(Minghui.org) Jumlah tuntutan pidana yang diajukan terhadap Jiang Zemin, mantan kepala Partai Komunis Tiongkok, karena meluncurkan dan mengarahkan penganiayaan terhadap Falun Gong, melewati empat puluh ribu berkas pada pekan lalu.
Mantan senator Kanada dan penggagas dari sahabat Falun Gong Parlemen Kanada, Consiglio Di Nino, diwawancarai atas perkembangan ini dan percaya bahwa ini adalah "langkah pertama yang berani yang akan menguntungkan tidak hanya Falun Gong, tetapi seluruh Tiongkok."Dia menyebut semakin banyaknya tuntutan, empat puluh ribu dalam dua bulan, "Drastis."
"Saya mendorong orang lain untuk melanjutkannya," katanya. "Ini akan sangat berarti, jika jutaan lebih mengikutinya. Saya percaya bahwa mereka harus melakukan itu, jika mereka benar-benar memiliki harapan untuk mengubah posisi Tiongkok pada beberapa masalah-masalah ini."
Di Nino memuji praktisi Falun Gong yang telah mengawali untuk mengajukan tuntutan hukum tersebut.
"Apa yang orang-orang ini lakukan, berdasarkan bagaimana Tiongkok memperlakukan orang-orang yang telah menantang mereka di masa lalu, penganiayaan dan berdampak pada kematian, ini adalah orang-orang yang sangat berani," katanya.
Ia berharap bahwa orang lain yang mencari kebebasan akan mengikuti, sambil berkata, "Tidak ada pertanyaan bahwa mereka adalah simbol atau contoh untuk orang-orang Tiongkok lainnya agar mengikuti. Ini selalu mendapat beberapa penentangan orang lain. Ini tidak mudah. Kadang-kadang hal yang mudah dilakukan adalah tetap diam, tetapi semakin kita diam, semakin sedikit perolehan kita bagi kemanusiaan."
Di Nino mengatakan bahwa tuntutan hukum dan upaya serupa "akan membawa perubahan yang Tiongkok inginkan. Mereka harus menyuarakan impian mereka. Mereka harus mengungkapkannya sebagai kolektivitas. Ketika hal itu terjadi, maka Tiongkok akan menjadi bangsa yang besar."
Perubahan terbaru dalam hukum Tiongkok sekarang memungkinkan bagi warga untuk menjadi penuntut dalam kasus pidana, dan banyak praktisi melakukan langkah yang tepat untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap mantan diktator.
Berbicara tentang undang-undang baru ini, Di Nino mengatakan: "Sebuah usaha untuk menenangkan hanya merupakan langkah pertama, tetapi kebebasan adalah langkah kedua. Langkah pertama adalah sangat penting, tetapi yang kedua adalah kritis."
Meskipun ia skeptis terhadap pemerintah Tiongkok karena catatan Hak Asasi Manusianya, ia berharap perubahan dalam sistem hukum Tiongkok tidak hanya simbolis, tetapi ekspresi yang tulus dan jujur untuk perubahan yang akan datang.
Senator Di Nino telah menjadi pendukung dari gerakan demokrasi di Tiongkok sejak peristiwa di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang optimis, dan percaya bahwa masalah Hak Asasi Manusia di Tiongkok akhirnya akan diselesaikan.
Percaya pada kekuatan rakyat untuk melakukan perubahan besar, katanya, "Empat puluh ribu telah memulai sebuah gerakan baru di Tiongkok, yang harus berkembang tidak hanya jutaan, tetapi ratusan juta, menuntut tidak hanya pelaku untuk dihukum, tetapi perubahan sehingga Tiongkok dapat menjadi negara besar."
Sebagai ujung tombak dalam penciptaan sahabat Falun Gong di parlemen. Di Nino percaya bahwa "tidak ada yang harus tunduk pada penolakan hak-hak kebebasan. Falun Gong adalah demonstran damai untuk keyakinan yang tidak berbahaya bagi negara."
Latar belakang
Pada tahun 1999, Jiang Zemin, ketua Partai Komunis Tiongkok, mengabaikan anggota Komite Tetap Politbiro lainnya dan melancarkan penindasan berdarah terhadap Falun Gong.
Di bawah perintahnya, Partai Komunis Tiongkok membentuk lembaga keamanan di luar kerangka hukum, “Kantor 610” pada 10 Juni 1999. Organisasi tersebut berada di atas kepolisian dan sistem yudisial dalam melaksanakan perintah Jiang terkait Falun Gong: hancurkan reputasi mereka, bangkrut kan secara finansial, dan hancurkan mereka secara fisik.
Penganiayaan ini telah mengakibatkan kematian banyak praktisi Falun Gong selama 16 tahun terakhir. Lebih banyak lagi yang telah disiksa karena keyakinan mereka dan bahkan dibunuh untuk diambil organ tubuhnya. Jiang Zemin bertanggung jawab langsung karena telah memulai dan melanjutkan penganiayaan brutal tersebut.
Konstitusi Tiongkok mengizinkan warga untuk menjadi penggugat dalam kasus pidana, dan banyak praktisi yang sekarang menggunakan hak tersebut untuk mengajukan gugatan pidana terhadap mantan diktator itu
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 2023 Minghui.org
