(Minghui.org) Praktisi Falun Dafa mengadakan kegiatan di beberapa kota di Jerman untuk memperingati 26 tahun aksi damai mereka dalam memprotes penganiayaan yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Banyak pejabat terpilih berpidato di rapat umum, menulis surat, atau memberikan wawancara untuk menyatakan dukungan mereka kepada praktisi dan mengagumi kegigihan praktisi dalam aksi damai selama bertahun-tahun. Mereka menyatakan solidaritas dengan praktisi dalam upaya mengakhiri penganiayaan dan melindungi hak asasi manusia.
Empat belas pejabat terpilih di berbagai tingkat pemerintahan mengecam penganiayaan terhadap Falun Dafa di Tiongkok.
Dari kiri ke kanan:
Baris atas: Michael Gahler, Anggota Parlemen Eropa (MEP); Frank Börner, Anggota Parlemen Rhine-Westphalia Utara; Oliver Stirböck, Anggota Parlemen Negara Bagian (MSP) Hesse; dan Nicole Höchst, Anggota Parlemen Federal (MP).
Baris tengah: Norbert Altenkamp, MP; Dr. Günter Krings, MP; Anne König, MP; Thomas Rachel, MP; dan Sascha Herr, Anggota Parlemen Hesse.
Baris bawah: Dr. Jonas Geissler, MP; Peter Beyer, MP; Dr. Franziska Kersten, MP; René Domke, Anggota Parlemen Mecklenburg-Vorpommern, dan Dr. Rainer Rothfuß, MP. (Foto gabungan dari situs web resmi)
Pemerintah Jerman Prihatin dengan Isu Falun Gong dan Meminta Investigasi
Thomas Rachel, Anggota Parlemen Uni Demokratik Kristen (CDU), Komisaris Pemerintah Jerman untuk Kebebasan Beragama Global di Kementerian Luar Negeri Federal (dari situs web resmi Jerman)
Tangkapan layar platform X
Anggota Parlemen Thomas Rachel menulis di platform X pada 20 Juli, "Selama 26 tahun, Tiongkok telah secara brutal menganiaya praktisi Falun Gong. Saya mendesak Tiongkok untuk menegakkan hak asasi manusia mereka sesuai dengan standar internasional dan hukum nasional. Banyak laporan yang menuduh adanya penyiksaan dan kematian pengikut Falun Gong dalam tahanan, yang membutuhkan penyelidikan yang transparan."
Anggota Parlemen Eropa: Eropa Harus Mengesahkan RUU yang Mirip dengan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong di AS
Michael Gahler, Anggota Parlemen Eropa dari CDU
Michael Gahler MEP berpidato pada rapat umum Falun Gong di Frankfurt pada 19 Juli 2025.
Uni Eropa, Jerman, dan seluruh dunia demokrasi selalu berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berkeyakinan dan hati nurani. Bahkan negara-negara termasuk Tiongkok telah menandatangani dan mengadopsi konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Ia mengatakan bahwa penganiayaan PKT terhadap praktisi Falun Gong tidak hanya terkait dengan Tiongkok. "Penganiayaan ini juga berkaitan erat dengan kita karena melanggar norma dan konvensi internasional dan harus dikutuk," kata Anggota Parlemen Gahler. "Di Parlemen Eropa, kami telah berulang kali menyinggung penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong ketika membahas situasi hak asasi manusia di Tiongkok.
Kami mengutuk segala bentuk penganiayaan, baik pemenjaraan maupun pengambilan organ paksa. Sebagai contoh, kami mencatat bahwa Amerika Serikat telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong, yang seharusnya menjadi model bagi negara-negara demokrasi lainnya. RUU ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu-individu yang terlibat dalam penganiayaan dan menjatuhkan sanksi kepada mereka, seperti pelarangan masuk dan pembekuan rekening mereka di luar negeri. Saya yakin kita harus mengambil tindakan serupa terhadap penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong dan kelompok-kelompok teraniaya lainnya.
Klik di sini untuk rekaman audio pernyataan MP Gahler.
Terakhir, Gahler mengimbau semua orang untuk memperhatikan kelompok-kelompok yang dianiaya di Tiongkok. "Dalam semua kontak kita dengan Tiongkok, termasuk KTT Uni Eropa-Tiongkok yang akan diselenggarakan akhir bulan ini, selain isu ekonomi dan tarif, kita tidak boleh melupakan isu hak asasi manusia," ujarnya. "Kita harus terus menuntut diakhirinya penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong, membebaskan semua tahanan, dan mengizinkan mereka untuk bebas menjalankan keyakinan dan kultivasi mereka."
Anggota Parlemen: Terima Kasih, Falun Gong, atas Kegigihan Anda
Anne König, Anggota Parlemen CDU
Surat dari Anne König, Anggota Parlemen CDU
Anggota Parlemen Anne König menyatakan dalam suratnya, "Merupakan sebuah paradoks yang meresahkan bahwa negara-negara otoriter menegakkan ketertiban mereka—sementara justru menghancurkan apa yang mendasari setiap tatanan yang sah: kebebasan hati nurani. Pada 20 Juli 1999, Republik Rakyat Tiongkok mulai menyatakan Falun Gong sebagai ancaman bagi negara, bukan karena kekerasannya, melainkan karena independensi internalnya. Sejak saat itu, kita telah menyaksikan penganiayaan yang diorganisir negara terhadap jutaan warga negara, bukan karena mereka menentangnya, melainkan karena keyakinan mereka."
Falun Gong bukanlah kekuatan yang berkuasa, bukan partai, bukan pula gerakan yang bertujuan politik. Falun Gong adalah praktik yang tenang, sebuah pencarian makna, yang ditopang oleh nilai-nilai seperti kejujuran, moralitas, belas kasih, dan toleransi. Bahwa sebuah negara merasa terancam olehnya ketika ia berkembang pesat adalah sebuah pengungkapan: Hal ini menunjukkan kelemahan sistem yang ingin mengendalikan segalanya dan, justru karena alasan inilah, tidak memberikan kepercayaan kepada individu di dalam sistem tersebut.
Filsafat mengajarkan kita bahwa kebebasan bukan berarti mampu melakukan apa yang diinginkan—melainkan tidak harus melakukan apa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka yang, seperti para pengikut Falun Gong, tetap teguh di bawah tekanan, tanpa kekerasan, tanpa kebencian timbal balik, menunjukkan kemandirian batin yang lebih besar daripada kekuatan ideologis mana pun.
Laporan-laporan itu sudah diketahui banyak orang. Pemenjaraan tanpa pengadilan. Pendidikan ulang di bawah tekanan. Laporan-laporan penyiksaan, pelecehan psikologis, pengambilan organ paksa—kekejaman mengerikan terungkap tanpa ditutup-tutupi.
Parlemen Eropa dengan jelas menyatakan hal-hal ini dalam resolusinya tahun lalu: Parlemen menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua praktisi Falun Gong yang dipenjara, mengutuk pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beragama, menyerukan penyelidikan internasional atas peristiwa tersebut, dan penerapan sanksi yang ditargetkan terhadap mereka yang bertanggung jawab.
Suara kita mungkin nyaris tak terdengar di Beijing. Namun, suara kita bukannya tak efektif. Sebab, menurut [filsuf Jerman Emmanuel] Kant, tindakan moral tidak diukur dari keberhasilan, melainkan dari pemahaman akan apa yang dituntut. Mereka yang diam-diam menerima ketidakadilan justru mematikan rasa. Mereka yang mengungkapnya mengirimkan sinyal kepada mereka yang teraniaya bahwa mereka tidak dilupakan. Dan kepada diri kita sendiri, yang mengingatkan diri bahwa tanggung jawab politik dimulai dengan keberanian untuk mengatakan kebenaran, dan tidak takut akan keraguan akan efektivitasnya.
Anggota Parlemen: Kebebasan Berkeyakinan adalah Hak Universal
Peter Beyer Anggota Parlemen, CDU
Surat dari Peter Beyer MP, CDU
Anggota Parlemen CDU, Peter Beyer, menyatakan dalam suratnya, "Peristiwa hari ini sungguh serius dan menyedihkan—karena kita memperingati awal mula penganiayaan sistematis yang digagas pemerintah Tiongkok pada 20 Juli 1999, dan berlanjut hingga hari ini. Jutaan orang yang berlatih Falun Gong dengan damai telah menjadi korban pengawasan, perampasan kebebasan, kerja paksa, penyiksaan—dan dalam banyak kasus bahkan pengambilan organ."
Penindasan ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia yang nyata, tetapi juga merupakan perwujudan kebijakan yang sangat tidak bermoral. Pemerintah Tiongkok tidak peduli dengan agama—ini tentang kontrol. Ini tentang kontrol atas pikiran, keyakinan, dan kebebasan pribadi warganya. Karena rezim yang takut akan sejati, baik, dan sabar menunjukkan satu hal di atas segalanya: bahwa ia lebih takut pada rakyatnya sendiri daripada ketidakadilannya sendiri.
Penganiayaan terhadap Falun Gong bukan satu-satunya. Warga Tibet, Kristen, Uighur, pembangkang, jurnalis, dan pengacara hak asasi manusia juga menjadi sasaran aparatur negara yang tidak menoleransi perbedaan pendapat.
Justru karena alasan inilah, kita harus menyatakan dengan jelas hari ini: Kebebasan beragama adalah hak universal yang tidak boleh dirampas dari siapa pun—bahkan oleh pemerintah. Jika hak ini dilanggar, erosi terhadap kebebasan fundamental lainnya pasti akan terjadi. Dan ketika dunia menutup mata, mereka tidak membantu para korban, melainkan para pelaku.
(Bersambung)
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2025 Minghui.org
