Komunitas Internasional Prihatin Terhadap Kondisi HAM di China, Taktik Kebohongan PKC Disingkap

Komisi HAM PBB akan mengadakan investigasi menyeluruh  terhadap kondisi HAM di China yang berada di bawah kendali Partai Komunis China (PKC). Dalam investigasi terbuka ini, apakah Komisi HAM PBB akan meninjau ulang masalah-masalah HAM PKC dengan serius atau tidak, atau PKC akan membeli dan bersekongkol dengan pemerintah yang melanggar HAM di negara mereka sendiri dan saling melindungi satu sama lain, ataupun pemerintah negara-negara demokratis akan menegakkan prinsip-prinsip HAM atau tidak – semua masalah ini telah mengangkat perhatian luas dalam komunitas internasional. Komisi HAM DPR Amerika Serikat menyelenggarakan dengar pendapat khusus mengenai topik ini minggu lalu. Ini juga merupakan dengar pendapat pertama mengenai HAM China yang diselenggarakan oleh Kongres Amerika Serikat sejak Presiden Obama menjabat.

(Minghui.org)

Sebelum dengar pendapat, “Falun Gong Human Rights” menemukan bukti bahwa otoritas PKC memanipulasi organisasi-organisasi dibawah kendalinya, organisasi-organisasi non-independen yang menyamar sebagai kelompok HAM, dan laporan-laporan rekayasa yang secara total bertentangan dengan kenyataan, menggunakan berbagai cara-cara dibalik layar untuk menipu departemen terkait di PBB, dan dengan cepat mengirim bukti-bukti kepada Komisi HAM DPR Amerika Serikat.

Juru bicara “Falun Gong Human Rights,” Chen Shizhong diwawancarai oleh media di Washington DC

Dr. Chen Shizhong menyatakan bahwa menurut ketentuan Komisi HAM PBB, otoritas PKC menyampaikan sebuah laporan kepada PBB mengenai kondisi HAM yang dibuatnya, dan kelompok-kelompok HAM serta LSM-LSM juga dapat menyampaikan laporan petisi independen mereka mengenai kondisi HAM PKC. Namun demikian, PKC memanipulasi organisasi-organisasi yang dikendalikannya atau organisasi-organisasi non-independen untuk bersikap seakan-akan sebagai kelompok HAM untuk membersihkan riwayat PKC dan menipu orang-orang di dunia. Dr. Chen mengatakan, “Ini sebenarnya sebuah lelucon. Semua orang Tionghoa tahu bahwa Federasi Wanita China, dan Federasi Perdagangan China, adalah organisasi dibawah kepemimpinan PKC. Ada juga Federasi Industri dan Perdagangan Nasional, FIMITIC China, Asosiasi untuk Pengembangan Kebudayaan Tibet, Asosiasi Pendidikan China untuk Pertukaran Internasional dan Asosiasi Perencanaan Keluarga China, dan seterusnya. Mereka adalah cabang dari Dewan Negara, atau dibawah Departemen Gabungan Pekerja. PKC menyampaikan seakan-akan seperti LSM, dan mengirimkan laporan kepada PBB.”

“Falun Gong Human Rights” menunjukkan di dalam laporan analisanya bahwa diantara 46 LSM yang disebutkan dalam laporan kepada PBB mengenai kondisi HAM China, 19 berasal dari China dan 2 dari Kuba. Tidak satupun kelompok yang dapat dianggap sebagai organisasi non-pemerintah yang independen. Kelompok non-independen yang disajikan oleh pemerintah China menutupi dan membersihkan masalah HAM China, bahkan mengubah hitam menjadi putih, melengkapi alasan-alasan untuk memperburuk kondisi HAM terhadap beberapa masalah objektif dari negara-negara berkembang, dan menutupi alasan sesungguhnya pelanggaran PKC terhadap HAM.

Dr. Chen menyebutkan tipu muslihat otoritas PKC secara langsung mempengaruhi laporan petisi LSM yang dipersiapkan oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan secara menyeluruh menyangkal bukti bahwa PKC dengan serius dan sistimatis menganiaya kelompok-kelompok religius, orang-orang Tibet, kelompok Uighur, para pengacara HAM dan praktisi Falun Gong yang disertakan di dalam laporan itu. Pada kenyataannya, penganiayaan otoritas PKC terhadap praktsi Falun Gong bahkan lebih serius dibandingkan beberapa tahun lalu.

Ini adalah dengar pendapat pertama mengenai masalah HAM China sejak pemerintahan baru Amerika Serikat

Laporan dari pertemuan keempat kelompok kerja disampaikan kepada PBB oleh Kelompok Kerja HAM Falun Gong mendaftarkan cara-cara tekanan berat yang digunakan PKC terhadap para kultivator Falun Gong: menghilangkan pekerjaan, menyita harta pribadi, menghilangkan uang pensiun mereka, memaksa bercerai bagi yang sudah menikah, mengeluarkan anak-anak praktisi dari sekolah, penangkapan sewenang-wenang, penculikan di siang hari bolong, menyetrum dengan tongkat listrik, membakar mereka, menenggelamkan mereka, mengubur mereka di salju, menggantung mereka, membuat anjing dan ular menggigit mereka, memaksa mereka makan kotoran dan air seni, para praktisi wanita ditelanjangi dan diperkosa beramai-ramai, memasukkan benda tumpul ke bagian tubuh pribadi mereka, memaksa praktisi yang sedang hamil untuk aborsi, praktisi dipukuli, dibakar dengan api, dibekukan, dibiarkan lapar, diracuni, didorong dari gedung-gedung tinggi dan cara-cara kejam lainnya yang membuat mereka meninggal, dan banyak dari praktisi Falun Gong dibunuh dalam proses pengambilan organ tubuh mereka.

Laporan analitis yang disajikan “Falun Gong Human Rights” telah membangkitkan perhatian personil yang terkait. Dalam dengar pendapat mengenai kondisi HAM China yang diselenggarakan oleh Komisi HAM DPR Amerika Serikat, pembicara pertama, Felice Gill, mengungkapkan tipu daya PKC. Gill adalah ketua Komite PBB Anti Penyiksaan, dan juga ketua Komisi PBB urusan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Internasional. Dia menggunakan pengalaman pribadinya di PBB untuk menyingkap tipu daya “pemerintah mengatur organisasi non-pemerintah/LSM” dimanipulasi oleh PKC untuk menaikkan harkatnya di PBB.

Gill (berbaju merah) berbicara didalam dengar pendapat mengenai kondisi HAM di China

Sesama ketua Komisi HAM DPR Amerika Serikat, Perwakilan Massachusetts, James McGovern, dan beberapa anggota kongres lainnya mendengar kesaksian dari kelompok-kelompok HAM. McGovern menyatakan bahwa otoritas China mengabaikan HAM yang mengakibatkan bertambahnya perhatian komunitas internasional, dan juga salah satu masalah yang paling mendesak bagi pemerintah baru Amerika Serikat.

Setelah dengar pendapat, Gill menyatakan bahwa kita semua menantikan kedatangan abad baru. McGovern berharap masalah HAM akan menjadi salah satu faktor untuk mempertimbangkan semua masalah. Juru bicara DPR Amerika Serikat, Pelosi, juga berharap setiap keputusan yang dibuat dengan memperhatikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus memasukkan masalah HAM. Dia berpikir ini adalah sebuah pesan baru yang dikirimkan kepada pemerintahan Obama dan seluruh dunia.

Chinese: http://www.minghui.ca/mh/articles/2009/2/4/194857.html
English: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/2/5/104558.html