Daftar Baru Para Pelaku Diserahkan ke 44 Pemerintahan Sebelum Hari HAM Sedunia

(Minghui.org) Dua puluh empat tahun setelah Partai Komunis Tiongkok (PKT) mulai menganiaya Falun Gong pada tahun 1999, praktisi dari 44 negara baru-baru ini menyerahkan daftar baru para pelaku ke pemerintahan masing-masing menjelang Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2023, mendesak mereka untuk menuntut pertanggung jawaban dari orang-orang ini atas penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok. Para praktisi meminta pemerintahannya untuk melarang pelaku dan anggota keluarganya masuk ke negara mereka dan membekukan aset pelaku di luar negeri.

Ke-44 negara tersebut antara lain:

* Aliansi Lima Mata, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru; dan* Semua 27 negara di Uni Eropa, termasuk Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Swedia, Belgia, Irlandia, Austria, Denmark, Rumania, Republik Ceko, Finlandia, Portugal, Yunani, Hongaria, Slovakia, Bulgaria , Luksemburg, Kroasia, Lituania, Slovenia, Latvia, Estonia, Siprus, dan Malta; dan* 12 negara di Asia, Eropa, dan Amerika, termasuk Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Israel, Meksiko, Argentina, Kolombia, Chili, dan Republik Dominika.

Daftar nama tersebut akan diserahkan setelah transisi antara pemerintahan lama ke pemerintahan baru untuk Portugal dan Argentina.

Setiap pelaku dalam daftar terbaru telah berpartisipasi dalam penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok. Semua informasi mengenai kegiatan kriminal para pelaku ini dikumpulkan berdasarkan laporan dari situs web Minghui. Pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa informasi yang diberikan oleh praktisi Falun Gong di masa lalu adalah solid dan kredibel, penyajiannya berfungsi sebagai contoh bagi organisasi lain. Laporan hak asasi manusia tahunan dan laporan tahunan kebebasan beragama internasional yang diterbitkan oleh pemerintah AS secara langsung mengutip statistik dari Minghui.org (seperti jumlah kematian akibat penganiayaan dan jumlah praktisi yang dijatuhi hukuman dan ditahan), serta sebagai informasi terkait kasus-kasus individual.

Mirip dengan daftar yang diserahkan sebelumnya, daftar pelaku baru ini mencakup pejabat Partai Komunis Tiongkok di berbagai tingkat pemerintahan dan dari sejumlah profesi di seluruh wilayah yang telah memainkan berbagai peran dalam penindasan tersebut. Berikut beberapa contohnya:

* Zhang Gaoli (张高丽): Mantan wakil sekretaris Komite Partai Provinsi Guangdong, sekretaris Komite Partai Shenzhen, gubernur Provinsi Shandong, sekretaris Komite Partai Provinsi Shandong, sekretaris Komite Partai Tianjin, anggota Komite Tetap Komite Sentral PKT, dan wakil perdana menteri Dewan Negara.

* Jing Junhai (景俊海): Sekretaris Komite Partai Provinsi Jilin, direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi, mantan wakil sekretaris Komite Partai Provinsi Jilin, wakil gubernur, penjabat gubernur, gubernur, sekretaris Partai Kelompok Pimpinan Pemerintah Provinsi, mantan wakil gubernur Provinsi Shaanxi, mantan kepala Departemen Propaganda Provinsi Shaanxi, mantan wakil direktur Departemen Propaganda Pusat.

* Chen Run'er (陈润儿): Wakil ketua Komite Pertanian dan Urusan Pedesaan Kongres Rakyat Nasional, mantan sekretaris Komite Partai Ningxia, mantan gubernur dan wakil sekretaris Komite Partai Provinsi Henan, wakil sekretaris Komite Partai Provinsi Heilongjiang, dan direktur Kantor Komite Manajemen Jaminan Sosial Komprehensif Provinsi Heilongjiang, mantan anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi Hunan, sekretaris Komite Partai Changsha, mantan wakil sekretaris Komite Partai Xiangtan, penjabat walikota dan walikota Kota Xiangtan, dan sekretaris Komite Partai Xiangtan.

* Li Yi (李毅): Wakil gubernur Pemerintah Provinsi Heilongjiang, anggota Kelompok Kepemimpinan Partai, sekretaris Komite Partai, dan direktur Departemen Keamanan Publik Provinsi.

* Yin Yijun (尹伊君): Sekretaris Kelompok Kepemimpinan Partai Kejaksaan Jilin, kepala jaksa, anggota Komite Urusan Politik dan Hukum (PLAC) dari Komite Provinsi, jaksa tingkat dua, mantan direktur Kejaksaan Ketiga dari Kejaksaan Agung, dan mantan wakil direktur Departemen Politik Kejaksaan Agung.

* Feng Shaohui (冯韶慧): Sekretaris Partai dan direktur Departemen Kehakiman Hebei, sekretaris pertama dan komisaris politik pertama Komite Partai Biro Administrasi Penjara tingkat Provinsi, mantan sekretaris dan walikota Komite Partai Langfang, mantan wakil sekretaris Komite Partai Langfang, wakil walikota, dan kepala sekolah PKT.

* Shang Xiaoyun (商小云): Wakil sekretaris PLAC Provinsi Yunnan, komisaris politik pertama Biro Administrasi Penjara Provinsi, wakil direktur Komite Urusan Sosial dan Hukum dari Komite Khusus Komite CPPCC Provinsi Yunnan ke-13, mantan sekretaris Partai dan direktur Departemen Kehakiman Provinsi Yunnan, mantan wakil sekretaris jenderal Komite Partai Chuxiong, direktur Kantor Komite Partai Chuxiong, mantan sekretaris Komite Partai Kabupaten Dayao, mantan anggota Komite Tetap Komite Partai Nujiang, dan direktur Departemen Organisasi.

* Wang Xingyu (王兴于): Wakil ketua CPPCC Komite Provinsi Hubei, wakil sekretaris jenderal Komite Partai Provinsi, direktur Kantor Umum Komite Partai Provinsi, mantan wakil sekretaris penuh waktu PLAC Hubei, direktur dari Kantor Komite Manajemen Komprehensif Manajemen Sosial Provinsi, mantan direktur dan Kepemimpinan Partai dari Kelompok Biro Kualitas Provinsi Hubei dan Sekretaris Pengawasan Teknis, mantan wakil sekretaris Komite Partai Yichang dan sekretaris PLAC Yichang.

* Wang Huimei (王慧梅): Mantan wakil ketua, sekretaris jenderal dan perwakilan hukum “Asosiasi Anti-Kultus Tiongkok,” mantan wakil sekretaris jenderal eksekutif “Asosiasi Anti-Kultus Tiongkok,” wakil direktur Asosiasi Tiongkok untuk Sains dan Teknologi dan wakil direktur dari Organisasi dan Departemen Sumber Daya Manusia.

* Wu Guoqing (吴国庆): Direktur Biro Keamanan Domestik Departemen Keamanan Publik Provinsi Jilin, komisaris polisi tingkat pertama Departemen Keamanan Publik Provinsi, mantan wakil direktur Biro Keamanan Domestik dari Departemen Keamanan Publik Provinsi Jilin, mantan direktur Divisi Keempat dan Divisi Pertama Biro Keamanan Domestik dari Departemen Keamanan Publik Provinsi.

* Wang Xinhua (王新华): Kapten “Unit Anti-Kultus” dari Departemen Keamanan Publik Provinsi Yunnan, mantan wakil direktur Kantor Provinsi untuk Pencegahan dan Penanganan Masalah Aliran Kultus (Kantor 610), mantan direktur dari Komite Partai Provinsi Yunnan Kantor Kepemimpinan Kelompok untuk Pencegahan dan Penanganan Masalah Aliran Kultus, dan Kantor Umum dari Kantor Pemerintah Provinsi untuk Pencegahan dan Penanganan Masalah Aliran Kultus, mantan wakil sekretaris jenderal Komite Tetap Kongres Rakyat Chuxiong di Provinsi Yunnan, mantan wakil sekretaris jenderal dan direktur kantor CPPCC Chuxiong, mantan wakil sekretaris Komite Partai Kabupaten Shuangbai dan sekretaris PLAC Shuangbai.

* Zhang Wenge (张文阁): Wakil walikota Langfang dan direktur Biro Keamanan Umum Kota Langfang, Provinsi Hebei, mantan anggota Kelompok Kepemimpinan Partai dan wakil walikota Pemerintah Kota Cangzhou dari Provinsi Hebei, mantan direktur Partai Biro Keamanan Publik Kota Cangzhou, mantan kapten Korps Keamanan Domestik Departemen Keamanan Publik Provinsi Hebei, mantan komisaris politik dari Korps Keamanan Domestik dari Departemen Keamanan Publik Provinsi Hebei.

* Xue Shiqian (薛世谦): Kapten “Korps Anti-Kultus” dari Departemen Keamanan Publik Provinsi Heilongjiang dan mantan wakil kapten Korps Investigasi Ekonomi dari Departemen Keamanan Publik Provinsi Heilongjiang.

* Feng Guang (封光): Direktur Divisi Satu Kejaksaan dari Kejaksaan Ranghulu di Kota Daqing, Provinsi Heilongjiang.

Dua puluh empat tahun adalah waktu yang lama, dan kepemimpinan PKT telah berganti tiga kali sejak penindasan dimulai di Tiongkok. Pemimpin Partai Komunis Tiongkok saat ini, Xi Jinping, telah berkuasa selama lebih dari sepuluh tahun. Namun mirip dengan pendahulunya Hu Jintao, PKT melanjutkan kebijakan penganiayaan yang ditujukan terhadap Falun Gong yang diprakarsai oleh mantan pemimpin PKT Jiang Zemin. Seperti yang terlihat pada daftar di atas, beberapa pejabat dipromosikan seiring dengan partisipasi mereka dalam penganiayaan, dari pejabat daerah menjadi pejabat provinsi, dan dari pejabat kota menjadi pejabat tingkat nasional. Semakin dalam keterlibatan mereka dalam penganiayaan, semakin besar pula akuntabilitas dan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi atas pelanggaran HAM berat ini.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Sebelum peringatan 75 tahun, Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken mengadakan pertemuan dengan para pemimpin hak asasi manusia pada tanggal 7 Desember. “Tujuh puluh lima tahun yang lalu, ...Delegasi dari seluruh dunia mendefinisikan hak dasar tersebut dalam Deklarasi Universal. Dan lebih dari sekadar deklarasi, itu sebuah komitmen, komitmen untuk benar-benar memajukan hak asasi manusia, mencegah pelanggaran, membela para korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Itu adalah inti dari kesepakatan bersama oleh seluruh dunia,” katanya.

“Jadi saya hanya ingin mengatakan masing-masing dari Anda mewakili begitu banyak kolega Anda, kami berterima kasih atas pekerjaan yang Anda lakukan – pekerjaan yang benar-benar berani yang Anda lakukan – karena begitu banyak orang di wilayah konflik, melakukan pekerjaan, melakukan pelaporan, mengungkap fakta, mengungkap kebenaran.”

Wang Zhendi, seorang ahli transplantasi ginjal di Rumah Sakit Union Wuhan, ditangkap di AS pada Agustus 2023 atas tuduhan pencucian uang. Menurut Organisasi Dunia untuk Menyelidiki Penganiayaan terhadap Falun Gong, Rumah Sakit Union Wuhan adalah salah satu pusat transplantasi ginjal terbesar di Tiongkok Tengah Selatan, dan pusat transplantasi jantung nasional dengan volume transplantasi yang besar. Tim transplantasi ginjal Wang telah melakukan transplantasi ginjal selama bertahun-tahun.

Meskipun Partai Komunis Tiongkok melakukan segala cara untuk menutupi kejahatan pengambilan organ, mereka yang terlibat dalam kejahatan keji ini pada akhirnya akan diadili. Mereka yang masih melakukan kejahatan tersebut harus segera dihentikan.

Dewan HAM PBB melakukan Universal Periodic Review (UPR) sebagai mekanisme untuk memantau situasi hak asasi manusia. Setelah tinjauan sebelumnya pada tahun 2009, 2013, dan 2018, tinjauan lain akan dilakukan untuk Tiongkok pada tahun depan. Beberapa pejabat pemerintah di negara-negara Barat telah mewawancarai praktisi Falun Gong dan membahas peningkatan penganiayaan terhadap Falun Gong yang telah berlangsung selama 24 tahun pada ulasan berikutnya.

Pelanggaran hak asasi manusia apa pun yang menargetkan praktisi Falun Gong yang tidak bersalah adalah tindakan kejahatan. Mereka yang telah berpartisipasi dalam pengambilan organ akan ditindaklanjuti dan dimintai pertanggungjawaban. Para pelaku harus diperingatkan untuk tidak mengambil risiko, karena cepat atau lambat nama mereka akan muncul dalam daftar sebagai pelaku di negara-negara demokratis. Kami berharap para pejabat Tiongkok mengingat hal ini dan berhenti mengikuti kebijakan PKT yang menganiaya Falun Gong. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan kesempatan bagi diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka untuk bepergian, belajar, berbisnis, atau menetap di negara-negara tersebut. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam penganiayaan harus menghindari melakukan pelanggaran hak asasi manuisa, sementara mereka yang turut berpartisipasi harus mengganti kerugian yang mereka timbulkan terhadap praktisi Falun Gong.

Dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan ini, hati nurani setiap individu akan diuji, dan pilihan mereka akan menentukan masa depan mereka. Para pelaku, termasuk individu dalam penegakan hukum, jaksa, hakim, dan penjaga fasilitas penahanan, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan keadilan bagi mereka yang tidak bersalah. Namun, di bawah arahan Kantor 610, mereka mengikuti kebijakan penganiayaan untuk menganiaya warga Tiongkok yang tidak bersalah. Ketika hari itu tiba, PKT akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya terhadap praktisi Falun Gong, dan mereka akan diadili.