Daftar Pelaku Baru Diserahkan ke 45 Negara pada Peringatan 26 Tahun Penganiayaan terhadap Falun Gong

(Minghui.org) Pada Juli 2025 praktisi Falun Gong di 45 negara menyerahkan daftar baru berisi pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, 26 tahun setelah PKT memerintahkan penganiayaan. Para praktisi menuntut pemerintah mereka untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku, melarang mereka dan/atau anggota keluarga mereka masuk, dan membekukan aset mereka.

45 negara ini termasuk Five Eyes (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Selandia Baru), seluruh 27 negara di Uni Eropa (UE), dan 13 negara di benua lain. Negara-negara Uni Eropa tersebut adalah Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Swedia, Belgia, Irlandia, Austria, Denmark, Rumania, Ceko, Finlandia, Portugal, Yunani, Hongaria, Slowakia, Bulgaria, Luksemburg, Kroasia, Lituania, Slovenia, Latvia, Estonia, Siprus, dan Malta. Sebanyak 13 negara lainnya berada di Asia, Eropa, dan Amerika: Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Swiss, Norwegia, Liechtenstein, Israel, Meksiko, Argentina, Kolombia, Chili, Republik Dominika, dan Paraguay.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), PKT menekankan sebuah tujuan dalam pertemuan Mei 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keamanan Publik, yaitu, "Memberi perhatian khusus pada kerja sama antara Falun Gong dan politisi Barat untuk memberikan sanksi kepada para pemimpin tingkat tinggi Tiongkok. Hentikan perilaku semacam itu dengan segala cara."

Serupa dengan pengajuan sebelumnya, daftar baru ini mencakup individu-individu yang terlibat penganiayaan dari berbagai profesi di berbagai wilayah. Mereka meliputi:

- Tong Jiaming (童建明): Wakil Sekretaris Kelompok Partai dan Wakil Jaksa Agung Kejaksaan Agung. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Kejaksaan Agung, Asisten Direktur Kejaksaan Agung, Wakil Direktur Departemen Politik, Direktur Kejaksaan Agung, Anggota Komite Kejaksaan, dan Wakil Menteri Komite Kejaksaan.

- You Rong (游蓉): Wakil Direktur Biro Administrasi Penjara Kementerian Keamanan Publik. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Divisi Pertama Biro Administrasi Penjara Kementerian Keamanan Publik.

- Li Jing (李静): inspektur tingkat pertama Biro Administrasi Penjara Kementerian Kehakiman. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Direktur Biro Administrasi Penjara Kementerian Kehakiman dan Direktur Departemen Eksekusi Pidana Biro Administrasi Penjara Kementerian Kehakiman.

- Wei Shiqiang (魏士强): Direktur Departemen Pekerjaan Ideologi dan Politik Kementerian Pendidikan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Eksekutif Komite Partai Kementerian Pendidikan, Inspektur Departemen Kepegawaian Kementerian Pendidikan, dan Wakil Direktur Departemen Kepegawaian Kementerian Pendidikan.

- Liu Hui (刘惠): Anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi Heilongjiang, Sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum, dan Direktur Kantor Penegakan Hukum Komite Partai Provinsi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi Anhui dan Wakil Gubernur Eksekutif, anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi Anhui dan sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Provinsi, dan anggota Komite Tetap Komite Partai Daerah Otonomi Mongolia Dalam, dan merangkap sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Partai Daerah Otonomi.

- Li Meng (李猛): Anggota Komite Tetap dan Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Provinsi, Komite Partai Provinsi Liaoning. Sebelumnya, ia pernah menjabat beberapa posisi lain, termasuk anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi Shandong, Sekretaris Komisi Politik dan Hukum Provinsi, dan Ketua Ikatan Pengacara Provinsi; anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi Shandong dan Sekretaris Komisi Politik dan Hukum Provinsi; Wakil Gubernur Provinsi Shandong dan Anggota Kelompok Pimpinan Partai Pemerintah Provinsi; dan anggota Kelompok Pimpinan Partai Pemerintah Provinsi Shandong.

- Dong Xiaoyu (董晓宇): Anggota Komite Tetap Komite PKT Provinsi Hebei, Sekretaris Komite Politik dan Hukum PKT Hebei, Ketua Dewan ke-7 Ikatan Pengacara Hebei. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi Hebei, Sekretaris Komite Politik dan Hukum PKT Hebei, Sekretaris dan Direktur Departemen Keamanan Publik Provinsi.

- Li Mingwei (李明伟): anggota Komite Tetap Komite Provinsi Jilin, sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum Provinsi, sekretaris Komite Kota Baicheng, perwakilan Kongres Rakyat Nasional ke-13, anggota Komite Provinsi Jilin ke-11 dan ke-12, dan presiden Asosiasi Hukum Provinsi Jilin. Sebelumnya ia menjabat sebagai sekretaris Komite Kota Baicheng, Provinsi Jilin; wakil sekretaris dan wali kota Komite Kota Baicheng; anggota Komite Tetap PKT dan wakil wali kota eksekutif Komite Kota Baicheng, Provinsi Jilin; dan anggota Komite Tetap PKT dan wakil wali kota Komite Kota Baicheng.

- Zheng Yi (郑艺): anggota Komite Urusan Politik dan Hukum Komite Partai Provinsi Liaoning dan sekretaris partai serta inspektur jenderal Departemen Keamanan Publik Provinsi Liaoning, wakil gubernur Provinsi Liaoning dan direktur Departemen Keamanan Publik Provinsi. Sebelumnya ia adalah sekretaris partai Prefektur Otonomi Xishuangbanna Dai di Provinsi Yunnan.

- Sun Chengliang (孙成良): Wakil Sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum Provinsi Shandong, Wakil Direktur Kantor Hukum Komite Provinsi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Kantor Komite Audit Komite Provinsi Shandong, Sekretaris Kelompok Pimpinan Partai, dan Direktur Kantor Audit Provinsi; Wakil Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Provinsi Shandong, Wakil Direktur Komisi Pengawas Provinsi, Sekretaris Kelompok Pimpinan Partai, dan Direktur Kantor Audit Provinsi; Wakil Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Provinsi Shandong, dan Wakil Direktur Komisi Pengawas Provinsi.

- He Zhiliang (贺志亮): Wakil Menteri Departemen Sosial Pusat. Sebelumnya ia pernah menjabat berbagai posisi, termasuk Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Jilin, Anggota Komite Partai Provinsi, Wakil Sekretaris Urusan Politik dan Hukum Provinsi, Direktur Biro Keamanan Publik Provinsi, Sekretaris Komite Partai, dan Inspektur Jenderal Departemen Keamanan Publik Provinsi; wakil gubernur Pemerintah Provinsi Jilin, anggota Komite Partai Provinsi, sekretaris Komite Partai Biro Keamanan Publik Provinsi, dan inspektur jenderal Departemen Keamanan Publik Provinsi (merangkap jabatan); sekretaris Komite Kota Jilin Provinsi Jilin; sekretaris Komite Kota Jilin Provinsi Jilin, wali kota Pemerintah Kota, sekretaris Komite Partai Kota; wakil sekretaris Komite Kota Jilin, wali kota dan sekretaris Partai Pemerintah Kota Jilin; dan wakil sekretaris Komite Kota Jilin, wakil wali kota, pelaksana tugas wali kota dan sekretaris Partai Pemerintah Kota Jilin.

- Li Shijin (李士进): Wakil Direktur Biro Administrasi Penjara Provinsi Jilin. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sipir dan Kepala Sipir Penjara Jilin.

- Li Yanqun (李延群): Sekretaris Komite Partai dan Direktur Penjara Wanita Shandong. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris dan Komisaris Politik Komite Partai Penjara Zoucheng di Provinsi Shandong.

- Cong Chunsheng (丛春生): Sekretaris Partai dan Kepala Sipir Penjara Kota Pertama Shenyang, Provinsi Liaoning. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Partai dan Kepala Sipir Penjara Kangping, Provinsi Liaoning.

- Zheng Xiaoying (郑晓英): Inspektur Tingkat Dua Biro Administrasi Penjara Provinsi Hebei. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Sipir Penjara Wanita Provinsi Hebei.

- Gao Lina (高丽娜): Sekretaris Cabang Partai dan Kepala Seksi Bangsal Ketiga Belas, Penjara Wanita Provinsi Hebei.

Dua puluh enam tahun setelah PKT memerintahkan penganiayaan, praktisi Falun Gong masih ditangkap, dilecehkan, dijatuhi hukuman, disiksa, dan dibunuh setiap hari. Semakin banyak pemerintah yang menyadari kekejaman penganiayaan ini, serta sifat jahat PKT serta kerugian yang ditimbulkannya bagi dunia.

Pada 10 Desember 2024, Hari Hak Asasi Manusia, Urusan Global Kanada mengumumkan akan memberikan sanksi kepada delapan mantan atau pejabat senior PKT saat ini atas pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan praktisi Falun Gong, penduduk Xinjiang, dan warga Tibet.

Mélanie Joly, Menteri Luar Negeri, dalam siaran pers mengatakan: “Kanada sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet, serta terhadap mereka yang berlatih Falun Gong. Kami menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri kampanye penindasan sistematis ini dan menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya.”

Pada 5 Mei 2025, Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan suara bulat mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong. RUU ini akan menjadi komitmen mengikat pertama untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada mereka yang terlibat dalam penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong, termasuk kejahatan pengambilan organ hidup-hidup. RUU ini juga menuntut agar PKT segera menghentikan penganiayaan terhadap Falun Gong.

Pada 20 Juli 2025, peringatan 26 tahun penganiayaan, Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok (IPAC) mengeluarkan pernyataan di X: “Sejak 1999, praktisi Falun Gong telah menghadapi pengawasan, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan ideologis. Semakin banyaknya bukti kini membuat sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa mereka telah menjadi korban program pengambilan organ paksa yang dijalankan negara.”

IPAC juga “menegaskan kembali hak universal atas kebebasan berpikir dan kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam hukum internasional. Tidak seorang pun boleh dianiaya karena keyakinannya. Kami mendukung praktisi Falun Gong dan semua komunitas teraniaya lainnya di Republik Rakyat Tiongkok, yang hak-hak mereka berdasarkan Pasal 18 ditolak, dan kami menegaskan kembali seruan kami kepada pemerintah kami untuk menegakkan dan membela kebebasan beragama di seluruh dunia dengan meminta pertanggungjawaban otoritas Tiongkok atas pelanggaran yang mereka lakukan.”

Selain itu, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada The Epoch Times, "Selama lebih dari 26 tahun, PKT telah melancarkan kampanye penindasan terhadap praktisi Falun Gong dan keluarga mereka. Kami kembali menyerukan PKT untuk mengakhiri kampanye pemberantasan Falun Gong."

Di Kanada, 54 Anggota Parlemen mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam penganiayaan yang terus berlanjut oleh PKT dan meningkatnya penindasan transnasional sekitar tanggal 20 Juli 2025. Pernyataan tersebut menyatakan, “Selama 26 tahun terakhir, praktisi Falun Gong di Kanada telah mengalami pengawasan, pelecehan, intimidasi, penyerangan, disinformasi, serangan siber, dan bentuk-bentuk penindasan PKT lainnya. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan komunitas Falun Gong dan mengganggu Shen Yun, tetapi juga mengancam integritas institusi, kedaulatan, dan nilai-nilai inti demokrasi Kanada. … Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada bulan Juni 2025, para Pemimpin G7 menegaskan komitmen mereka untuk melindungi masyarakat dan mengecam penindasan transnasional sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan, keamanan nasional, dan kedaulatan negara. Kampanye PKT terhadap Falun Gong dengan jelas menggambarkan bahaya yang telah diserukan G7 kepada dunia untuk lawan bersama.”

Dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Global untuk Pengunduran Diri dari PKT di Capitol Hill, AS, pada 17 Juli 2025, Sam Brownback, mantan Duta Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional, mengatakan melalui konferensi video langsung, “Saya telah bekerja untuk orang-orang Falun Gong selama 20 atau 25 tahun dalam berbagai kapasitas, dan Partai Komunis Tiongkok sangat membenci kelompok ini, dan PKT memperlakukan mereka lebih buruk daripada siapa pun.”

Brownback juga mengatakan: “Falun Gong sangat alami bagi mentalitas dan hati orang Tiongkok, dan saya pikir itulah mengapa Partai Komunis Tiongkok sangat takut dan melakukan segala cara untuk menghancurkan keyakinan ini. Mereka tidak akan berhasil karena ini adalah manusia yang menyerang komunitas spiritual; ini adalah kerajaan manusia melawan kerajaan Tuhan.”

Kami berharap lebih banyak pejabat PKT akan berhenti menganiaya Falun Gong dan memulihkan hak hukum praktisi Falun Gong untuk bebas menjalankan keyakinannya.