Laporan Forbes tentang Pengambilan Organ Paksa di Tiongkok

(Minghui.org) Forbes menerbitkan sebuah laporan berjudul "Akankah Kita Mengungkap Kebenaran Tentang Pengambilan Organ Paksa di Tiongkok?" Oleh Ewelina U. Ochab pada tanggal 21 Maret 2019.

Peragaan pengambilan organ yang disetujui negara oleh Partai Komunis Tiongkok dari praktisi Falun Gong yang masih hidup di Hong Kong pada tanggal 12 Januari 2013

Artikel Forbes dimulai dengan menyebutkan Hari Internasional PBB untuk Hak atas fakta Mengenai Pelanggaran HAM Berat dan untuk Martabat Korban.

Penulis melanjutkan dengan menggambarkan pengambilan organ yang disetujui negara oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dari tahanan hati nurani yang masih hidup, "Selama beberapa tahun terakhir, beberapa peneliti (termasuk pengacara dan penyelidik) telah mengangkat masalah pengambilan organ paksa di Tiongkok, yaitu, praktik ilegal pengambilan organ dari individu yang tidak menyetujuinya."

Ia melanjutkan, “Meskipun Tiongkok berpendapat bahwa ada sekitar 10.000 transplantasi organ yang dilakukan di Tiongkok per tahun, semua sesuai dengan hukum, para peneliti menyatakan bahwa ini jauh dari kebenaran. Memang, para peneliti menunjukkan bahwa jumlah transplantasi semacam itu lebih dekat antara 60.000 dan 100.000 setahun, jauh lebih tinggi dari perkiraan pejabat Tiongkok.”

Para pelaku kejahatan adalah pejabat PKT, bertindak dalam kerja sama dengan ahli bedah, otoritas penjara, dan pejabat militer.

Para peneliti menemukan bahwa sebagian besar organ diperoleh melalui pengambilan organ paksa secara ilegal dari tahanan hati nurani, termasuk Falun Gong, Buddha Tibet, Uighur, dan umat Kristen Gereja rumahan.

Tahanan hati nurani meninggal karena pengambilan organ paksa, atau lebih tepatnya, mereka dibunuh dalam proses itu.

Pengambilan Organ Paksa Mendapatkan Perhatian di Banyak Negara

Laporan tersebut menyatakan bahwa masalah pengambilan organ paksa mendapat perhatian di Parlemen Eropa, AS, Kanada, Inggris, dan banyak negara lainnya. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah kurangnya bukti, karena korban pengambilan organ paksa dikremasi.

Laporan lebih lanjut menyatakan bahwa the China Tribunal, pengadilan masyarakat independen, telah mulai menyelidiki masalah pengambilan organ paksa di Tiongkok. Pengadilan telah mendengar dari beberapa saksi, yang memberikan elemen penting tentang praktik tersebut.

Pencarian Saksi dan Bukti

Seorang praktisi wanita Falun Gong yang dipenjara dan disiksa selama beberapa tahun di Tiongkok berkata, "Setiap praktisi Falun Gong mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan memeriksa darahnya. Bahkan mereka yang menderita gangguan mental tidak terkecuali.”

“Tahanan lain yang bukan praktisi Falun Gong tidak menjalani ini. Pada waktu itu saya sudah tahu bahwa pemeriksaan kesehatan bukan untuk kesehatan kami. Setelah pemeriksaan, saya menemukan bahwa beberapa praktisi telah menghilang. Saya tidak tahu ke mana mereka pergi ... saya tidak pernah mendengar khabar dari para praktisi yang dipindahkan."

“Saya mengerti alasan untuk pemeriksaan medis ini setelah saya mendengar tentang pengambilan organ dari praktisi Falun Gong yang masih hidup oleh PKT. Lalu mengerti dalamnya tipuan PKT.”

Artikel selanjutnya mengatakan bahwa ini bukan pernyataan yang tersembunyi, serta pemeriksaan medis yang serupa disaksikan oleh praktisi Falun Gong lainnya.

The China Tribunal sedang mencari lebih banyak saksi dan bukti, berencana untuk memberikan keputusan terakhir pada bulan Juni.

Artikel tersebut menyatakan bahwa Anggota Parlemen Inggris juga mengambil langkah berdasarkan informasi tentang masalah ini dan meminta pemerintah Inggris mengambil tindakan untuk menyelidikinya.

Diharapkan "Pekerjaan yang dilakukan oleh the China Tribunal dan Anggota Parlemen Inggris dapat menjelaskan lebih lanjut tentang situasi tahanan hati nurani di Tiongkok dan mengenang para korban dengan cara ini."

Artikel itupun diakhiri dengan mengatakan, "... untuk martabat para korban, di masa lalu dan di masa depan, kita harus menyelidiki serta mencari kebenaran dengan tujuan akhir untuk menghentikan pelanggaran HAM berat seperti itu."