Oleh Grup Minghui
Pertama kali dipublikasikan di tahun 2019
Hak Cipta © 2019 Minghui.org & Minghui Publishing Center Corporation
(Bagian 17)
(Lanjutan dari Bagian 16)
Bab 10: Lembaga PKT yang Memimpin Penganiayaan
Sejak berkuasa, Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah membentuk sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh PKT - bukannya taat dan tunduk pada aturan hukum. Keputusan partai berada di atas sistem peradilan dan pidana, mengubah penegakan hukum dan lembaga peradilan menjadi alat stempel untuk kebijakan Partai. Jiang Hua, mantan ketua Mahkamah Agung Rakyat, pernah berkata, “Selama masa perang, Komite Partai Komunis yang memutuskan siapa yang harus ditangkap atau bahkan dibunuh, baik itu di tubuh tentara ‘rakyat’ atau di garda revolusioner. Orang-orang telah mengikuti aturan ini sejak saat itu.”
Setelah puluhan tahun pencucian otak, rezim komunis berhasil ‘meyakinkan’ publik bahwa hukum mencerminkan kehendak partai komunis yang berkuasa dan dibuat untuk melindungi kepentingan partai yang berkuasa. Akibatnya, “mengikuti garis politik partai bukan mengikuti hukum” telah menjadi aturan tak tertulis dalam sistem politik dan hukum di Tiongkok.
Komite partai di berbagai tingkatan, termasuk provinsi, kotamadya, kabupaten dan daerah otonomi, masing-masing memiliki Komite Urusan Politik dan Hukum (Political and Legal Affairs Committee, PLAC), yang mengawasi lembaga penegak hukum dan peradilan. Sebagian besar sekretaris komite partai sekaligus menjadi pimpinan PLAC, menciptakan jaringan kekuasaan yang rumit.
Setelah Jiang Zemin memerintahkan penganiayaan terhadap Falun Gong pada 1999, ia selanjutnya memberdayakan PLAC untuk melaksanakan kampanye penindasan. PLAC dan Kantor 610 bekerja bahu-membahu (kerap berbagi kantor dan pemimpin yang sama) memerintahkan sumber daya pemerintah untuk menangkap, menahan, menghukum, dan mencuci otak praktisi Falun Gong, serta mengoordinasikan perampasan organ tubuh dari praktisi yang masih hidup untuk memasok sistem transplantasi organ Tiongkok. Di setiap jenjang, PLAC menetapkan strategi penganiayaan yang akan dilaksanakan oleh Kantor 610.
§10.1 Kepemimpinan dan Sumber Daya Bersama
Setelah Jiang mendirikan Kantor 610 pada Juni 1999, banyak wakil sekretaris PLAC ditunjuk untuk menjadi pimpinan Kantor 610. Misalnya, Xiao Xiangxin, wakil sekretaris PLAC di Kabupaten Wan'an, Provinsi Jiangxi, sekaligus menjabat sebagai pimpinan Kantor 610 kabupaten yang sama.
Baik PLAC maupun Kantor 610 terkadang menggunakan nama depan publik yang berbeda untuk menyembunyikan statusnya yang ilegal. Misalnya, di Kota Daqing, Provinsi Heilongjiang, papan nama di kantor PLAC bertuliskan “Kantor Komite Pemerintahan Komprehensif Jaminan Sosial Kota,” dan Kantor 610 dikenal sebagai “Kantor Pemerintah Kota untuk Pencegahan dan Penanganan Ajaran Sesat.”
Pada pertemuan tukar pengalaman tahunan Kantor 610 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, pada musim panas 2010, Zhou Yongkang, mantan kepala PLAC Pusat, mengulangi perintah Jiang Zemin untuk memusnahkan Falun Gong di Tiongkok. Zhou juga mengalokasikan lebih banyak dana ke Kantor 610 untuk melanjutkan penganiayaan.
§10.2 Mengendalikan Polisi, Peradilan, dan Sistem Pemasyarakatan
Di sebagian besar negara demokratis, polisi, jaksa, dan pengadilan bekerja secara mandiri satu sama lain sementara berfungsi sebagai pengawasan bersama. Namun, tidak demikian halnya di Tiongkok. Sementara penegak hukum dan lembaga peradilan sudah berada di bawah pengawasan Partai sebelum penganiayaan terhadap Falun Gong dimulai pada tahun 1999, Jiang Zemin dan Kantor 610 memperketat kendali ini untuk melaksanakan kebijakan penganiayaannya serta mengabaikan aturan hukum.
Misalnya, Kepala Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, serta Menteri Kehakiman, yang semuanya adalah anggota PLAC, harus melapor kepada Zhou Yongkang dan Meng Jianzhu, dua mantan kepala Kementerian Keamanan Publik dan PLAC. Hal yang sama juga terjadi pada banyak jaksa dan hakim lokal, yang harus melapor ke pejabat polisi, yang juga menjadi pimpinan PLAC lokal. Pengawasan menjelujur ini juga berkontribusi pada pesatnya perluasan kekuatan sistem keamanan publik di Tiongkok.
Struktur ini membuat penegakan hukum dan sistem peradilan tidak mungkin berjalan dengan jujur dan adil. Dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, praktisi menjadi sasaran persidangan sandiwara sementara hukuman telah ditentukan sebelumnya oleh PLAC dan Kantor 610.
Dalam satu contoh, Gao Deyu, seorang wanita berusia 68 tahun dari Kota Xichang, Provinsi Sichuan, ditangkap pada September 2009 karena berlatih Falun Gong. Pengacaranya mengalami kesulitan luar biasa untuk mengunjunginya. Liu, wakil pimpinan PLAC Kota Xichang, berkata kepada pengacaranya, “Jangan membahas hukum dengan saya. Kami tidak mengikuti hukum.” Setahun kemudian, seorang hakim Pengadilan Xichang memvonis Gao 12 tahun penjara.
Di Provinsi Hebei, enam praktisi Falun Gong dijatuhi hukuman antara 7 dan 8 tahun oleh Pengadilan Kota Qian'an pada 6 Desember 2009. Hakim ketua, Feng Xiaolin memberi tahu keluarga praktisi, “Kami tidak mengikuti hukum untuk kasus Falun Gong.”
Hakim lain di Kota Yiyang, Provinsi Hunan, berkata kepada praktisi Falun Gong - Zhang Chunqiu (wanita), “Sekarang kekuasaan Partai (komunis) yang mengendalikan hukum untuk menindas Falun Gong. Kami hanya menjalani formalitas [dalam persidangan]. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk hal itu.”
Hakim Gu Yingqing dari Pengadilan Suzhou di Provinsi Jiangsu pernah berkata kepada putri dari Lu Tong (pria), yang divonis empat tahun penjara pada 17 Desember 2008, “Anda jangan menganggap hukum berada di atas politik. Tidak ada gunanya berbicara tentang hukum dengan saya karena saya berbicara dengan anda tentang politik.”
Ma, pimpinan Kantor 610 di Kabupaten Nong'an, Provinsi Jilin, berkata kepada seorang praktisi, “Kami membuat keputusan di sini. Kami berbicara tentang politik, bukan hukum. Silakan mengajukan tuntutan terhadap kami di mana pun anda mau.”
Ketika praktisi dipenjara, PLAC dan Kantor 610 memerintahkan penjaga untuk mencuci otak mereka dan memaksa mereka untuk melepaskan keyakinan mereka. Tingkat “transformasi”, yaitu, jumlah praktisi yang melepaskan keyakinan mereka, dikaitkan dengan promosi dan bonus penjaga. Akibatnya, para penjaga menggunakan siksaan berat untuk meningkatkan tingkat transformasi mereka demi keuntungan pribadi. Beberapa penjaga bahkan mengancam praktisi dengan mengatakan, “Transformasi atau kremasi.”
§10.3 Kantor 610
Kantor 610 dibentuk sebagai organisasi di dalam Partai Komunis - untuk secara eksklusif mengoordinasikan dan melaksanakan penindasan dan pemusnahan Falun Gong. Ini mirip organisasi mata-mata ilegal yang tetap rahasia di tingkat tinggi sementara terlihat jelas di tingkat rendah. Fungsinya meliputi penyusunan strategi, perencanaan, dan pengarahan semua kegiatan yang berkaitan dengan penindasan terhadap Falun Gong. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, Kantor 610 diberikan kewenangan yang secara efektif mengawasi departemen pemerintah di semua tingkatan, termasuk sistem peradilan (polisi, kejaksaan, dan pengadilan), hal mana sesungguhnya melanggar hukum dan Konstitusi Tiongkok.
Kantor 610 telah dibentuk tidak hanya di setiap jenjang pemerintahan tetapi juga di setiap kantor keamanan negara, departemen kepolisian, universitas, sekolah, lembaga pemerintah, dan perusahaan besar. Agen dari Kantor 610 telah berperan aktif dalam hubungan luar negeri, pengawasan internet, perusahaan asing, industri pariwisata, dan kegiatan kriminal.
Setelah beberapa putaran penyesuaian, penguatan, dan penggantian nama, Kantor 610 tetap berada di atas hukum. Ruang lingkupnya bahkan diperluas termasuk untuk mengawasi gereja rumahan, organisasi keagamaan serta Qigong lainnya.
§§10.3.1 Pembentukan dan Perluasan
Dalam pertemuan Politbiro PKT pada 7 Juni 1999, Jiang Zemin memberikan pidato tentang kebutuhan mendesak untuk "menangani Falun Gong." Dia mengumumkan bahwa Komite Sentral akan meluncurkan satuan tugas yang segera merumuskan strategi untuk memberantas Falun Gong. Lembaga ini akan dipimpin oleh Li Lanqing, anggota Komite Tetap Politbiro, serta dibantu oleh Luo Gan dan Ding Guangen, dua anggota Politbiro lainnya.
“Kelompok Pimpinan Pusat untuk Menangani Masalah Falun Gong” dibentuk tiga hari kemudian, pada 10 Juni 1999. Anggotanya termasuk pejabat Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara, Departemen Propaganda, dan Departemen Luar Negeri. Lengan operasinya disebut “Kantor Kelompok Pimpinan Pusat untuk Menangani Masalah Falun Gong,” atau Kantor 610 Pusat.
Komite PKT yang lebih rendah di tingkat provinsi, kota, kabupaten, kota administrasi, dan bahkan komite lingkungan merefleksikan struktur ini dengan Kelompok Pimpinan untuk Menangani Masalah Falun Gong mereka sendiri, bersama dengan Kantor Kelompok Pimpinan untuk Menangani Masalah Falun Gong (Kantor 610). Mayoritas terhubung dengan Komite PLAC masing-masing, dan beberapa terhubung dengan Kantor Komite Partai di tingkat mereka.
Meskipun tidak ada dokumen yang dipublikasikan tentang kapan Kelompok Pimpinan dibentuk di tingkat provinsi dan kota, banyak dokumen mencatat pendirian dan fungsi dari instansi itu di tingkat kabupaten, distrik, dan tingkat yang lebih rendah. Kantor 610 lokal ini mengikuti Kantor 610 Pusat. Di daerah perkotaan, Kantor 610 didirikan di komite lingkungan dengan staf khusus. Daerah pedesaan juga membentuk Kantor 610 dan kelompok kerja yang dipimpin oleh sekretaris Partai desa.
Baik Komite Sentral PKT maupun Dewan Negara tidak secara terbuka mengakui keberadaan organisasi ini - baik dalam struktur organisasi yang dapat diakses publik atau siaran pers resmi, tetapi organisasi ini muncul di laporan media dan situs web pemerintah daerah. Keberadaan Kantor 610 Pusat juga dapat diverifikasi melalui dokumen Dewan Negara, kementerian, dan pemerintah daerah, serta laporan media. Kerahasiaan organisasi ini mirip dengan “Kelompok Pimpinan Komite Sentral PKT untuk Revolusi Kebudayaan” di tahun 1960-an, yang hanya melapor kepada Mao Zedong dan menjalankan kewenangan luas di luar kerangka hukum.
§§10.3.2 Ilegalitas
Kantor 610 didirikan tanpa mengikuti prosedur hukum atau mendapatkan persetujuan dari Kongres Rakyat Nasional, lembaga kekuasaan tertinggi di Tiongkok. Hal mana juga melanggar Konstitusi Tiongkok, khususnya Pasal 36 (kebebasan berkeyakinan beragama) dan Pasal 89 (tentang wewenang Dewan Negara).
Karena kerahasiaannya, banyak detail Kantor 610 tidak diketahui publik. Meskipun Kantor 610 disebutkan dalam liputan berita, itu tidak muncul dalam kebijakan publik dari Komite Sentral PKT, dokumen hukum, maupun dokumen pemerintah. Tangkapan layar situs web pemerintah Kota Changde, Provinsi Hunan, menunjukkan bahwa Kantor 610 Changde mulai beroperasi pada Juli 1999, meskipun pendiriannya tidak secara resmi disetujui oleh Komite Partai Provinsi Hunan hingga Maret 2001. Selama hampir dua tahun, Kantor 610 Changde beroperasi sebagai lembaga tak terdaftar dalam Komite Partai provinsi. Kegiatannya selama waktu itu dapat dilihat pada contoh di bawah ini:
Ou Keshun (pria), lahir pada tahun 1962, adalah praktisi Falun Gong dari Kabupaten Linli, Kota Changde. Polisi Linli menangkapnya pada 12 Januari 2001 dan menahannya di pusat pencucian otak di dalam Pusat Rehabilitasi Narkoba Changde. Petugas dari kelompok kerja Kantor 610 dan PLAC Changde memaksa Ou dan sejumlah praktisi lain untuk melepaskan keyakinan mereka. Mereka menahannya bersama dengan pecandu narkoba dan menghasut para pecandu narkoba untuk menyiksanya. Setelah dipukuli dengan parah dan muntah darah, Ou meninggal delapan hari kemudian, pada 20 Januari. Untuk menutupi penyebab kematian, petugas dari kelompok kerja memerintahkan jenazahnya dikremasikan di Changde sebelum keluarganya tiba.
§§10.3.3 Struktur Organisasi
Ketika dibentuk, Kantor 610 Pusat berada langsung di bawah Komite Sentral PKT sebagai organisasi setingkat biro yang bersifat sementara tetapi kemudian diangkat menjadi lembaga setingkat kementerian permanen. Pada 2010, kodenya dalam sistem layanan sipil Tiongkok adalah 959.
Direktur pertama Kantor 610 Pusat adalah Wang Maolin, yang kemudian digantikan oleh Liu Jing, Wakil Menteri Keamanan Publik. Pada 2009, Liu digantikan oleh Li Dongsheng, Wakil Menteri Departemen Propaganda Pusat dan Wakil Direktur Kantor 610 Pusat. Mantan direktur dan wakil direktur lainnya termasuk Xu Haibin (Wakil Direktur Eksekutif, mantan sekretaris Luo Gan), Gao Yichen (mantan Wakil Menteri Keamanan Negara), Yuan Yin, Wang Xiaoxiang, dan Dong Jufa. Li Anping adalah Sekretaris Jenderal Kantor 610 Pusat.
Di bawah ini adalah struktur Kantor 610 Pusat yang diketahui:
Saat ini fungsi sebenarnya dari ketiga kantor ini tidak diketahui dunia luar, tetapi orang dapat merujuk pada struktur internal Kantor 610 yang lebih rendah. Kantor-kantor lokal ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi mereka biasanya memiliki cabang sekretaris, cabang umum, dan cabang pendidikan. Kantor 610 tingkat kabupaten biasanya terdiri dari kelompok umum dan kelompok pendidikan. Kantor 610 tingkat kota biasanya terdiri dari bagian umum dan bagian pendidikan. Dalam contoh khusus, struktur Kantor 610 Komite Partai Distrik Luhe di Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, terdiri dari Bagian Koordinasi Umum, Bagian Pendidikan dan Transformasi, serta Bagian Pencegahan dan Pengendalian. Kantor 610 tingkat distrik tidak umum memiliki tiga cabang. Meskipun demikian, mereka dapat berkorespondensi dengan tiga cabang Kantor 610 Pusat.
Tanggung jawab cabang-cabang ini adalah sebagai berikut:
Singkatnya, cabang umum berfokus pada pengumpulan intelijen, menganalisis informasi, dan merumuskan strategi penganiayaan, sementara cabang pendidikan melakukan operasi dan memaksa praktisi untuk melepaskan keyakinan mereka.
Setelah nama Kantor 610 semakin dikenal luas, nama lembaga itu diubah menjadi “Kantor Pencegahan dan Penanganan Masalah Aliran Sesat.” Di beberapa tempat, ini disebut “Kantor Pemeliharaan Stabilitas.” Misalnya, sebuah dokumen dari Komite Struktur Organisasi Kabupaten Lingchuan, Provinsi Shanxi, menunjukkan dua judul untuk Kantor 610: “Kantor Komite Partai Lingchuan untuk Mencegah dan Menangani Masalah Aliran Sesat” dan “Kantor Lingchuan untuk Mencegah dan Menangani Masalah Aliran Sesat.” Namun fungsinya tetap sama, dan secara internal masih disebut sebagai Kantor 610.
§§10.3.4 Komposisi Kepegawaian
Karena Kantor 610 pada awalnya dimaksudkan sebagai lembaga sementara, pihak berwenang menarik anggota staf dari sistem politik dan hukum untuk menjalankan organisasi ini di samping pekerjaan mereka yang sudah ada. Misalnya, jika seorang petugas polisi dipindahkan ke Kantor 610, posisi dan kekuasaan penegakan hukumnya di departemen kepolisian tetap dipertahankan. Personil seperti itu kadang-kadang disebut sebagai “petugas polisi 610.” Jika orang tersebut adalah sekretaris Partai atau direktur suatu lembaga tertentu, dia tetap menjadi direktur; walau dia tidak memiliki kekuatan penegakan hukum, dia diberikan wewenang untuk memerintahkan kepolisian agar melakukan tugas khusus terkait praktisi Falun Gong. Anggota staf lainnya diambil dari instansi seperti kejaksaan, pengadilan, departemen propaganda, kantor yudisial, kantor keuangan negara, dan kantor banding.
Seiring penganiayaan terus berlanjut melewati tiga bulan yang diprediksikan oleh Jiang Zemin, Kantor 610 menjadi organisasi permanen dengan anggota staf tetap. Terlepas dari tingkat kerahasiaan tinggi, informasi publik yang terbatas mengungkapkan "Gestapo modern" ini memiliki bagan organisasi yang terperinci dan lengkap, mulai di tingkat pemerintah pusat di Beijing hingga berbagai wilayah di setiap sudut negara.
Meskipun tidak mungkin untuk memastikan berapa banyak orang yang bekerja di sistem Kantor 610 di seluruh Tiongkok, jumlahnya tidak diragukan lagi sangat besar, mengingat kehadirannya di semua instansi pemerintah dan non-pemerintah, juga di komite Partai, di tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan distrik. Kehadiran Kantor 610 yang luas di seluruh negeri juga mencerminkan meluasnya dan skala penganiayaan terhadap Falun Gong.
§§10.3.5 Kendali Atas Departemen Pemerintah dan Perusahaan Komersial
Kantor 610 memiliki cabang yang tertanam dalam sistem kepolisian dan pendidikan, juga di dalam bisnis besar milik negara dan swasta, untuk memungkinkannya memantau dan memerintahkan penangkapan praktisi Falun Gong di semua bidang masyarakat.
›10.3.5(a) Sistem Kepolisian
Setelah Kantor 610 dan lembaga lainnya gagal memusnahkan Falun Gong dalam kurun tiga bulan seperti yang dibayangkan Jiang Zemin, ia memerintahkan perluasan Kantor 610 hingga ke Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Keamanan Publik, dan departemen kepolisian setempat selama rapat internal PKT pada akhir 2000 atau awal 2001.
Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan Pemberitahuan No.157 pada tahun 2001 tentang pembentukan departemen khusus dalam sistem keamanan publik untuk menangani kasus-kasus Falun Gong dan “organisasi Qigong berbahaya” lainnya. Pemberitahuan ini menandai pendirian Kantor 610 dalam sistem keamanan publik.
Kementerian Keamanan Publik juga menambahkan departemen tambahan, departemen ke-26, sebagai rumah resmi Kantor 610. Di beberapa wilayah, Kantor 610 berada di bawah departemen pertama Kementerian Keamanan Publik, Departemen Keamanan Nasional, dan berbagi gedung kantor yang sama dengan dua plakat pintu yang berbeda. Kepala atau wakil kepala Departemen Keamanan Nasional juga menjadi kepala Kantor 610.
Selain di dalam sistem kepolisian, Kantor 610 juga merambah ke setiap instansi dan departemen pemerintah, termasuk kejaksaan, pengadilan, departemen kehakiman, sistem penjara, biro keuangan, Administrasi Pangan Nasional, Biro Perdagangan, Departemen Propaganda, dan Departemen Kerja Front Bersatu.
›10.3.5(b) Sistem Pendidikan
Untuk mendorong kampanye penganiayaan dan mempromosikan propaganda Partai yang mencemarkan Falun Gong, rezim komunis mendirikan Kantor 610 di dalam sistem pendidikan, dari tingkat provinsi hingga tingkat kota dan dari perguruan tinggi serta sekolah kedokteran hingga sekolah menengah dan bahkan sekolah dasar.
Pada akhir 2005, Kantor 610 muncul di peta kampus Universitas Jilin, menandai pergeserannya dari berafiliasi dengan Kantor Komite Partai universitas menjadi beroperasi mandiri. Namun, langkah seperti itu tidak umum di perguruan tinggi Tiongkok, karena sebagian besar Kantor 610 tetap berada di bawah Komite Partai di kampus. Pada Januari 2006, kepemimpinan baru di Fakultas Hukum Universitas Jilin mengumumkan anggota staf Kantor 610, menjadikannya fakultas hukum pertama di Tiongkok yang mengumumkan keberadaan Kantor 610 dalam organisasinya.
Di Kota Zibo, Provinsi Shandong, kantor pendidikan Distrik Zhangdian mengeluarkan pemberitahuan pada Oktober 2006, memerintahkan semua sekolah di distrik tersebut, termasuk sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, untuk “menyempurnakan dan menerapkan kebijakan untuk mendirikan Kantor 610 sesuai dengan situasi masing-masing sekolah."
›10.3.5(c) Layanan Pos
Kantor 610 telah menekan layanan pos untuk memeriksa surat dan paket materi yang berhubungan dengan Falun Gong. Di Provinsi Yunnan, misalnya, pegawai kantor pos diharuskan membuka amplop, memeriksa surat yang ditulis oleh praktisi Falun Gong untuk meningkatkan kesadaran publik akan penganiayaan.278 Kantor pos di seluruh Tiongkok juga telah menahan pengaduan pidana terhadap Jiang Zemin yang dikirim oleh praktisi Falun Gong ke Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat (akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 12).
Kebijakan semacam ini melanggar Pasal 40 Konstitusi Tiongkok (kebebasan dan privasi korespondensi). Itu juga melanggar Undang-Undang Pos Tiongkok, khususnya Pasal 35 (larangan membuka, menyembunyikan, atau menghancurkan surat milik orang lain) dan Pasal 38 (penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai pos). Terakhir, melanggar pasal 252 dan 253 Hukum Pidana Tiongkok, yang membahas tentang pembukaan, penyembunyian, dan penghancuran surat orang lain oleh warga atau pegawai pos.
›10.3.5(d) Perusahaan Besar
Karena banyak perusahaan milik negara dan perusahaan publik serta swasta memiliki Komite Partai Komunis mereka sendiri, Kantor 610 secara alami juga dibentuk di dalam organisasi-organisasi itu. Contoh yang terdokumentasi termasuk Shuicheng Mining Group di Kota Liupanshui, Provinsi Guizhou dan Xinkuang Mining Group di Kota Taian, Provinsi Shandong. Dalam contoh lain, Divisi ke-10 Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah organisasi ekonomi dan paramiliter yang unik, mencantumkan nomor telepon direktur Kantor 610 di buku alamatnya.
Kasus 1: Ladang Minyak Daqing Telah Menganiaya Sedikitnya 27 Praktisi Hingga Meninggal
Di antara perusahaan besar di Tiongkok, Daqing Oilfield Company (anak perusahaan Petro China) bertanggung jawab atas sebagian besar kematian praktisi Falun Gong sejak penganiayaan dimulai. Hingga April 2013, setidaknya 27 karyawan perusahaan milik negara ini telah dianiaya hingga meninggal karena berlatih Falun Gong, terhitung 40% kematian praktisi di Daqing dan 5% kematian praktisi di Provinsi Heilongjiang.279
Kantor 610 di Daqing Oilfield Company telah mendirikan pusat pencucian otak, memaksa unit kerja dalam perusahaan untuk membayar biaya pengiriman karyawan mereka yang berlatih Falun Gong ke pusat pencucian otak untuk disiksa, memotong gaji dan bonus praktisi Falun Gong, mengarahkan polisi dan pengadilan Daqing untuk menangkap serta memenjarakan praktisi, dan mendistribusikan materi propaganda yang memfitnah Falun Gong. Banyak praktisi yang menjadi sasaran adalah pekerja teladan, dan dalam beberapa kasus pimpinan mereka mengizinkan mereka untuk terus bekerja meskipun ada tekanan dari Kantor 610 untuk menurunkan jabatan/posisi mereka.280
Kasus 2: Agen Kantor 610 di Perusahaan Grup Gezhouba Menganiaya Praktisi Hingga Meninggal
Praktisi Falun Gong yang bekerja di Grup Gezhouba di Kota Yichang, Provinsi Hubei, telah diserang, diikuti, diintimidasi, dan menjadi sasaran cuci otak oleh Kantor 610 dan bagian keamanan dari delapan anak perusahaan Gezhouba.
Salah satunya adalah Shen Ju (wanita), yang mulai berlatih Falun Gong pada Mei 1998 dan sebagai hasilnya kesehatannya meningkat. Setelah penganiayaan dimulai, ia pergi ke Beijing tiga kali untuk memohon keadilan bagi Falun Gong. Ia ditangkap dan dibawa kembali ke Kota Yichang, di mana agen dari Kantor 610 dan petugas Xu Hong dari Perusahaan Kedua Grup Gezhouba memeras sejumlah besar uang darinya dan menahannya. Dalam beberapa tahun berikutnya, polisi dan petugas perusahaan berulang kali menangkap Shen dan menahannya di pusat pencucian otak.
Setelah bertahun-tahun mengalami penganiayaan fisik dan mental, Shen mengalami koma selama 24 jam dan meninggal di rumah sakit pada 10 Januari 2006. Ia berusia 34 tahun dan meninggalkan anaknya yang berusia enam tahun.281
(Bersambung)