(Minghui.org) The Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), sebuah aliansi yang didirikan pada 2020, saat ini beranggotakan lebih dari 250 anggota parlemen dari 36 negara. Setiap tahun sejak didirikan, IPAC telah mengeluarkan pernyataan pada Juli untuk mengecam kebrutalan Partai Komunis Tiongkok, terutama pengambilan organ paksa.

Pada 20 Juli 2025, IPAC mengeluarkan pernyataan baru di X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter): “IPAC Berdiri dalam Solidaritas dengan Falun Gong dan Semua Komunitas Teraniaya Lainnya dari Penindasan yang Berkelanjutan.” Pernyataan tersebut menentang penganiayaan, membela kebebasan beragama, dan menyerukan pertanggungjawaban otoritas Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan.

The Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) memposting pernyataan di X pada 20 Juli 2025.

Berikut pernyataan lengkapnya:

“Hari ini menandai 26 tahun sejak Pemerintah Tiongkok menjadikan praktik Falun Gong ilegal di Tiongkok, melakukan kampanye penganiayaan brutal yang masih berlanjut hingga hari ini.

“Sejak 1999, praktisi Falun Gong telah menghadapi pengawasan, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan ideologis. Semakin banyaknya bukti yang ada kini membuat kesimpulan bahwa mereka telah menjadi korban program pengambilan organ paksa yang dijalankan negara semakin sulit dihindari.

“Di Tiongkok di bawah Xi, penganiayaan terhadap kelompok agama dan spiritual tidak terbatas pada Falun Gong. Gereja-gereja Kristen dihancurkan, umat Buddha Tibet menghadapi penghapusan budaya, dan komunitas Uighur serta komunitas mayoritas Muslim lainnya masih menjadi sasaran penahanan dan kerja paksa.

“IPAC menegaskan kembali hak universal atas kebebasan berpikir dan beragama sebagaimana tercantum dalam hukum internasional. Tidak seorang pun boleh menghadapi penganiayaan karena keyakinannya. Kami mendukung praktisi Falun Gong dan semua komunitas teraniaya lainnya di Republik Rakyat Tiongkok, yang hak-hak mereka berdasarkan Pasal 18 ditolak, dan kami menegaskan kembali seruan kami kepada pemerintah kami untuk menegakkan dan membela kebebasan beragama di seluruh dunia dengan meminta pertanggungjawaban otoritas Tiongkok atas pelanggaran yang mereka lakukan.”