(Minghui.org) Dua puluh enam lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk Himpunan Falun Dafa Australia, bersama-sama menandatangani surat untuk Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Australia sebelum tanggal 20 Juli 2024, yang merupakan peringatan 25 tahun penganiayaan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Mereka meminta Pemerintah Australia mengambil tindakan untuk membantu menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKT terhadap praktisi Falun Dafa (juga dikenal sebagai Falun Gong), dan memberikan sanksi kepada para pelakunya.

Dua puluh enam LSM Australia dan internasional, termasuk Kongres Uighur Dunia, Genocide Watch, Lobi Kristen Australia, Federasi Italia untuk Hak Asasi Manusia, dan Yayasan Peringatan Korban Komunisme, mendukung seruan tersebut.

Kongres Uighur Dunia menerbitkan surat bersama tersebut di situs web resminya pada tanggal 19 Juni. Surat tersebut menyatakan, "Kami yang bertanda tangan di bawah ini sangat prihatin atas pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional." dan, "Kami mendesak pemerintah Australia untuk segera mengambil tindakan demi mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan ini."

Halaman depan dari surat bersama 26 LSM yang meminta Perdana Menteri serta Menteri Luar Negeri Australia menghentikan penganiayaan yang dilakukan PKT sebelum 20 Juli 2024

Kongres Uighur Dunia menerbitkan surat bersama tersebut di situs web resminya pada tanggal 19 Juni.

Australia Memiliki Tanggung Jawab Moral dan Hukum untuk Bersikap

Surat bersama tersebut mendesak Pemerintah Australia untuk meloloskan sebuah mosi yang menyerukan agar penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong segera diakhiri dan semua praktisi Falun Gong yang ditahan serta tahanan hati nurani lainnya dibebaskan tanpa syarat, terutama anggota keluarga warga negara dan penduduk Australia.

Surat tersebut juga menyerukan Pemerintah Australia untuk menerapkan sanksi gaya Magnitsky terhadap individu dan entitas yang berpartisipasi dalam penganiayaan dan mengangkat masalah ini di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Rapat Umum PBB.

Setelah Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global pada tahun 2016, Parlemen Australia mengesahkan Undang-Undang Magnitsky versi Australia pada tahun 2021. Selain itu, Inggris, Prancis, Kanada, dan negara-negara lain juga telah mengesahkan Undang-Undang Magnitsky mereka sendiri, yang bertujuan untuk menjatuhkan sanksi keuangan atau larangan bepergian bagi para pelanggar hak asasi manusia.

Tidak seperti sanksi pada umumnya, undang-undang gaya Magnitsky menargetkan individu dan anggota keluarga pelanggar hak asasi manusia, serta dapat membekukan aset mereka di luar negeri. Target dari undang-undang ini dapat mencakup peretas siber, jenderal korup, atau pejabat yang bertanggung jawab atas kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan mereka yang dihukum akan dilarang memasuki negara tersebut.

Surat bersama tersebut menyatakan, "Sejak Juli 1999, jutaan praktisi Falun Gong di Tiongkok telah ditangkap dan dipenjarakan secara sewenang-wenang tanpa proses pengadilan serta banyak yang disiksa dan dibunuh. Bukti menunjukkan bahwa orang-orang yang berlatih Falun Gong dibunuh sesuai pesanan sebagai sumber organ utama untuk industri transplantasi organ yang disetujui oleh Tiongkok."

LSM-LSM tersebut menyatakan bahwa Australia bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia di bawah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) untuk mengambil tindakan dalam menghentikan kekejaman PKT.

Meningkatnya Bukti yang Menunjukkan Skala Pengambilan Organ Hidup-Hidup

Surat bersama tersebut menunjukkan penganiayaan sistemik terhadap Falun Gong. Falun Gong adalah sebuah latihan yang didasarkan pada Sejati-Baik-Sabar. Surat tersebut merujuk pada bukti dan laporan dari organisasi hak asasi manusia, pemerintah, dan badan peradilan internasional yang mendokumentasikan kekejaman ini.

Surat tersebut menyatakan bahwa telah didokumentasikan dengan baik oleh berbagai organisasi bahwa praktisi Falun Gong dibunuh untuk menjadi sumber utama organ tubuh bagi industri transplantasi organ tubuh yang disetujui PKT.

The Chinese Tribunal menyimpulkan pada tahun 2019 bahwa "pengambilan organ secara paksa telah dilakukan selama bertahun-tahun di seluruh Tiongkok dalam skala yang signifikan dan praktisi Falun Gong telah menjadi salah satu–dan mungkin sumber utama–pemasok organ."

David Matas, seorang pengacara hak asasi manusia internasional yang telah bekerja untuk mengungkap kejahatan pengambilan organ secara sistematis oleh PKT selama 18 tahun, memperkirakan bahwa kejahatan ini menghasilkan sekitar $8,9 miliar pendapatan bagi PKT setiap tahunnya.

Matas berkata, "Total angka yang kami dapatkan adalah $8,9 miliar per tahun. Kami melakukan perhitungan volume kami sendiri dengan mengunjungi situs web rumah sakit dan menjumlahkannya. Jumlahnya sangat besar dan menghebohkan."

Senator Liberal Australia Paul Scarr juga meminta Pemerintah Australia untuk turun tangan. Dia mengatakan, "Inti dari hal ini adalah: ketika seseorang dianiaya karena keyakinannya, masalah hati nurani, maka saya yakin orang-orang yang mencintai kebebasan di seluruh dunia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Jika ada lebih banyak suara, jika lebih banyak orang yang menyerukannya, penganiayaan akan segera berakhir."

Profesor Universitas Sydney: Peraturan untuk Menghentikan Pengambilan Organ Paksa oleh PKT Sangatlah Penting

Prof. Maria Fiatarone Singh dari Universitas Sydney mengecam pengambilan organ paksa oleh PKT dalam sebuah rapat umum.

Prof. Maria Fiatarone Singh dari Universitas Sydney sudah sejak lama berupaya mengekspos pengambilan organ tubuh hidup-hidup oleh PKT. Dalam sebuah rapat umum baru-baru ini dia berkata, "Saya pikir ada keterlibatan nyata di antara warga Australia, dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, Huang Jiefu menempuh pendidikan di Universitas Sydney. Dari sanalah dia belajar bagaimana melakukan transplantasi hati. Bahkan setelah mengetahui bahwa Huang Jiefu melakukan transplantasi pada tahanan yang dieksekusi, Universitas Sydney mempertahankan gelar profesor kehormatannya selama enam tahun setelah hal itu diekspos di media Australia. Tidak pernah ada pengakuan bahwa kami melatihnya dan menghormatinya dengan gelar profesor yang dengan bangga ia nyatakan di CV-nya dan di Tiongkok. Jadi saya pikir ini lebih dari sekadar ketidaktahuan atau menutup mata. Saya pikir ini adalah keterlibatan yang nyata."

Dia mengindikasikan bahwa perlu adanya peraturan untuk menghentikan pengambilan organ hidup-hidup oleh PKT.

Praktisi Falun Gong: Bungkam Terhadap Kejahatan PKT adalah Keterlibatan

Praktisi Falun Gong di seluruh Australia baru-baru ini mengumpulkan tanda tangan dari warga Australia berbagai kalangan untuk sebuah petisi. Petisi ini menyerukan agar pemerintah membantu mengakhiri penganiayaan selama 25 tahun oleh PKT dan mendesak pemerintah Australia untuk mengambil tindakan legislatif serta tindakan lainnya untuk menghentikan kejahatan pengambilan organ hidup oleh PKT.

John Deller, juru bicara Himpunan Falun Dafa Australia, berpidato di rapat umum.

John Deller berkata, "Demi korban pengambilan organ secara paksa dan keluarga mereka yang menderita, sangatlah mendesak untuk membantu menghentikan pembunuhan biadab terhadap orang-orang tak berdosa di Tiongkok yang organnya dijual demi keuntungan dalam skala besar, yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun."

"Australia tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok di dalam negerinya. Namun, pemerintah Australia dapat mengendalikan bagaimana Australia merespons." Dia mengatakan, "Kebungkaman masyarakat Australia dalam masalah serius ini adalah bentuk keterlibatan dalam kekejaman hak asasi manusia massal. Ini adalah gagal bertanggung jawab di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, serta kegagalan dalam menegakkan moral dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh warga Australia."

Dia mengatakan bahwa Australia belum mengesahkan undang-undang, "Ini mungkin berarti mereka tidak benar-benar memahami kekejaman pengambilan organ secara paksa yang terjadi di Tiongkok. Begitu anggota parlemen Australia memahami kekejaman ini, saya rasa mereka akan memiliki rasa urgensi untuk memandu tanggapan Australia."

Nina (tengah) dan seorang praktisi Falun Gong lainnya menyerahkan petisi dengan 24.000 tanda tangan kepada Senator federal Scurr.

Nina dari Queensland sudah berlatih Falun Gong selama lebih dari 20 tahun. Dia berkata, "Dari semua kekejaman hak asasi manusia yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok terhadap para praktisi Falun Gong di Tiongkok, mungkin tidak ada yang lebih mengerikan daripada pengambilan organ secara paksa. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah membuat kemajuan dalam legislasi untuk membantu memerangi pengambilan organ secara paksa di Tiongkok, yang mengindikasikan bahwa pemerintah negara-negara tersebut melihat pengambilan organ secara paksa sebagai kejahatan serius yang harus diatasi. Pemerintah Australia belum mengesahkan undang-undang yang membahas pengambilan organ secara paksa di Tiongkok, dan juga belum mengambil posisi yang kuat dan jelas untuk menentang kekejaman terhadap hak asasi manusia ini."

"Ketika undang-undang diperdebatkan dan didiskusikan, pejabat pemerintah sering kali membuat pernyataan keras yang mengecam PKT sebagai pelaku pengambilan organ secara paksa di Tiongkok dan menyerukan keadilan bagi para korban yang tak terhitung jumlahnya. Dampak dari tindakan ini tidak dapat diremehkan. Mereka memberi suara bagi para korban yang meninggal atas kengerian yang menimpa mereka. Tindakan ini mengirim pesan yang kuat kepada PKT bahwa kejahatan mereka terhadap kemanusiaan tidak akan ditoleransi. Mereka membawa pesan yang kuat kepada lembaga-lembaga mengenai risiko keterlibatan dengan PKT di bidang yang berkaitan dengan pengobatan transplantasi, dan memperingatkan orang-orang tentang risiko mencari transplantasi organ di Tiongkok."

Australia telah berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia di bawah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya, Tidak Manusiawi, atau Hukuman Merendahkan Martabat Manusia, dan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Jadi, Australia wajib mengambil tindakan untuk menghentikan pengambilan organ secara paksa oleh PKT.

Nina mengatakan, "Australia adalah negara yang membanggakan nilai-nilai seperti persahabatan–selalu ada untuk orang lain terutama pada saat dibutuhkan, keadilan– memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat, dan kebebasan - termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan berekspresi. Sudah waktunya pemerintah Australia menunjukkan nilai-nilai kebanggaan Australia tersebut dalam menanggapi krisis hak asasi manusia ini dan mengambil posisi yang semestinya bersama dengan negara-negara sekutunya yang telah mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pengambilan organ paksa di Tiongkok. Undang-Undang tentu saja merupakan jalur yang efektif tetapi bisa menjadi proses yang memakan waktu. Sementara itu, mekanisme pemerintah lainnya dapat menawarkan cara yang lebih cepat dan efektif untuk mengecam secara terbuka pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PKT, dan dengan tegas membela para korban kejahatan keji pengambilan organ secara paksa."