Otoritas Komunis di Shandong Melecehkan Praktisi yang Menuntut Jiang Zemin

(Minghui.org) Pejabat Partai Komunis Tiongkok di Pingdu, Provinsi Shandong melecehkan praktisi Falun Gong yang mengajukan tuntutan pidana terhadap mantan diktator Tiongkok, Jiang Zemin.

Polisi juga berusaha merampas barang-barang pribadi praktisi, tetapi dihentikan oleh para pemiliknya yang menolak polisi mengambil barang-barang pribadi mereka.

Pada 4 Agustus, rumah Xu Meiying [wanita] digeledah oleh Yu Zhongjiang, Sekretaris Partai Desa Liulin, Guo Yucheng, seorang agen dari Kantor 610 Kota Pingdu, dan pejabat lainnya, tiga orang pria yang menolak memperlihatkan identitas mereka.

Guo menyita buku-buku Falun Gong, Xu mengejar mereka dan merebut buku-buku itu kembali.

Mereka kemudian pergi ke rumah Sui Shouzhong [pria]. Kalimat pertama mereka, “Apakah kamu menuntut Jiang Zemin?” Sui menjawab, “Ya, Betul!” Guo meminta nama orang yang membantu Sui, tetapi ia menolak untuk menjawabnya.

Guo melihat-lihat rumah, Sui mengatakan kepada mereka, “Kamu boleh bertanya pada saya. Tetapi tidak ada yang boleh mengambil barang apa pun dari rumah saya. Hukum mengizinkan kami untuk menuntut Jiang Zemin, dan kami dapat menuntut siapa pun yang melanggar hukum.” Para pejabat itu langsung pergi.

Latar Belakang

Pada tahun 1999, Jiang Zemin, ketua Partai Komunis Tiongkok, mengabaikan anggota Komite Tetap Politbiro lainnya dan melancarkan penindasan berdarah terhadap Falun Gong.

Penganiayaan ini telah mengakibatkan kematian banyak praktisi Falun Gong  selama 16 tahun terakhir. Lebih banyak lagi yang telah disiksa karena keyakinan mereka dan bahkan dibunuh untuk diambil organ tubuhnya. Jiang Zemin bertanggung jawab langsung karena telah memulai dan melanjutkan penganiayaan brutal tersebut.

Di bawah perintahnya, Partai Komunis Tiongkok membentuk lembaga keamanan di luar kerangka hukum, “Kantor 610” pada 10 Juni 1999. Organisasi tersebut   berada di atas kepolisian dan sistem yudisial dalam melaksanakan perintah Jiang terkait Falun Gong: hancurkan reputasi mereka, bangkrutkan secara finansial, dan hancurkan mereka secara fisik.

Konstitusi Tiongkok mengizinkan warga untuk menjadi penggugat dalam kasus pidana, dan banyak praktisi yang sekarang menggunakan hak tersebut untuk mengajukan gugatan pidana terhadap mantan diktator itu.

Chinese version click here

English version click here