Penganiayaan Finansial terhadap Falun Gong Meningkat Dalam Pengadilan Tiongkok

(Minghui.org) Lebih dari 20 praktisi Falun Gong ditangkap di Kabupaten Nong'an Provinsi Jilin pada 15 Juli 2020. Di antara mereka, lebih dari 10 orang dijatuhi hukuman sewenang-wenang mulai dari dua tahun hingga 10 tahun. Semua praktisi yang dihukum juga didenda dalam jumlah mulai dari 5.000 yuan hingga 20.000 yuan.

Insiden ini menyoroti penganiayaan finansial yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap praktisi, meningkat dari tahun ke tahun sejak penindasan dimulai pada tahun 1999.

Dari Kekejaman hingga Tindakan Finansial

Pemimpin PKT Jiang Zemin mulai menindak Falun Gong pada Juli 1999. Dia mendirikan Kantor 610 di semua tingkat pemerintahan, dari komite pusat PKT hingga lembaga pemerintah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, di seluruh Tiongkok. Penjara juga memiliki cabang sendiri.

Ini untuk memastikan implementasi menyeluruh dari kebijakan penganiayaan Falun Gong Jiang untuk “hancurkan reputasinya, membuat mereka bangkrut secara finansial, dan hancurkan mereka secara fisik.”

Tidak ada kejahatan yang dituntut kepada praktisi, jadi pejabat harus mengada-ada. Pada awalnya, praktisi didakwa dengan subversi. Karena tuduhan ini terlalu mengada-ada, Pasal 300 KUHP (menggunakan apa yang disebut organisasi sesat untuk menyabot penerapan hukum) mulai diterapkan secara umum sebagai dalih standar dalam semua kasus Falun Gong.

Belakangan, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung menggulirkan apa yang disebut dengan tafsir yudisial atas Pasal 300 KUHP. Penafsirannya sangat rinci dan dimaksudkan untuk membenarkan penganiayaan terhadap praktisi. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung memperbaharui tafsir yudisialnya atas Pasal 300 KUHP. Tidak hanya rincian lebih lanjut, setiap pelanggaran yang diduga dari undang-undang ini juga menjadi pelanggaran yang dapat dihukum.

Jaringan 610 mencakup Tim Kepemimpinan 610 dan Kantor 610. Direktur Tim Pimpinan 610 cenderung juga menjabat sebagai sekretaris Partai di Komite Pusat Politik dan Hukum (PLAC). Luo Gan (2002 – 2007), Zhou Yongkang (2007 – 2012), dan Meng Jianzhu (2012 hingga 2017) adalah tiga contohnya.

PLAC mengawasi semua badan penegak hukum, termasuk kepolisian. Sekretaris partai PLAC Pusat selalu menjadi anggota Komite Tetap Politbiro, puncak dari aparat PKT. Ini menjelaskan mengapa penganiayaan Falun Gong dari atas ke bawah dapat memobilisasi semua badan penegak hukum dan menyalahgunakan hukum untuk mencapai agendanya.

Di bawah Kepemimpinan 610 adalah Kantor 610 individu. Para direktur Kantor 610 biasanya adalah wakil sekretaris Partai PLAC. Kantor 610 di tingkat yang lebih rendah sering berada di divisi yang sama dengan Biro Keamanan Negara.

Awalnya diluncurkan setelah Layanan Keamanan Soviet (pendahulu KGB), layanan keamanan negara Tiongkok juga memiliki banyak nama dari waktu ke waktu. Saat ini dikenal sebagai Biro Keamanan Negara di lembaga pemerintah tingkat bawah, fungsi utamanya adalah menargetkan praktisi Falun Gong—warga negara yang tidak bersalah yang ingin menjadi orang yang lebih baik melalui prinsip Sejati-Baik-Sabar.

Dari hukuman yang relatif ringan hingga hukuman berat, dari hukuman penjara hingga denda, semuanya adalah tanda-tanda peningkatan sistematis Partai terhadap penindasan Falun Gong.

Studi Kasus

Apa yang terjadi pada praktisi Nong'an di awal artikel ini hanyalah salah satu dari sekian banyak tragedi yang terjadi. Berikut adalah lebih banyak contoh.

Tujuh praktisi dijatuhi hukuman di Pengadilan Ranghulu di Provinsi Heilongjiang pada 17 November 2021. Li Lizhuang dijatuhi hukuman 10 tahun delapan bulan dengan denda 80.000 yuan (Rp 176.000.000). Tang Zhuyin, sekitar 70 tahun, dijatuhi hukuman sembilan tahun empat bulan dengan denda 50.000 yuan (Rp 110.000.000).

Mu Yadong, seorang praktisi dari Kota Pingdingshan, Provinsi Henan, dihukum karena menyimpan informasi Falun Gong di komputernya. Dia menerima hukuman penjara delapan tahun dengan denda 100.000 yuan (Rp 220.000.000). Zhang Tingxiang dari Provinsi Guizhou dijatuhi hukuman 10 tahun dan denda 50.000 yuan (Rp 110.000.000). Selain itu, polisi menyita 80.000 yuan (Rp 176.000.000) ketika menggeledah rumahnya. Zhang Wei, juga dari Provinsi Guizhou, dijatuhi hukuman delapan tahun dengan denda 30.000 yuan (Rp 66.000.000).

Denda berat seperti itu dapat dikenakan dengan alasan apa pun. Setelah membagikan informasi Falun Gong kepada tetangga, Ma Junting, 82 tahun dari Universitas Sains dan Teknologi Shandong dijatuhi hukuman empat tahun. Hakima mendenda 30.000 yuan (Rp 66.000.000) dan polisi mendenda 40.000 yuan (Rp 88.000.000). Demikian pula, setelah membagikan kalender yang berisi informasi Falun Gong, Yuan Lixin dari Provinsi Heilongjiang ditahan selama 15 hari dan didenda 50.000 yuan (Rp 110.000.000).

Statistik dari Minghui menunjukkan bahwa pejabat Tiongkok memeras 711.400 yuan (Rp 1.565.080.000) dari 63 praktisi yang dihukum pada November 2021 di 17 provinsi. 343.000 dari 711.400 yuan berasal dari denda pengadilan, dan 368.400 sisanya dari pemerasan polisi.

Dalam 23 tahun terakhir sejak penganiayaan dimulai, praktisi Falun Gong telah menderita kerugian yang tak terhitung banyaknya.

Berbagai Bentuk

Selain denda, penganiayaan finansial terhadap praktisi Falun Gong juga mencakup bentuk-bentuk lain, termasuk hubungan kerja diputus paksa dan penolakan pensiun. Ketika praktisi dibebaskan dari pekerjaannya dan mencari peluang baru, pejabat akan mengancam calon majikan yang ingin mempekerjakan mereka.

Akibatnya, banyak praktisi menderita kesulitan keuangan. Banyak praktisi keluarganya hancur; mereka tidak mampu merawat orang tua atau menghidupi anak-anak mereka, dan seringkali anak-anak dibiarkan tanpa pengawasan ketika orang tua mereka berusaha mencari nafkah.

Selain denda, pejabat juga akan membekukan rekening bank praktisi dan menyita uangnya. Saat menggeledah rumah, polisi mengambil semua uang yang mereka temukan, mulai dari puluhan yuan, ratusan yuan, hingga lebih dari 100.000 yuan. Mereka bahkan mengambil perhiasan yang mereka lihat. Semua penyitaan ini dilakukan tanpa tanda terima atau catatan.

Ketika praktisi di pedesaan ditahan, pihak berwenang membiarkan pertanian mereka kosong, yang menghilangkan sumber pendapatan utama mereka. Tanpa penghasilan ditambah denda yang besar, para praktisi ini menghadapi kesulitan besar. Banyak yang terpaksa menceraikan pasangannya, dan mereka tidak mampu merawat anak-anak atau orang tuamereka.

Sebuah Keluarga dalam Kesengsaraan

Dalam sebuah surat kepada Biro Jaminan Sosial (SSB) setempat pada tahun 2021, warga Jinzhou, Wang Guixia, di Provinsi Liaoning, menggambarkan penderitaan keluarganya setelah pensiunnya dihentikan pada Agustus 2020.

Setelah Wang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara empat tahun, keluarganya berantakan. Ibu mertuanya hancur dan meninggal dalam lima hari. Suaminya mengalami serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Kedua anaknya sangat khawatir sehingga rambut mereka berubah menjadi abu-abu dalam semalam.

Wang dan suaminya telah tinggal bersama keluarga putra mereka. Sejak suaminya meninggal dua tahun lalu, uang pensiun Wang menjadi satu-satunya pendapatan keluarga. Cucunya menderita epilepsi. Selain halusinasi pendengaran, dia sangat lemah dan tidak bisa bekerja.

Menantu perempuan Wang menderita banyak penyakit dan juga tidak dapat bekerja. Putra Wang, di sisi lain, menderita pendarahan otak dan juga telah menjalani operasi karena nodul paru-paru.

Wang menulis: “Karena itulah, keluarga saya harus meminjam lebih dari 60.000 yuan untuk menutupi biaya pengobatannya.”

Ia melanjutkan: “Setelah dia keluar dari rumah sakit, tempat kerjanya merencanakan beberapa PHK. Dia harus kembali bekerja meskipun kesehatannya buruk. Dalam setahun terakhir, satu-satunya penghasilan bagi seluruh keluarga kami berasal dari putra saya, yang terpaksa bekerja meskipun ia sakit parah.”

Ada banyak kisah memilukan di Tiongkok di mana praktisi ditahan dan disiksa secara fisik, dihina dan mengalami trauma mental, saat diperas dan dianiaya secara finansial. Kami dengan tulus berharap bahwa orang-orang di dunia dapat membantu mengakhiri kekejaman ini, sehingga para praktisi di Tiongkok dapat mempraktikkan keyakinan mereka dengan bebas tanpa takut akan pembalasan.