(Minghui.org) Anggota Parlemen Kanada mengeluarkan mosi tidak mengikat pada tangal 22 Februari 2021, menyatakan pelanggaran hak asasi manusia oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap Uyghur di Xinjiang sebagai genosida.
Mosi ini diajukan oleh Anggota Parlemen Michael Chong, wakil ketua Komite Tetap Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Internasional, pada tanggal 18 Februari. Mosi itu disahkan di DPR dengan suara terbanyak dari semua 266 anggota parlemen.
Tangkapan layar dari Anggota Parlemen John McKay selama debat DPR pada tanggal 18 Februari 2021
Memperlakukan PKT Seperti Seseorang Memperlakukan Teroris atau Preman Mafia
Selama debat pada tanggal 18 Februari, anggota parlemen John McKay mengatakan bahwa mosi ini membawa kesempatan bagi pemerintah untuk merefleksikan "kemarahan yang mendalam dari rakyat Kanada terhadap Partai Komunis Tiongkok."
Dia berkata bahwa kesombongan dan ketidaktahuan yang diungkapkan oleh pejabat PKT dan diplomat mereka telah mengobarkan semangat orang Kanada. Dia menunjukkan bahwa “Poin pertikaian yang paling jelas adalah penculikan sandera terhadap Michaels oleh Pemerintah Tiongkok. Pemerintah Kanada harus dibatasi ketika berurusan dengan realitas penculikan.”
Warga Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor ditangkap di Tiongkok setelah Meng Wanzhou, CFO dan wakil ketua dewan perusahaan telekomunikasi Tiongkok Huawei, ditangkap pada tanggal 1 Desember 2018 di Bandara Internasional Vancouver oleh petugas Badan Layanan Perbatasan Kanada.
“Penculikan dilakukan. Itu adalah ciri khas teroris, kejahatan terorganisir, negara-negara jahat, dan Partai Komunis Tiongkok." Anggota Parlemen McKay berkata, “Itu bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai bangsa yang beradab, apalagi aturan hukum. Seharusnya, Pemerintah Kanada berurusan dengan Pemerintah Tiongkok seperti yang dilakukan terhadap para teroris atau preman Mafia; oleh karena itu, ini memiliki konsekuensi relasional, seperti halnya debat ini."
Dia menambahkan bahwa “Tidak ada kesepakatan perdagangan, konvensi, nota kesepahaman, atau kontrak yang sebanding dengan kertas yang tertulis dengan pemerintah ini. Kerentanan apa pun akan dieksploitasi oleh Pemerintah Tiongkok, dan tidak ada dasar untuk kepercayaan apa pun, untuk usaha apa pun, atau untuk pemahaman apa pun.”
Meninggalkan Konvensi dan Aturan Internasional
Anggota parlemen McKay juga mengatakan bahwa PKT "telah memutuskan bahwa ia tidak menghormati negara lain, besar atau kecil." Sasarannya adalah "menjadikan semua bangsa sebagai negara bawahan, termasuk Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Inggris Raya".
Dia ingat bahwa ketika Nixon mengunjungi Tiongkok pada tahun 1970-an, “adalah niat keluarga bangsa-bangsa untuk membawa Tiongkok keluar dari keadaan terbelakangnya melalui serangkaian kesepakatan perdagangan yang menguntungkan, yang paling signifikan adalah masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia.”
Tetapi kenyataannya adalah bahwa “selama bertahun-tahun, Tiongkok telah menganggap hukum, konvensi, dan aturan WTO sebagai aturan biasa yang harus dibuang bila memungkinkan. Tampaknya kecurangan ada untungnya.”
“Pencurian yang meluas, perdagangan sepihak, pemblokiran tarif, dan korupsi langsung telah memicu peningkatan kekayaan Tiongkok yang spektakuler, dan barat lambat merespons. Bersamaan dengan itu, agresi militer yang tidak terjawab di Laut China Selatan, dengan pembentukan pulau-pulau buatan dan intimidasi angkatan laut negara lain, terutama dari Filipina dan Vietnam, telah semakin mengakar status pengganggu dari Tiongkok." dia menambahkan.
Produk Pekerja Budak Tiongkok di Rantai Pasokan Kanada
Anggota parlemen McKay menunjukkan bahwa selain mengabaikan aturan internasional, PKT juga menggunakan sumber daya keuangannya yang besar untuk membeli atau mengintimidasi negara berkembang lainnya. Pada saat yang sama, ia terlibat dalam pencurian kekayaan intelektual yang meluas di negara-negara maju.
Selain itu, penggunaan tenaga kerja perbudakan di Tiongkok juga telah menghancurkan banyak industri di Kanada. Globe and Mail, Toronto Star, dan CBC telah melaporkan bahwa "jaringan budak yang luas memproduksi semua jenis barang, banyak di antaranya memasuki rantai pasokan Kanada".
The Globe and Mail juga baru-baru ini memuat cerita tentang solar giant Canadian Solar dan dua perusahaan pertambangan berada dalam "bahaya besar karena rantai pasokan mereka tercemar oleh tenaga kerja perbudakan".
“Pekerja dan perusahaan Kanada tidak dapat bersaing dengan pekerja perbudakan. Praktik ini begitu tersebar luas sehingga pertimbangan harus diberikan pada perubahan keseimbangan, dengan asumsi bahwa barang yang keluar dari Tiongkok memiliki unsur budak di dalamnya kecuali terbukti sebaliknya," kata anggota parlemen McKay.
Anggota parlemen McKay mengatakan bahwa undang-undang perbudakan modern Bill C-423 yang dia perkenalkan di Parlemen terakhir telah diambil di Senat dan sekarang menjadi Bill S-216. Dia menyarankan agar Pemerintah Kanada mengambil alih dan memastikan bahwa "orang Kanada tidak akan dengan sengaja membeli produk yang dibuat oleh budak" dan “Perusahaan dengan ukuran tertentu akan diminta untuk memberikan sertifikasi kepada Menteri Keamanan Publik bahwa mereka telah memeriksa rantai pasokan dan yakin bahwa tidak ada perbudakan di dalamnya."
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bukan "Masalah Internal"
Anggota Parlemen McKay menekankan bahwa “Kekayaan yang dibangun di atas pencurian, intimidasi, menjiplak, dan perbudakan adalah ciri khas pemerintah Tiongkok ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hak asasi manusia, apalagi integritas moral, adalah konsep yang asing bagi pemerintah yang sangat jahat ini."
Dia mengatakan bahwa PKT menganggap pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong dan provokasi militer agresif yang terus meningkat di Taiwan sebagai "masalah internal", tetapi "jelas-jelas bukan masalah internal."
Di atas semua itu, "Ada kekhawatiran internasional lainnya: pertempuran perbatasan dengan India, penduduk Tibet, pelecehan terhadap warganya sendiri, tuduhan yang dibuktikan tentang pengambilan organ praktisi Falun Gong, dan perusakan gereja-gereja Kristen secara sembarangan."
Berkenaan dengan bukti ekstensif "penyiksaan, perbudakan, pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan pembatasan hak untuk mendapatkan hak yang adil" terhadap Uyghur "semua bukti menunjukkan satu arah dan semua disinformasi negara menunjuk ke arah lain."
“Pemerintah Tiongkok tidak menghormati hak negara lain, tidak menghormati hak orang lain, tidak menghormati hak warganya sendiri, dan tentu saja tidak menghormati hak kelompok minoritas. Saya berani mengatakan bahwa Pemerintah Tiongkok tidak akan menghormati pengesahan mosi ini." Kata anggota parlemen McKay.
Dia menyarankan pemerintah Kanada untuk mengadopsi berbagai kebijakan, termasuk sanksi Magnitsky terhadap pejabat Tiongkok, sanksi perdagangan, tekanan diplomatik, dan reformasi lembaga multilateral untuk menekan pelanggaran HAM berat PKT.
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 2023 Minghui.org
