Kantor 610 Melangkahi Prosedur Hukum Dalam Sidang Chongqing

(Minghui.org) Peraturan hukum melarang intervensi eksternal dalam proses hukum dan menjaga semua pihak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ketika pengacara hukum bagi tiga praktisi Falun Gong mengetahui bahwa klien mereka telah disidang tanpa kasusnya diserahkan ke Kejaksaan terlebih dahulu, seperti yang disyaratkan hukum, mereka merasa sudah sewajarnya segera meninggalkannya.

Betapa terkejutnya mereka ketika Kantor 610, organisasi di  luar hukum yang tidak punya peran dalam sistem hukum, menyela dan memaksa sidang untuk dilanjutkan.

Setelah sidang terhadap Du Yangxi, Qin Aiming dan Qin Huaxia dimulai, pengacara menemukan ilegalitas sidang dan mendorong penghentian segera. Ini dianggap merupakan keputusan mudah bagi hakim dengan menangguhkannya hari itu.

Pada hari kedua sidang, jaksa publik mengeluarkan “surat tambahan” yang dikeluarkan oleh Kantor 610 setempat malam sebelumnya dan hakim mengizinkan sidang ini berlanjut berdasarkan dokumen tidak resmi ini.

Pengacara bertanya kepada jaksa, ”Apa sebenarnya Kantor 610 itu? Apakah punya wewenang hukum untuk menerima kasus dan mendakwa siapa pun serta menginjak-injak proses hukum yang berlaku?”

Dinamakan sesuai tanggal pendiriannya 10 Juni 1999, Kantor 610 adalah badan di luar hukum yang ditugaskan untuk menjalankan penganiayaan Partai Komunis Tiongkok terhadap Falun Gong. Praktisi Falun Gong di Tiongkok menghadapi penangkapan sewenang-wenang, dipenjarakan dan disiksa karena menolak melepaskan keyakinan mereka atas paksaan pihak berwenang.

Menurut sistem hukum Tiongkok, kepolisian yang menangkap harus mengajukan kasus ke kejaksaan sebelum mengeluarkan tuduhan terhadap tersangka. Pengadilan tidak dapat melanjutkan sidang jika tersangka tidak didakwa secara resmi.

Hakim menangguhkan sidang pada 29 April tanpa mengumumkan vonis.

Laporan sebelumnya:

Enam Praktisi Disidangkan di Pengadilan Chongqing

Chinese version click here

English version click here