kredibel dari pemerintah atas pengambilan organ yang disetujui?”

Dia melanjutkan, “Seseorang harus mengetahui dan memahami siapa yang duduk di seberang meja diplomatik. Faktanya bahwa mereka yang berada di sisi lain transaksi, baik untuk perdagangan panel surya, mobil listrik, atau transaksi bisnis lainnya, telah mengubah warganya sendiri menjadi 'komoditas' dan menjalankan 'toko potong' mobil setara dengan manusia, yang tidak dapat dipercaya.”

Dia menutup sambutannya dengan berkata, “Seperti kata mendiang Presiden Reagan yang terkenal: ‘Percaya, tapi verifikasi.’ H.R. 1592 dan S. 602 adalah langkah ke arah yang benar.”