(Minghui.org) Enam Anggota Parlemen mengirim surat kepada Himpunan Falun Dafa di Inggris sebelum Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2023, untuk menyatakan dukungan mereka terhadap Falun Dafa dan mengecam penganiayaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).
(Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan) Lord Hunt of House of Lords, AP Mark Pritchard, AP Ian Murray, AP Jonathan Edwards, AP Patrick Grady, dan AP Ellie Reeves
Rt Hon Lord Hunt dari Kings Heath PC OBE menulis, “Saya dengan senang hati mengirim pesan dukungan ini pada Peringatan 75 Tahun Hari Hak Asasi Manusia Internasional.”
Rt Hon Lord Hunt dari Kings Heath PC OBE
Dia menulis, “Saya terus mendesak Pemerintah saya sendiri dan Pemerintah lainnya agar kita menjelaskan kepada Tiongkok bahwa menurut kami tindakan-tindakan ini (penganiayaan) sama sekali tidak dapat diterima. Saya merasa terhormat mengirimi Anda pesan dukungan saya yang kuat.”
Anggota Parlemen Rt Hon Mark Pritchard
Anggota Parlemen Rt Hon Mark Pritchard menulis, “Saya sangat prihatin dengan penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok. Kesaksian atas pengalaman mereka sangat memilukan dan perlakuan terhadap mereka adalah salah satu dari banyak alasan mengapa Tiongkok menjadi negara prioritas hak asasi manusia bagi Inggris.
“Pemerintah Inggris secara teratur menyampaikan keprihatinan mengenai hak asasi manusia, termasuk mengenai perlakuan terhadap praktisi Falun Gong, kepada pihak berwenang Tiongkok secara langsung dan di OSCE, Dewan Eropa, dan Aliansi Kebebasan Beragama atau Keyakinan Internasional.”
Dia menyimpulkan, “Saya senang bahwa Pemerintah telah secara resmi menyatakan keprihatinannya mengenai perlakuan Tiongkok terhadap kelompok agama minoritas di Dewan HAM PBB tahun ini, dan saya menyadari bahwa para Menteri akan terus mengangkat masalah ini.”
AP Ian Murray
Anggota parlemen Ian Murray menulis, “Khususnya pada peringatan 75 tahun Hari HAM, saya tetap sangat prihatin terhadap penganiayaan terhadap orang-orang atas dasar agama atau kepercayaan mereka di Tiongkok, baik itu Muslim Uighur di Xinjiang, Kristen, Buddha, maupun praktisi Falun Gong. Kebebasan untuk berlatih, mengubah, atau menganut keyakinan seseorang tanpa diskriminasi adalah hak asasi manusia yang harus dinikmati semua orang, dan tidak bisa diterima jika hal tersebut masih dibiarkan terjadi.
“Pemerintah Tiongkok harus dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan pengambilan organ dan pengungkapan perlakuan terhadap orang-orang Uyghur adalah bukti lebih lanjut bahwa tindakan mereka bertentangan dengan semua hukum dan norma internasional. Selain itu, komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menentang penganiayaan terhadap Falun Gong dan bersatu melawan segala bentuk rasisme dan penganiayaan.”
AP Jonathan Edwards
Dalam suratnya AP Jonathan Edwards mengatakan bahwa dia menandatangani mosi untuk mendukung aksi damai praktisi Falun Gong terhadap penganiayaan pada peringatan 21 tahun perjuangan mereka melawan penganiayaan. Mosi ini tidak hanya mengecam penganiayaan PKT terhadap Falun Gong, namun juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan sanksi seperti larangan bepergian dan pembekuan aset terhadap mereka yang secara serius melanggar hak asasi manusia Falun Gong di Tiongkok.
Dia berterima kasih kepada praktisi karena menghubunginya lagi dan mengangkat isu bahwa PKT masih menganiaya Falun Gong.
AP Patrick Grady
Anggota Parlemen Patrick Grady menulis, “Ada perdebatan di Parlemen pada Kamis depan untuk memperingati 75 tahun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dan saya berharap memiliki kesempatan untuk berbicara mengenai hal ini dan bersama dengan yang lain berharap dapat menyampaikan keprihatinan ini dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di seluruh dunia.”
Beliau berkata, “Tahun ini menandai peringatan 75 tahun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia – janji global untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan. Di banyak belahan dunia, hak-hak ini masih ditolak atau belum terpenuhi. Di Tiongkok, etnis dan agama minoritas, termasuk praktisi Falun Gong dan Muslim Uyghur menjadi sasaran penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, penculikan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Pada Hari HAM, kita harus bersuara menentang pelanggaran-pelanggaran ini dan menyerukan kepada pemerintah kita untuk menjelaskan kepada Pemerintah Tiongkok bahwa perbuatan semacam ini tidak dapat diterima.”
AP Ellie Reeves
AP Ellie Reeves menulis, "Termasuk tuduhan pengambilan organ yang meresahkan, sebuah praktik yang seharusnya dilarang oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2014, tetapi beberapa laporan oleh Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok (ETAC), telah menemukan bahwa praktik pengambilan organ terus berlanjut, dengan sebagian besar korban adalah praktisi Falun Gong dan kaum Uighur di penjara dan kamp interniran Tiongkok. Saya merasa ngeri dengan (kejahatan) ini, dengan kebebasan untuk berlatih, berbagi keyakinan seseorang tanpa diskriminasi adalah hak asasi manusia yang harus dinikmati semua orang.
"Saya akan menulis surat kepada Menteri Luar Negeri untuk menanyakan tindakan diplomatik apa yang harus diambil Inggris untuk mengatasi diskriminasi, penyiksaan, kekerasan dan pengambilan organ terhadap Falun Gong dan kelompok minoritas lainnya di Tiongkok, untuk membantu menegakkan hak asasi manusia internasional di Tiongkok bagi kelompok minoritas."