Mengamankan Upaya Klarifikasi Fakta Falun Gong di Hong Kong Juga adalah Tindakan Mengamankan Kebebasan Masyarakat Hong Kong
(Minghui.org) Pemilihan Umum akan segera
berlangsung di Hong Kong. Apa yang disebut "persiapan", pihak
berwenang tidak hanya mengintensifkan tekanan mereka terhadap
wawancara media dan pendapat politik dari masyarakat Hong Kong tapi
juga mencoba memindahkan banner dan papan klarifikasi fakta Falun
Gong. Pihak berwenang mengklaim bahwa hal ini mengganggu lalu
lintas dan mengurangi keindahan Hong Kong dan mengganggu Pemilihan
Dewan Kabupaten.
Departemen Kesehatan
Setempat Mencoba Menutup Kegiatan Falun Gong
Pada 2 September beberapa tempat klarifikasi fakta yang dikelola oleh praktisi Falun Gong di dekat kantor perhubungan PKC di Hongkong, SOGO, Departemen Imigrasi di Wan Cai dan Stubbs Road menerima peringatan "Perhatian Penegakan Hukum Terhadap Tampilan non Komersil Bahan Publisitas di Tempat Umum Tanpa Ijin" yang dikeluarkan oleh Departemen Kebersihan Lingkungan dan Makanan.
Pemberitahuan itu mengatakan sementara departemen merubah peraturan managemen tentang tempat pajangan di sepanjang pembatas jalan, mereka akan menerapkan aturan sewenang-wenang terhadap pajangan illegal bahan publisitas di tempat-tempat pemerintah. Pemberitahuan juga mengarah pada peraturan 104A dalam "Peraturan Kebersihan Umum Administrasi Kota", menyarankan untuk memindahkan pajangan dan papan Falun Gong, dan jika hal ini tidak dilakukan, denda maximum 10,000 dolar Hong Kong akan dikenakan, serta denda tambahan 300 dolar perhari.
Ini telah menimbulkan banyak keprihatinan dari sektor sosial. Menurut hukum yang sah, peraturan Departemen Kebersihan Lingkungan dan Makanan hanya berlaku pada pedagang asongan, tidak terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan hak mereka untuk protes. Direktur Jenderal Pengawasan Hak Asasi Manusia, Lo Yuk Kai mempelajari peraturan ini dengan seksama dan menekankan jika ada peraturan yang membatasi hak orang untuk bebas berekpresi, maka peraturan ini sudah berbenturan dengan undang-undang dasar, yang melindungi kebebasan berekpresi dan kebebasan berunjuk rasa.
Kegiatan Klarifikasi Falun Gong Sesuai Dengan Undang-undang Dasar Hong Kong
Di dalam surat pernyataan Sino-British 19 Desember 1984, sudah sangat jelas disebutkan bahwa setelah Hong Kong pindah tangan, Pemerintah China akan mengadopsi model "satu negara dua sistem" dan mengijinkan "orang Hong Kong menjalankan Hong Kong', dan Hong Kong akan ditetapkan sebagai Daerah Administratif khusus yang menikmati otonomi tingkat tinggi. Pernyataan bersama dimasukkan ke dalam tulisan jaminan memastikan otonomi Hong Kong selama 50 tahun. Undang-undang Dasar Hong Kong adalah "peratuan yang fundamental" dan hukum sebelumnya atau yang dirumuskan atau diubah oleh badan legislstif Daerah Administratif Khusus yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar dianggap tidak berlaku
Bab 27 sampai 38 dalan Undang-undang Dasar menetapkan: Warga Hong Kong akan memiliki kebebasan berbicara, pers dan publikasi; kebebasan berserikat, berkumpul, prosesi dan demonstrasi; dan hak serta kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh dan mogok kerja.
Memajang spanduk klarifikasi fakta dan sejenisnya adalah hak asasi dan kebebasan berbicara, kebebasan publikasi, dan kebebasan berkepercayaan. Kenyataannya bahwa praktisi Falun Gong mengklarifikasi fakta tentang penganiayaan dan memberitahu orang-orang Hong Kong tentang kejahatan PKC adalah contoh hidup dari "satu negara dua sistem." Demonstrasi Falun Gong memperlihatkan kepada dunia bahwa Hong Kong mengimplementasikan otonomi dan tidak menganiaya Falun Gong seperti yang rejim PKC lakukan. Mereka juga memberitahu dunia bahwa masyarakat Hong Kong memiliki hak yang legal untuk berlatih Falun Gong, dan oleh karena itu menganiaya Falun Gong sama sekali tak berdasar.
Peraturan Departemen Kesehatan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar. PKC tidak berani melanggar Undang-undang Dasar secara terbuka, oleh karena itu mereka mencoba bermain game, main skema dan intrik-mengintrik melalui Departemen Kebersihan Lingkungan dan Makanan
Melindungi Papan Pajangan Klarifikasi Fakta juga Melindungi Kebebasan Masyarakat Hong Kong
Banyak orang di Hong Kong diketahui tidak suka dengan komunisme, menganggapnya sebagai bentuk vandalisme. Setelah PKC merebut kekuasaan negara di China kira-kira 60 tahun yang lalu, serentetan pergerakan politik seperti "Revolusi Kebudayaan", "Kerusuhan 67" dan "Pembunuhan massa dilapangan Tiannamen" memperkuat image menjijikkan bahkan menakutkan orang-orang Hong Kong terhadap PKC. Ketika seseorang dipandang rendah atau hina di Hong Kong, ia sering dicap sebagai "PKC" atau "anda seperti PKC!"
PKC mencoba mengontrol Hong Kong dengan memberlakukan Undang-undang Dasar Hong Kong pasal 23, yang mana polisi akan diberikan kekuataan besar dan akan dibolehkan sewenang-wenang mencari kediaman "tersangka teroris" tanpa surat perintah pengadilan yang dikeluarkan. Kejadian ini mengangkat dampak publik yang sangat kuat, yang menyebabkan sebuah protes pawai besar-besaran, yang mana ratusan ribu masyarakat Hong Kong berpartisipasi pada 1 Juli 2003. Setelah ketidak-setujuan masyarakat yang dramatis ini, pihak berwenang Hong Kong mengesampingkan pasal 23 dan kemudian Sekretaris Keamanan, Regina Ip Lau Suk-yee mengundurkan diri. Ini adalah tindakan keadilan dari masyarakat Hong Kong untuk menentang tirani PKC.
PKC menganggap penganiayaan terhadap Falun Gong adalah masalah yang sangat penting. Ini tidak berarti PKC tidak ingin memperpanjang penganiayaan ke dalam Hong Kong, alasanya dalam tahap sekarang mereka belum bisa melakukan demikian, kekuatan pro PKC di Hong Kong belum mampu membentuk sebuah kediktatoran korup yang absolut. Namun PKC mencoba syitem kediktatorannya yang dibangun di daratan China untuk diterapkan di Hong Kong. Dengan tidak mengijinkan praktisi Falun Gong memajang spanduk dan papan klarifikasi mereka adalah salah satu contohnya. Ketika upaya klarifikasi praktisi Falun Gong di bawah ancaman di Hong Kong. Selanjutnya menjaga lingkungan dimana praktisi Falun Gong dapat secara damai mengklarifikasi kebenaran juga berarti menjaga lingkungan dimana masyarakat Hong Kong dapat hidup bebas.
Chinese: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/16/维护法轮功\loch真相展板也是维护香港人的自由-246832.html
English: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/22/128270.html
Pada 2 September beberapa tempat klarifikasi fakta yang dikelola oleh praktisi Falun Gong di dekat kantor perhubungan PKC di Hongkong, SOGO, Departemen Imigrasi di Wan Cai dan Stubbs Road menerima peringatan "Perhatian Penegakan Hukum Terhadap Tampilan non Komersil Bahan Publisitas di Tempat Umum Tanpa Ijin" yang dikeluarkan oleh Departemen Kebersihan Lingkungan dan Makanan.
Pemberitahuan itu mengatakan sementara departemen merubah peraturan managemen tentang tempat pajangan di sepanjang pembatas jalan, mereka akan menerapkan aturan sewenang-wenang terhadap pajangan illegal bahan publisitas di tempat-tempat pemerintah. Pemberitahuan juga mengarah pada peraturan 104A dalam "Peraturan Kebersihan Umum Administrasi Kota", menyarankan untuk memindahkan pajangan dan papan Falun Gong, dan jika hal ini tidak dilakukan, denda maximum 10,000 dolar Hong Kong akan dikenakan, serta denda tambahan 300 dolar perhari.
Ini telah menimbulkan banyak keprihatinan dari sektor sosial. Menurut hukum yang sah, peraturan Departemen Kebersihan Lingkungan dan Makanan hanya berlaku pada pedagang asongan, tidak terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan hak mereka untuk protes. Direktur Jenderal Pengawasan Hak Asasi Manusia, Lo Yuk Kai mempelajari peraturan ini dengan seksama dan menekankan jika ada peraturan yang membatasi hak orang untuk bebas berekpresi, maka peraturan ini sudah berbenturan dengan undang-undang dasar, yang melindungi kebebasan berekpresi dan kebebasan berunjuk rasa.
Kegiatan Klarifikasi Falun Gong Sesuai Dengan Undang-undang Dasar Hong Kong
Di dalam surat pernyataan Sino-British 19 Desember 1984, sudah sangat jelas disebutkan bahwa setelah Hong Kong pindah tangan, Pemerintah China akan mengadopsi model "satu negara dua sistem" dan mengijinkan "orang Hong Kong menjalankan Hong Kong', dan Hong Kong akan ditetapkan sebagai Daerah Administratif khusus yang menikmati otonomi tingkat tinggi. Pernyataan bersama dimasukkan ke dalam tulisan jaminan memastikan otonomi Hong Kong selama 50 tahun. Undang-undang Dasar Hong Kong adalah "peratuan yang fundamental" dan hukum sebelumnya atau yang dirumuskan atau diubah oleh badan legislstif Daerah Administratif Khusus yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar dianggap tidak berlaku
Bab 27 sampai 38 dalan Undang-undang Dasar menetapkan: Warga Hong Kong akan memiliki kebebasan berbicara, pers dan publikasi; kebebasan berserikat, berkumpul, prosesi dan demonstrasi; dan hak serta kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh dan mogok kerja.
Memajang spanduk klarifikasi fakta dan sejenisnya adalah hak asasi dan kebebasan berbicara, kebebasan publikasi, dan kebebasan berkepercayaan. Kenyataannya bahwa praktisi Falun Gong mengklarifikasi fakta tentang penganiayaan dan memberitahu orang-orang Hong Kong tentang kejahatan PKC adalah contoh hidup dari "satu negara dua sistem." Demonstrasi Falun Gong memperlihatkan kepada dunia bahwa Hong Kong mengimplementasikan otonomi dan tidak menganiaya Falun Gong seperti yang rejim PKC lakukan. Mereka juga memberitahu dunia bahwa masyarakat Hong Kong memiliki hak yang legal untuk berlatih Falun Gong, dan oleh karena itu menganiaya Falun Gong sama sekali tak berdasar.
Peraturan Departemen Kesehatan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar. PKC tidak berani melanggar Undang-undang Dasar secara terbuka, oleh karena itu mereka mencoba bermain game, main skema dan intrik-mengintrik melalui Departemen Kebersihan Lingkungan dan Makanan
Melindungi Papan Pajangan Klarifikasi Fakta juga Melindungi Kebebasan Masyarakat Hong Kong
Banyak orang di Hong Kong diketahui tidak suka dengan komunisme, menganggapnya sebagai bentuk vandalisme. Setelah PKC merebut kekuasaan negara di China kira-kira 60 tahun yang lalu, serentetan pergerakan politik seperti "Revolusi Kebudayaan", "Kerusuhan 67" dan "Pembunuhan massa dilapangan Tiannamen" memperkuat image menjijikkan bahkan menakutkan orang-orang Hong Kong terhadap PKC. Ketika seseorang dipandang rendah atau hina di Hong Kong, ia sering dicap sebagai "PKC" atau "anda seperti PKC!"
PKC mencoba mengontrol Hong Kong dengan memberlakukan Undang-undang Dasar Hong Kong pasal 23, yang mana polisi akan diberikan kekuataan besar dan akan dibolehkan sewenang-wenang mencari kediaman "tersangka teroris" tanpa surat perintah pengadilan yang dikeluarkan. Kejadian ini mengangkat dampak publik yang sangat kuat, yang menyebabkan sebuah protes pawai besar-besaran, yang mana ratusan ribu masyarakat Hong Kong berpartisipasi pada 1 Juli 2003. Setelah ketidak-setujuan masyarakat yang dramatis ini, pihak berwenang Hong Kong mengesampingkan pasal 23 dan kemudian Sekretaris Keamanan, Regina Ip Lau Suk-yee mengundurkan diri. Ini adalah tindakan keadilan dari masyarakat Hong Kong untuk menentang tirani PKC.
PKC menganggap penganiayaan terhadap Falun Gong adalah masalah yang sangat penting. Ini tidak berarti PKC tidak ingin memperpanjang penganiayaan ke dalam Hong Kong, alasanya dalam tahap sekarang mereka belum bisa melakukan demikian, kekuatan pro PKC di Hong Kong belum mampu membentuk sebuah kediktatoran korup yang absolut. Namun PKC mencoba syitem kediktatorannya yang dibangun di daratan China untuk diterapkan di Hong Kong. Dengan tidak mengijinkan praktisi Falun Gong memajang spanduk dan papan klarifikasi mereka adalah salah satu contohnya. Ketika upaya klarifikasi praktisi Falun Gong di bawah ancaman di Hong Kong. Selanjutnya menjaga lingkungan dimana praktisi Falun Gong dapat secara damai mengklarifikasi kebenaran juga berarti menjaga lingkungan dimana masyarakat Hong Kong dapat hidup bebas.
Chinese: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/16/维护法轮功\loch真相展板也是维护香港人的自由-246832.html
English: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/22/128270.html
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 2023 Minghui.org
