(Minghui.org) Himpunan Falun Dafa Inggris menerima tanggapan dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris terkait vonis terbaru seorang praktisi Falun Dafa di Rusia pada 15 Agustus 2025. Dalam surat, Kantor tersebut mengecam kemerosotan hak asasi manusia yang dilakukan Kremlin dan akan menyelidiki serta meminta pertanggungjawaban Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia. Surat tersebut juga mendesak pemerintah Rusia untuk menepati janjinya dalam menegakkan kebebasan beragama.
Pemerintah Inggris telah aktif menjunjung tinggi kebebasan beragama melalui posisinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, G7, dan forum multilateral lainnya, serta pertukaran bilateral dengan Tiongkok. Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Energi, dan Menteri Indo-Pasifik semuanya telah mengangkat isu-isu hak asasi manusia kepada para pejabat Tiongkok.
Pemerintah Inggris Mendukung Kebebasan Beragama
Dalam surat tersebut, pemerintah Inggris dengan jelas menyatakan pendiriannya tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. "Pemerintah Inggris memperjuangkan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang. Di Inggris, kami berkomitmen penuh untuk memajukan dan melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan menjadi suara yang kuat di tingkat internasional dalam membela hak dasar ini."
Surat itu juga menyatakan niat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia Rusia, "Kami secara teratur menggunakan komunikasi publik dan posisi kami di forum multilateral untuk menyoroti, dan meminta pertanggungjawaban Rusia, atas pelanggaran hak asasi manusianya. Misalnya, pada 31 Juli, Inggris mengangkat isu penindasan yang dilakukan otoritas Rusia terhadap oposisi politik internal di Dewan Keamanan PBB. Duta Besar Inggris untuk Hak Asasi Manusia menegaskan kembali seruan kami kepada otoritas Rusia untuk membebaskan semua tahanan politik pada 4 Agustus."
Ia juga mengangkat isu Falun Dafa dan penganiayaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). "Lingkungan kebebasan beragama atau berkeyakinan di seluruh Tiongkok sangat terbatas, termasuk penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong baik di dalam maupun luar negeri. Kami berupaya menegakkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui posisi kami di PBB, G7, dan forum multilateral lainnya, serta melalui kerja sama bilateral dengan Tiongkok. Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kanselir, Menteri Energi, dan Menteri Indo-Pasifik semuanya telah mengangkat isu hak asasi manusia dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir."
Balasan surat kepada Himpunan Falun Dafa Inggris dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris.
Human Rights Without Frontiers (HRWF) Mempublikasikan Artikel tentang Penganiayaan terhadap Falun Gong di Rusia
Seorang koresponden Minghui memperhatikan bahwa sebuah organisasi non-pemerintah, Human Rights Without Frontiers (HRWF), menerbitkan sebuah artikel tentang Falun Dafa: "Rusia: Empat tahun penjara untuk Natalia Minenkova, seorang praktisi Falun Gong." Artikel tersebut menjelaskan bahwa Rusia melarang Zhuan Falun, buku utama Falun Dafa, pada 2011 hingga bagaimana praktisi Falun Dafa Natalia Minenkova dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada 2025.
Menurut artikel tersebut, otoritas Rusia mulai mengikuti sikap Partai Komunis Tiongkok dalam memaksa praktisi Falun Dafa asal Tiongkok, yang telah lama tinggal di Rusia, untuk meninggalkan negara itu sejak tahun 2000. Di antara mereka adalah Meng Zhaowu, Sun Lezhi, dan Liu Mingtian. Namun, hal ini tidak menghentikan warga Rusia untuk menghargai Zhuan Falun dan mendapatkan manfaat baik secara fisik maupun mental dengan berlatih Zhen-Shan-Ren (Sejati-Baik-Sabar). Warga Rusia telah mulai berlatih Falun Dafa, meskipun penganiayaan berskala luas sedang berlangsung di Tiongkok sejak Juli 1999.
Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta © 1999-2025 Minghui.org
