Dari “Pengajuan Ganda” menjadi “Pengajuan Berlapis,” Banyak Cara yang Rezim Komunis Coba untuk Menghalangi Pengacara Mewakili Praktisi Falun Gong

(Minghui.org) Partai Komunis Tiongkok (PKT) tidak pernah menghentikan usahanya untuk menjebak dan menghukum praktisi Falun Gong sejak meluncurkan kampanye nasional melawan latihan spiritual yang damai ini pada Juli 1999. Pada tahun-tahun awal penganiayaan, tidak banyak orang, termasuk anggota keluarga dari praktisi yang menjadi sasaran, berani berbicara untuk mereka, takut akan pembalasan oleh pihak berwenang.

Namun berkat upaya gigih praktisi dalam meningkatkan kesadaran tentang penganiayaan, semakin banyak orang, termasuk pengacara hak asasi manusia, membela mereka baik di pengadilan opini publik maupun di pengadilan hukum.

“Pengajuan Ganda”

Untuk mencegah pengacara hak asasi manusia mewakili dan membela praktisi Falun Gong, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan fasilitas penahanan di seluruh negeri telah bekerja bahu membahu untuk memblokir jalan mereka dengan memberlakukan pembatasan yang sesungguhnya melanggar hukum terhadap pengacara. Salah satu batasan utama disebut "pengarsipan ganda," yang berarti bahwa seorang pengacara tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan praktisi-kliennya, meninjau dokumen kasusnya, atau hadir di pengadilan bersamanya kecuali dia telah mengajukan berkas 1) ke biro yudisial di yurisdiksi tempat perkara sedang diadili, dan 2) ke biro yudisial di yurisdiksi tempat firma hukum pengacara berada.

Biasanya pengacara berasal dari yurisdiksi yang berbeda (yang dapat berupa distrik berbeda di kota yang sama, kota berbeda di provinsi yang sama, atau provinsi yang sama sekali berbeda), itulah sebabnya dua biro yudisial terlibat (oleh karena itu disebut "pengajuan ganda" ).

Dalam keadaan normal, pengacara pembela tidak perlu meminta izin untuk mewakili klien kepada lembaga mana pun baik swasta maupun sektor publik. Persyaratan “pengajuan ganda” tidak ditemukan dalam undang-undang yang relevan, termasuk UU Pengacara, Hukum Acara Pidana, peraturan administrasi Dewan Negara atau Kementerian Kehakiman, atau interpretasi hukum yang relevan oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung Rakyat.

Biasanya selama pengacara telah menjalin hubungan formal pengacara-klien (artinya, menandatangani kontrak dengan klien mereka), mereka baik-baik saja. Dalam kasus non-Falun Gong, itu masih berlaku. Namun, ketika berhubungan dengan kasus Falun Gong, pengacara HAM harus memenuhi persyaratan yang melanggar hukum dan tidak masuk akal itu seperti "pengajuan ganda."

Beberapa pengacara mendapatkan pembalasan atau bahkan kehilangan lisensi profesional mereka ketika mereka menolak untuk bekerja sama dengan persyaratan “pengajuan ganda” yang ilegal itu. Patut diperhatikan adalah fakta bahwa biro yudisial di berbagai tingkat pemerintahan di seluruh Tiongkok tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, mengajukan dakwaan, atau mengeluarkan putusan pidana terhadap tersangka. Dengan kata lain, biro yudisial tidak memainkan peran apa pun dalam penuntutan kasus pidana. Mereka hanyalah perpanjangan tangan administratif dari sistem yudisial di Tiongkok. Salah satu tanggung jawab utama mereka adalah meninjau dan mengeluarkan lisensi profesional pengacara. Beberapa biro yudisial telah menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mencabut izin pengacara hak asasi manusia yang berani membela praktisi Falun Gong.

Menurut Hukum Legislatif Tiongkok, segala sesuatu yang melibatkan pengurangan hak dan kepentingan warga negara, meningkatkan kewajiban sipil mereka, dan memperluas kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan administrasi; bahkan Kementerian Kehakiman tidak memiliki wewenang untuk secara sewenang-wenang menetapkan batasan seperti "pengajuan ganda."

Tetapi untuk biro peradilan di seluruh Tiongkok, alih-alih meningkatkan kekhawatiran tentang persyaratan "pengajuan ganda" yang ilegal dan sangat menghalangi hak pengacara pembela dalam kasus Falun Gong, mereka malah mematuhi polisi, kejaksaan, dan pengadilan untuk menghalangi pengacara untuk mewakili praktisi Falun Gong.

Faktanya, bahkan ada beberapa pengacara yang telah memenuhi persyaratan "pengajuan ganda," mereka masih tidak dapat bertemu dengan klien mereka atau meninjau dokumen kasus mereka. Banyak biro yudisial memberlakukan pembatasan lebih lanjut setelah pengacara mengajukannya. Di Provinsi Jilin, sebuah dokumen rahasia, No. [2020] 226, dikeluarkan pada tahun 2020 untuk menuntut pengacara profesional agar mendapatkan surat dari biro yudisial lokal mereka untuk menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak berlatih Falun Gong, sebelum mereka diizinkan untuk mewakili praktisi Falun Gong di provinsi tersebut.

“Pengajuan Berlapis”

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pusat penahanan di Provinsi Jilin mulai memberlakukan pembatasan yang lebih rumit terhadap pengacara hak asasi manusia sebelum mereka diizinkan mengunjungi klien praktisi Falun Gong mereka.

Pengajuan dengan dua biro yudisial (satu di yurisdiksi pengacara itu sendiri dan satu lagi di yurisdiksi di mana kasus tersebut diadili) tidak lagi cukup. Pusat-pusat penahanan Jilin ini menuntut agar para pengacara mendapatkan izin dari berbagai lembaga di dua yurisdiksi terkait, termasuk asosiasi pengacara, biro yudisial, dan pengadilan.

Gambar berikut digabungkan berdasarkan informasi orang dalam. Ini menyangkut kasus Falun Gong yang sedang dalam tahap persidangan proses penuntutan. Pengacara diharuskan mengisi formulir dan mendapatkan izin dari berbagai lembaga (yang juga harus mencap stempel mereka, lingkaran merah pada formulir) sebelum dia diizinkan untuk bertemu dengan kliennya di pusat penahanan.

Setengah bagian atas formulir berisi tentang informasi dasar kasus (seperti nama terdakwa, dakwaan apa yang dia hadapi, nama pengacara, informasi kontak pengacara, dll.). Setengah bagian bawah formulir memiliki dua panel. Panel di sisi kiri adalah untuk mendapatkan tiga stempel dari firma hukum pengacara, asosiasi pengacara yang mengawasi firma hukumnya, dan biro yudisial yang mengawasi firma hukumnya. Panel di sisi kanan memiliki ruang untuk tiga stempel tambahan yang harus diperoleh dari yurisdiksi tempat kasus tersebut dituntut, termasuk pengadilan, asosiasi pengacara, dan biro yudisial.

Kita hanya bisa membayangkan berapa banyak upaya yang harus dilakukan pengacara untuk mendapatkan semua stempel itu, belum lagi bahwa salah satu dari agensi tersebut (baik di sektor swasta maupun publik) mungkin dengan sengaja menolak permohonan itu.

Perhatikan juga bahwa formulir itu harus diisi setelah kasusnya sudah disidangkan di pengadilan. Dan enam segel harus diperoleh. Dengan demikian, "Pengajuan Ganda" di tahun-tahun awal telah menjadi "Pengajuan Sextuple (enam lapis)."

Bagaimana jika kasus praktisi masih di tangan polisi atau kejaksaan? Kemudian kedua agensi juga perlu “menandatangani” dan memberikan stempel pada formulir. "Pengajuan Sextuple (enam lapis)" kemudian akan menjadi "Pengajuan Octuple (delapan lapis)."

Menurut orang dalam, permintaan “pengajuan berlapis” seperti itu berasal dari perintah Komite Urusan Politik dan Hukum (PLAC) Provinsi Jilin, sebuah badan ekstra-yudisial yang bertugas mengawasi penganiayaan terhadap Falun Gong.

Kedengarannya konyol, namun praktik pengajuan berlapis ini ditujukan untuk menghalangi pengacara hak asasi manusia membela hak kebebasan berkeyakinan praktisi Falun Gong.