Hongkong Menyerah Pada Tekanan PKC Untuk Mencabut Poster Falun Gong
Pemerintah Hong Kong telah mengintensifkan penindasan atas kebebasan berekspresi di depan umum dan media baru-baru ini. Misalnya, dengan alasan menjaga kerapian dan kebersihan kota menjelang pemilihan tingkat distrik mendatang, pemerintah setempat telah mencoba untuk mencabut spanduk dan poster klarifikasi Falun Gong dari tempatnya. Hal ini telah menarik perhatian khalayak luas di kota, dan banyak yang khawatir bahwa pemerintah Hong Kong sekali lagi mencoba untuk menyenangkan Partai Komunis China (PKC) dengan menekan kebebasan yang dinikmati oleh penduduk Hong Kong. Mereka mengkhawatirkan apa yang disebut kebijakan "Satu Negara-Dua Sistem" tidak akan dihormati.
(Minghui.org)
Poster klarifikasi Falun Gong di
tempat-tempat wisata yang berbeda di Hong Kong diperintahkan untuk
dicabut
Sejak penganiayaan Falun Gong di
China dimulai pada Juli 1999, praktisi Falun Gong Hong Kong telah
mengklarifikasi fakta penganiayaan di berbagai sudut jalan dan
lokasi wisata. Banyak lambang dan spanduk Falun Gong telah
dipandang oleh banyak orang sebagai indikator dari kebebasan
berekspresi di Hong Kong.
Namun, sejak kunjungan terakhir wakil perdana menteri PKC Li Keqiang pada bulan Agustus 2011, pemerintah Hong Kong telah mengambil serangkaian langkah-langkah untuk menekan kebebasan hak-hak sipil dalam berekspresi dan untuk membatasi kegiatan media umum. Pada tanggal 2 September beberapa tempat klarifikasi Falun Gong menerima surat dari Departemen Kebersihan Makanan dan Lingkungan (FEHD) yang menuntut para praktisi agar mencabut poster dan spanduk serta memberikan sangsi denda sampai $ 10.000 HKD dan selanjutnya $ 300 HKD / hari. Pada 8 September, lebih dari 10 tempat telah menerima surat semacam itu. Sebagai contoh, lebih dari 10 petugas FEHD baru-baru ini pergi ke Lok Ma Chau dan mereka mengikat sebuah surat yang dibungkus plastik pada setiap spanduk dan poster praktisi. Mereka juga mengatakan kepada praktisi untuk segera mencabutnya karena akan diadakan pemilihan tingkat distrik. Mereka berdiam di tempat sekitar satu jam, mengganggu para praktisi yang sedang melakukan klarifikasi rutin mereka. Para petugas FEHD mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.
Seorang juru bicara Falun Gong Hong Kong mengatakan kegiatan klarifikasi fakta mereka, termasuk menampilkan spanduk dan poster di tempat umum, merupakan hak dasar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Hong Kong. Dia berkata:
"Semua poster kami atur setiap hari pada awal kegiatan dan dicabut pada akhir kegiatan. Poster dan spanduk kami tidak membahayakan orang yang lewat, lalu lintas atau kesehatan masyarakat. Kegiatan cinta damai tidak sepatutnya ditindas oleh pemerintah. Dalam 12 tahun terakhir, kami telah mengadakan protes damai semacam ini untuk secara terus-menerus meningkatkan kesadaran publik akan penindasan di China, dan mereka telah menjadi daya tarik tersendiri di kota. Namun, kegiatan kami baru-baru ini diintervensi oleh Departemen Kebersihan Makanan dan Lingkungan. Telah terbukti, mereka bermaksud membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi kami. Misalnya, ketika wakil perdana menteri PKC mengunjungi Hong Kong pada bulan Agustus lalu, orang-orang bahkan tidak diizinkan untuk mengenakan t-shirt [berkaitan dengan pembantaian Lapangan Tiananmen tahun 1989]"
Juru bicara itu menekankan bahwa warga Hong Kong memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai dan melakukannya di tempat umum. Campur tangan dari pemerintah terhadap kegiatan klarifikasi Falun Gong, termasuk relokasi paksa dan penyitaan materi demonstrasi, melanggar Undang-Undang Dasar. Sebagai korban gangguan tersebut, praktisi akan menggunakan hak mereka untuk mencari keadilan di pengadilan.
Dalam beberapa hari terakhir, banyak praktisi telah mengunjungi FEHD dan instansi terkait untuk mengklarifikasi fakta dan mengungkapkan pendapat mereka. Mereka secara jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan mencabut setiap spanduk dan poster. Menurut praktisi Liao Qiulan yang telah terlibat dalam upaya ini, beberapa pejabat tingkat tinggi itu terdiam dan tidak berdaya menghadapi klarifikasi praktisi.
Juru bicara mengatakan gangguan ini mengungkapkan bahwa pemerintah Hong Kong sekali lagi bekerja sama dengan PKC untuk mengimpor tirani ke Hong Kong dan menginjak-injak nilai-nilai dasar Hong Kong. Masyarakat umum tidak akan setuju dengan ini dan pegawai negeri tidak akan membantu pemerintah dalam perbuatan salah ini. Dia menyerukan kepada masyarakat umum untuk melindungi nilai-nilai dasar Hong Kong.
Leung Kwok-hung, anggota dewan legislatif, mendesak masyarakat umum untuk waspada terhadap pelanggaran pemerintah atas hak-hak sipil. "Menurut Undang-Undang Dasar, kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi dasar. Insiden ini tidak hanya menargetkan Falun Gong, itu menargetkan seluruh masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan pemerintah membatasi hak-hak warga negara dengan alasan apa pun."
Raymond Wong, anggota dewan legislatif, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh terancam tak peduli peraturan apa yang akan ditetapkan untuk pemilihan tingkat distrik mendatang. Dia percaya bahwa kejadian ini sudah direncanakan oleh pemerintah dan PKC ada di belakangnya karena PKC tidak dapat menolerir upaya-upaya damai Falun Gong untuk mengakhiri penganiayaan.
Chinese: http://minghui.ca/mh/articles/2011/9/11/港府屈从中共-订恶法企图拆除真相展板（图）-246584.html
English: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/13/128067.html
Namun, sejak kunjungan terakhir wakil perdana menteri PKC Li Keqiang pada bulan Agustus 2011, pemerintah Hong Kong telah mengambil serangkaian langkah-langkah untuk menekan kebebasan hak-hak sipil dalam berekspresi dan untuk membatasi kegiatan media umum. Pada tanggal 2 September beberapa tempat klarifikasi Falun Gong menerima surat dari Departemen Kebersihan Makanan dan Lingkungan (FEHD) yang menuntut para praktisi agar mencabut poster dan spanduk serta memberikan sangsi denda sampai $ 10.000 HKD dan selanjutnya $ 300 HKD / hari. Pada 8 September, lebih dari 10 tempat telah menerima surat semacam itu. Sebagai contoh, lebih dari 10 petugas FEHD baru-baru ini pergi ke Lok Ma Chau dan mereka mengikat sebuah surat yang dibungkus plastik pada setiap spanduk dan poster praktisi. Mereka juga mengatakan kepada praktisi untuk segera mencabutnya karena akan diadakan pemilihan tingkat distrik. Mereka berdiam di tempat sekitar satu jam, mengganggu para praktisi yang sedang melakukan klarifikasi rutin mereka. Para petugas FEHD mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.
Seorang juru bicara Falun Gong Hong Kong mengatakan kegiatan klarifikasi fakta mereka, termasuk menampilkan spanduk dan poster di tempat umum, merupakan hak dasar kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Hong Kong. Dia berkata:
"Semua poster kami atur setiap hari pada awal kegiatan dan dicabut pada akhir kegiatan. Poster dan spanduk kami tidak membahayakan orang yang lewat, lalu lintas atau kesehatan masyarakat. Kegiatan cinta damai tidak sepatutnya ditindas oleh pemerintah. Dalam 12 tahun terakhir, kami telah mengadakan protes damai semacam ini untuk secara terus-menerus meningkatkan kesadaran publik akan penindasan di China, dan mereka telah menjadi daya tarik tersendiri di kota. Namun, kegiatan kami baru-baru ini diintervensi oleh Departemen Kebersihan Makanan dan Lingkungan. Telah terbukti, mereka bermaksud membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi kami. Misalnya, ketika wakil perdana menteri PKC mengunjungi Hong Kong pada bulan Agustus lalu, orang-orang bahkan tidak diizinkan untuk mengenakan t-shirt [berkaitan dengan pembantaian Lapangan Tiananmen tahun 1989]"
Juru bicara itu menekankan bahwa warga Hong Kong memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai dan melakukannya di tempat umum. Campur tangan dari pemerintah terhadap kegiatan klarifikasi Falun Gong, termasuk relokasi paksa dan penyitaan materi demonstrasi, melanggar Undang-Undang Dasar. Sebagai korban gangguan tersebut, praktisi akan menggunakan hak mereka untuk mencari keadilan di pengadilan.
Dalam beberapa hari terakhir, banyak praktisi telah mengunjungi FEHD dan instansi terkait untuk mengklarifikasi fakta dan mengungkapkan pendapat mereka. Mereka secara jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan mencabut setiap spanduk dan poster. Menurut praktisi Liao Qiulan yang telah terlibat dalam upaya ini, beberapa pejabat tingkat tinggi itu terdiam dan tidak berdaya menghadapi klarifikasi praktisi.
Juru bicara mengatakan gangguan ini mengungkapkan bahwa pemerintah Hong Kong sekali lagi bekerja sama dengan PKC untuk mengimpor tirani ke Hong Kong dan menginjak-injak nilai-nilai dasar Hong Kong. Masyarakat umum tidak akan setuju dengan ini dan pegawai negeri tidak akan membantu pemerintah dalam perbuatan salah ini. Dia menyerukan kepada masyarakat umum untuk melindungi nilai-nilai dasar Hong Kong.
Leung Kwok-hung, anggota dewan legislatif, mendesak masyarakat umum untuk waspada terhadap pelanggaran pemerintah atas hak-hak sipil. "Menurut Undang-Undang Dasar, kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi dasar. Insiden ini tidak hanya menargetkan Falun Gong, itu menargetkan seluruh masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan pemerintah membatasi hak-hak warga negara dengan alasan apa pun."
Raymond Wong, anggota dewan legislatif, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh terancam tak peduli peraturan apa yang akan ditetapkan untuk pemilihan tingkat distrik mendatang. Dia percaya bahwa kejadian ini sudah direncanakan oleh pemerintah dan PKC ada di belakangnya karena PKC tidak dapat menolerir upaya-upaya damai Falun Gong untuk mengakhiri penganiayaan.
Chinese: http://minghui.ca/mh/articles/2011/9/11/港府屈从中共-订恶法企图拆除真相展板（图）-246584.html
English: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/13/128067.html
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 2023 Minghui.org
