(Minghui.org) Departemen Luar Negeri A.S. menerbitkan 2020 Country Reports on Human Rights Practices (Laporan Negara Tahun 2020 tentang Praktik Hak Asasi Manusia) pada 30 Maret. Bagian tentang Tiongkok menyoroti pelanggaran hak asasi manusia oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), termasuk pelanggaran terhadap praktisi Falun Gong dan pengacara hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia adalah Universal

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

Antony Blinken, Sekretaris Negara Amerika Serikat, mengatakan dalam konferensi pers pada 30 Maret, "Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku tindakan mengerikan ini."

Blinken mengatakan, hanya mengeluarkan laporan saja tidak cukup. “Laporan tahunan hak asasi manusia ini penting, tapi tentu saja tidak cukup. Kami akan menggunakan berbagai alat lain untuk menghentikan pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pelaku,” jelasnya. “Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan bekerja sama dengan Kongres Amerika Serikat, yang telah mengeluarkan undang-undang yang memberikan kewenangan baru untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hak asasi manusia, hal-hal seperti Undang-Undang Magnitsky Global, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, undang-undang penting lainnya, dan terus menunjukkan komitmen bipartisan untuk memajukan hak asasi manusia.

“Salah satu prinsip inti hak asasi manusia adalah bahwa mereka bersifat universal,” tambah Blinken. “Semua orang berhak atas hak-hak ini, di mana pun mereka dilahirkan, apa yang mereka yakini, siapa yang mereka cintai, atau karakteristik lainnya. Hak asasi manusia juga setara; tidak ada hierarki yang menjadikan beberapa hak lebih penting daripada yang lain."

Kekejaman Terhadap Praktisi dan Pengacara Falun Gong

Bagian 79 halaman di Tiongkok menyebutkan pengambilan paksa organ: “... aktivis dan beberapa organisasi terus menuduh pemerintah mengambil paksa organ dari tahanan hati nurani, termasuk penganut agama dan spiritual seperti praktisi Falun Gong dan tahanan Muslim di Xinjiang.”

Mengenai penangkapan dan penahanan ilegal, laporan tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang Tiongkok menggunakan penahanan administratif untuk mengintimidasi pendukung politik dan agama dan untuk mencegah demonstrasi publik: “Bentuk penahanan administratif termasuk perawatan wajib rehabilitasi narkoba (untuk pengguna narkoba), 'penahanan dan pelatihan' (untuk pelaku kriminal ringan), dan pusat 'pendidikan hukum' untuk aktivis politik dan pemeluk agama, khususnya praktisi Falun Gong."

Pengacara hak asasi manusia juga menjadi sasaran. Pemerintah Tiongkok menangguhkan atau mencabut izin usaha atau izin hukum dari beberapa pengacara yang menangani kasus sensitif, termasuk membela pembangkang pro-demokrasi, aktivis gereja rumah, praktisi Falun Gong, atau pengkritik pemerintah. Lebih khusus lagi, pihak berwenang menggunakan proses peninjauan lisensi tahunan yang dikelola oleh Semua Asosiasi Pengacara Tiongkok untuk menahan atau menunda perpanjangan lisensi profesional pengacara.

Salah satu contohnya adalah Qin Yongpei, yang diberhentikan pada Mei 2018 setelah berpraktik hukum selama sekitar 20 tahun. Menurut laporan tersebut, “Pada Mei [2020], otoritas Nanning mengadili Qin Yongpei secara tertutup, tidak mengizinkan pengacaranya untuk hadir; per Desember tidak ada pembaruan tentang hasil persidangan... Qin telah menangani beberapa kasus hak asasi manusia, termasuk kasus dari '709' pengacara (mengacu pada tindakan keras pemerintah skala nasional terhadap pengacara hak asasi manusia dan pendukung hak asasi lainnya yang dimulai pada tanggal 9 Juli 2015) dan praktisi Falun Gong, membantu banyak orang miskin dan rentan, dan memublikasikan pelanggaran oleh pejabat tinggi pemerintah serta PKT.

"Pengacara hak asasi manusia Gao Zhisheng, yang telah beberapa kali menghilang, telah hilang sejak 2017."

Praktisi Falun Gong, Bian Lichao, dikutip dalam laporan tersebut. Bian adalah seorang guru yang luar biasa di Sekolah Menengah Kailuan No.10 di Kota Tangshan, Provinsi Hebei. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun pada tahun 2012 dan dikirim ke Penjara Shijiazhuang.

Menurut laporan dari Minghui, karena dia mencari keadilan untuk Bian, putrinya, Bian Xiaohui dijatuhi hukuman tiga setengah tahun penjara pada April 2015 dan istrinya Zhou Xiuzhen dijatuhi hukuman empat tahun penjara sebulan kemudian. Penahanan, penyiksaan, pelecehan, dan stres berdampak pada Zhou, yang meninggal pada 19 April 2020.

Seluruh artikel, grafik, dan konten yang dipublikasikan Minghui.org dilindungi oleh Hak Cipta. Publikasi/cetak ulang yang bersifat non-komersial diizinkan tetapi harus mencantumkan judul artikel, link sumber artikel dan dibuat jelas bahwa itu berasal dari website Minghui.org

Kategori: Dukungan dari Seluruh Dunia