Anggota Parlemen Perancis Mengungkapkan Kepedulian Tentang Pengambilan Organ Paksa di Tiongkok

(Minghui.org) Presentasi tentang pengambilan organ paksa menarik perhatian anggota parlemen Prancis selama forum yang menandai Peringatan ke-70 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadakan di Senat Perancis pada tanggal 16 November.

Forum ini menandai HUT ke-70 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Senator André Gattolin mensponsori forum tersebut dengan asosiasi Act for Human Rights. Pembicara termasuk Duta Hak Asasi Manusia François Croquette, dari Departemen Luar Negeri Perancis, dan perwakilan dari banyak organisasi.

Alexis Gennin, seorang ahli saraf dan konsultan ilmu pengetahuan untuk organisasi non-pemerintah Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), berbicara tentang metode yang digunakan para peneliti untuk mengumpulkan bukti untuk memverifikasi pengambilan organ paksa di Tiongkok.

Alexis Gennin (kiri), presiden Act for Human Rights; Marie-Françoise Lamperti (tengah); dan Senator André Gattolin (kanan)

Menurut Dr.Gennin, pengambilan organ dalam skala besar dari praktisi Falun Gong, Kristen, dan Tibet telah dikonfirmasi oleh beberapa investigasi independen internasional.

Dia mengatakan bahwa pada 1990-an, hanya 300 hingga 600 operasi transplantasi organ yang dilakukan di Tiongkok. Setelah penganiayaan Falun Gong mulai pada tahun 1999, 3.000 operasi semacam itu dilakukan pada tahun 2000. Angka itu mencapai 10.000 pada tahun 2001 dan 30.000 pada tahun 2006. Tetapi setelah istri seorang ahli bedah yang terlibat dalam pengambilan organ bersaksi pada tahun 2007 tentang kejahatan ini, yang dilakukan suaminya, pemerintah Tiongkok menghapus data pada operasi transplantasi organ.

Dr.Gennin berbicara tentang penyelidikan yang dilakukan oleh dua orang terkemuka Kanada, pengacara hak asasi manusia David Matas dan mantan anggota parlemen David Kilgour. Mereka menemukan bahwa waktu tunggu untuk organ di Tiongkok adalah sekitar tiga minggu, yang jauh lebih singkat daripada di negara-negara dengan regulasi sistem donor organ. Tiongkok tidak memiliki sistem semacam itu, dan beberapa rumah sakit Tiongkok telah mengakui kepada penyelidik bahwa organ mereka berasal dari praktisi Falun Gong.

Tiongkok mengklaim bahwa organ berasal dari tahanan yang dieksekusi mati, tetapi Dr.Gennin menyatakan bahwa jumlah tahanan yang dieksekusi di Tiongkok tidak sesuai dengan jumlah operasi transplantasi.

Dia percaya bahwa Perancis tidak boleh diam karena selama dua dekade terakhir banyak ahli bedah transplantasi organ Tiongkok telah dilatih di Perancis. Dia menunjukkan bahwa di Perancis, orang-orang menunggu 3 hingga 5 tahun untuk sebuah organ. Namun, setiap tahun 300 pasien dikeluarkan dari daftar tunggu. Mereka tidak menjalani operasi transplantasi di Prancis, atau meninggal. Dia mengatakan bahwa perlu membahas perubahan undang-undang untuk mencegah warga Prancis bepergian ke Tiongkok dan tanpa sadar berpartisipasi dalam kejahatan ini.

Setelah Dr.Gennin berbicara, Senator André Gattolin menegaskan bahwa pengambilan organ paksa di Tiongkok adalah genosida. Dia mengatakan bahwa parlemen di banyak negara, termasuk Prancis dan Italia, prihatin tentang masalah ini. Dia mengatakan bahwa anggota parlemen harus membantu dengan membuat undang-undang untuk memastikan warga tidak terlibat dalam perdagangan transplantasi organ ilegal di Tiongkok.

François Croquette, Duta Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri Prancis

François Croquette, Duta Besar Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri Perancis, mengatakan bahwa selama wawancara setelah forum itu, banyak orang berharap bahwa keanggotaan Tiongkok di beberapa organisasi internasional akan secara positif mempengaruhi situasi hak asasi manusia di negara tersebut, “namun hal ini belum terlaksana."

Ketika ditanya tentang penganiayaan Falun Gong, Croquette mengatakan bahwa Prancis telah mengangkat masalah ini kepada Tiongkok berkali-kali dengan harapan bahwa pemerintah Tiongkok akan menghormati kebebasan berkeyakinan, termasuk Falun Gong. Dia mengatakan bahwa Perancis bukan satu-satunya negara yang telah mencoba untuk membahas penganiayaan dengan Tiongkok; banyak negara lain telah melakukan hal yang sama, yang sangat signifikan.

Politikus Kamboja, Sam Rainsy

Sam Rainsy, seorang politikus Kamboja, mengatakan bahwa keadilan tidak akan pernah dapat diterapkan jika kebenarannya ditutupi: "Jika kita mempraktekkan kebenaran dan keadilan, kita tidak boleh melupakan para korban." Mengenai penganiayaan Falun Gong, dia berkata, "Orang-orang seharusnya menghormati kebebasan berkeyakinan. Kepercayaan dan meditasi membantu kita untuk mengbangkitkan diri kita, memperbaiki diri, dan menjadi orang yang lebih baik.”

Hakim Jean-François Zmirou

Hakim Jean-François Zmirou berbicara tentang tuntutan hukum praktisi Falun Gong terhadap mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin, yang memulai penganiayaan terhadap Falun Gong. Dia mengatakan bahwa tuntutan hukum menunjukkan bahwa orang ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan penganiayaan. Dia menambahkan bahwa tuntutan hukum juga dapat diajukan di Perancis.

Guy Aurenche

Guy Aurenche, bersama dengan Christians Acting to Abolish Torture (ACAT, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) menyarankan tiga cara untuk membantu kelompok-kelompok kepercayaan yang dianiaya di Tiongkok: Pelajari tentang keberadaan kelompok-kelompok ini, klarifikasi fakta kepada politisi sehingga mereka akan mengambil tindakan untuk membantu, dan menuntut agar pemerintah Tiongkok menandatangani hukum dan perjanjian yang bersangkutan. Dia mengatakan, "Kita harus memberi tahu pemerintah Tiongkok untuk mematuhi hukum yang mereka tanda tangani."