Taiwan Menolak Pejabat Tiongkok yang Terlibat Menganiaya Falun Gong

(Minghui.org) Taiwan baru-baru ini menolak masuk setidaknya tiga pejabat Tiongkok yang telah terlibat dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, sebuah aliran spiritual yang dilarang secara tidak sah di Tiongkok. Delegasi yang dipimpin oleh para pejabat juga ditolak masuk pada saat bersamaan.

Pada tahun 2011, Badan Legislatif Yuan dan 16 kabupaten dan kota telah meloloskan mosi untuk tidak menerima undangan, tidak mengundang, dan tidak menerima pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Foto-foto itu menunjukkan Legislatif Yuan (kiri atas), Dewan Kota Baru Taipei (kanan atas), Dewan Kota Taichung (kiri bawah) dan Dewan Kota Kaohsiung setelah meloloskan mosi tersebut.

Hak Asasi Manusia Adalah Nilai Tertinggi

Chiu Chui-Cheng, Wakil Kepala Dewan Urusan Daratan, menegaskan bahwa Dewan tersebut membatasi izin pelanggar hak asasi manusia dari Tiongkok. Menurut Chiu seorang pejabat Tiongkok segera ditolak masuk jika dia memiliki catatan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong dan termasuk dalam Kantor 610, sebuah organisasi partai di luar kerangka hukum yang menganiaya Falun Gong. Ini untuk menekankan dan melaksanakan kebijakan Taiwan, yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia.

Chiu menekankan bahwa menghormati hak asasi manusia adalah nilai tertinggi dari semua nilai dan menegaskan bahwa Taiwan tidak menyambut orang-orang yang menginjak-injak hak asasi manusia.

Seorang pejabat mengatakan bahwa Asosiasi Falun Dafa Taiwan telah memberikan daftar orang-orang yang secara aktif berpartisipasi dalam penganiayaan terhadap Falun Gong. LSM lain juga mengajukan daftar pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Kebiasaan Internasional untuk Memboikot Pelanggar Hak Asasi Manusia

Legislator Chen Ting-Fei mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan nilai dasar yang penting di Taiwan. Dia percaya bahwa pemerintah harus melakukan penyelidikan lebih rinci mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok untuk memastikan bahwa siapa pun yang memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia seharusnya tidak diizinkan datang ke Taiwan.

Legislator Chang Li-Shan mengatakan bahwa kesepakatan harus ditetapkan untuk melindungi hak asasi manusia. Legislator Hsu Yung-Ming mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan internasional untuk menolak masuk orang-orang dengan catatan hak asasi manusia yang buruk dan dengan demikian menekankan pentingnya hak asasi manusia di Taiwan.

Pada tahun 2011, Badan Legislatif Yuan Taiwan dan 16 kabupaten dan kota telah meloloskan mosi untuk tidak menerima undangan, tidak mengundang, dan tidak menerima pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Latar Belakang

Falun Gong dipublikasikan pada tahun 1992 dan segera menyebar ke seluruh Tiongkok karena efeknya yang menguntungkan pada kesehatan dan moralitas. Hampir 100 juta orang yang berlatih pada tahun 1999. Karena iri hati, dan takut kehilangan kendali atas rakyat, Jiang Zemin, mantan kepala Partai Komunis Tiongkok, memprakarsai penganiayaan Falun Gong pada tanggal 20 Juli 1999.

Penindasan tersebut telah menyebabkan kematian banyak praktisi Falun Gong selama 18 tahun terakhir. Lebih banyak telah disiksa atas kepercayaan mereka. PKT bahkan melakukan pengambilan organ tubuh yang direstui negara untuk mendapatkan keuntungan di industri transplantasi organ.

Jiang Zemin secara langsung bertanggung jawab atas awal dan kelanjutan penganiayaan brutal. Di bawah arahan pribadinya, Partai Komunis Tiongkok mendirikan sebuah organisasi keamanan di luar kerangka hukum, Kantor 610, pada tanggal 10 Juni 1999. Organisasi tersebut menggalang pasukan polisi dan sistem peradilan dalam melaksanakan perintah Jiang mengenai Falun Gong: merusak reputasi mereka, memotong sumber keuangan, dan menghancurkannya secara fisik.

Karena penyensoran informasi oleh PKT, jumlah pasti praktisi yang terbunuh dalam penganiayaan belum diketahui.