Krisis Keuangan dan Pengangguran di Tiongkok: Sebuah Peringatan

(Minghui.org) Artikel berikut ditulis oleh seorang praktisi Falun Gong di Tiongkok. Ia percaya bahwa kesulitan keuangan yang saat ini melanda warga biasa di Tiongkok disebabkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), khususnya manipulasi sistem politik, keuangan, dan bahkan hukum untuk menguntungkan diri sendiri yang sangat merugikan rakyatnya.

Penulis menganggap korupsi moral saat ini sebagai isu mendasar dari krisis di Tiongkok. Setelah serangkaian kampanye politik yang menargetkan nilai-nilai tradisional Tiongkok, PKT melancarkan penganiayaan terhadap Falun Gong pada Juli 1999. Hal ini semakin menjauhkan orang dari hati nurani mereka dan prinsip-prinsip latihan tersebut, yaitu Zhen, Shan, Ren (Sejati, Baik, Sabar). Seiring waktu, hal ini menyebabkan masalah sosial dan keuangan, kemiskinan, dan bencana lainnya. Hubungan sebab-akibat ini tertanam dalam budaya tradisional Tiongkok, dan sejalan dengan budaya Barat juga. Salah satu contohnya adalah kisah Alkitab tentang kehancuran Sodom dan Gomora.

Penulis menyarankan rakyat Tiongkok untuk menjunjung tinggi kebajikan, memutuskan hubungan dengan PKT, dan berhenti berpartisipasi dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, baik secara langsung maupun tidak langsung.

* * *

Berdasarkan apa yang telah saya lihat dan dengar, banyak orang biasa di Tiongkok mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2025. Jadi, apa yang akan terjadi pada tahun 2026?

Saya ingin mengangkat topik ini karena PKT tidak peduli dengan warga negara Tiongkok biasa. Bahkan, warga Tiongkok biasa sering menyebut diri mereka sebagai jiucai (daun bawang), yang dieksploitasi oleh PKT seperti daun bawang yang dipanen berulang kali. Seberapa keras pun orang biasa bekerja atau berusaha, nasib mereka tetap berada di tangan PKT.

Beberapa bulan lalu, misalnya, pemimpin tertinggi PKT mengklaim bahwa seseorang dapat hidup hingga 150 tahun, sebuah pernyataan yang kemungkinan terkait dengan pengambilan organ dari tahanan politik yang masih hidup oleh PKT. Para netizen menyebut diri mereka ren kuang (penambang manusia, yaitu menambang manusia alih-alih batu bara atau emas) dalam situasi ini, karena sumber daya tersebut tidak dapat diperbarui. "Peningkatan" nasib orang biasa dari Daun Bawang hingga Tambang Manusia telah melukiskan gambaran yang lebih suram—bahkan jika seseorang meninggal, organnya masih dapat diambil untuk keuntungan PKT.

Dalam konteks ini, kita tidak dapat mengharapkan Partai untuk mengubah cara dan mulai memberi manfaat bagi rakyat. Artinya, terlepas dari krisis keuangan di Tiongkok, elite PKT akan terus menikmati status istimewa mereka seperti biasa.

Tingkat Pengangguran Tinggi dan Resesi Ekonomi

Pada tingkat pribadi, situasi keuangan suatu masyarakat tercermin dalam tingkat pengangguran. “Pada tahun 2023 situasinya sangat buruk sehingga tingkat pengangguran kaum muda di Tiongkok diperkirakan mencapai 46,5%, menurut profesor ekonomi Universitas Peking, Zhang Dandan” yang dilaporkan oleh Yahoo dalam sebuah artikel Agustus 2025, “Pengangguran kaum muda di Tiongkok sangat buruk sehingga pencari kerja Generasi Z membayar $7 per hari untuk berpura-pura bekerja di kantor.” Dalam situasi ini, sejumlah besar anak muda terpaksa keluar dari angkatan kerja dengan “berbaring semaunya”—melakukan hal minimum untuk bertahan hidup daripada berharap mendapatkan pekerjaan.

Situasi pekerjaan tampaknya memburuk pada tahun 2025, dan lulusan baru sangat terpukul. Seperti yang diperkirakan, dampaknya terutama terbatas pada keluarga biasa; orang kaya dan berkuasa tidak mengalami kesulitan mencari pekerjaan.

Namun, kaum kaya di Tiongkok juga mengalami tantangan mereka sendiri. “Tiongkok mengintensifkan upaya untuk memungut pajak atas pendapatan warga negara di luar negeri, memperluas pengawasannya ke individu yang kurang kaya setelah menargetkan kaum ultra-kaya tahun lalu,” demikian dilaporkan Bloomberg dalam artikel Juni 2025 berjudul “Penindakan Pajak Penghasilan Global Tiongkok Meluas Melampaui Kaum Ultra-Kaya.”

Baik individu maupun bisnis terkena dampaknya. “Berdasarkan undang-undang pajak Tiongkok, perusahaan dengan penjualan tahunan lebih dari lima juta yuan perlu membayar PPN hingga 13%,” lapor Bloomberg pada November 2025. Banyak bisnis memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan tenaga kerja murah di Tiongkok dan menjual barang-barang bermargin rendah dalam volume tinggi. Pajak pertambahan nilai (PPN) baru, sebesar 13% dari pendapatan, kemungkinan akan mendorong banyak bisnis e-commerce ke ambang kebangkrutan, menurut para ahli.

Ekonomi yang Tidak Berkelanjutan

Dampak finansial, mental, dan sosial dari masalah-masalah ini tidak dapat diremehkan. “Ketidakpastian ini mendorong banyak pemuda Tiongkok untuk hidup hemat, dan media sosial dibanjiri dengan kiat-kiat tentang bagaimana orang dapat bertahan hidup dengan uang yang sangat sedikit,” lapor BBC dalam artikel November 2025 berjudul “Dua kali makan seharga $1: Mengapa pemuda Tiongkok tidak berbelanja.”

Sebagai contoh, video seorang wanita berusia 24 tahun dengan nama daring Zhang Small Grain of Rice menunjukkan bagaimana ia menggunakan sabun batangan biasa untuk seluruh kebutuhan kebersihan pribadinya, alih-alih produk pembersih kulit yang mahal.

Penolakan untuk berbelanja dapat memperburuk resesi ekonomi atau memperpanjang durasinya. Jadi, apa yang terjadi, dan mengapa ekonomi Tiongkok tidak berkelanjutan?

Selama ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bergantung pada investasi dan ekspor. “Pada periode 1998–2015… investasi—pendalaman modal—memainkan peran dominan, berkontribusi sebesar 68,3 persen terhadap pertumbuhan PDB,” menurut laporan dari Biro Riset Ekonomi Nasional pada tahun 2024.

Investasi tersebut memicu sektor manufaktur Tiongkok dan terkadang menyebabkan kelebihan kapasitas. “Investasi berlebih awalnya terlihat di sektor real estat yang sedang booming, tetapi baru-baru ini telah merambah sektor industri. Pada akhirnya, hal itu telah menghasilkan kelebihan kapasitas dan fenomena involusi saat ini—persaingan harga yang tidak teratur yang merusak kesehatan industri—dengan deflasi harga produsen dan peningkatan kerugian di antara perusahaan domestik,” menurut laporan Federal Reserve Bank of Dallas pada Desember 2025.

Akibatnya, surplus perdagangan kumulatif Tiongkok melampaui $1 triliun selama 11 bulan pertama tahun 2025—sebuah tonggak sejarah. Namun, pencapaian ini juga menimbulkan kekhawatiran. Menurut artikel Januari 2026 di The Diplomat  berjudul “Seberapa Nyata Surplus Perdagangan Tiongkok yang Lebih dari $1 Triliun?” Angka tersebut kira-kira setara dengan gabungan surplus perdagangan dari negara-negara dengan surplus perdagangan terbesar kedua hingga kesepuluh di dunia.

Perekonomian yang tidak seimbang seperti ini telah merugikan negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara berkembang adalah korban terbesar. Globalisasi seharusnya membantu Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara menyelesaikan industrialisasi, tetapi model Tiongkok telah mengubahnya menjadi tempat pembuangan barang murah dan pemasok bahan mentah.

“Tiongkok berusaha menampilkan dirinya sebagai juara dari apa yang disebut 'Global South' di dunia, yaitu negara-negara dengan ekonomi berkembang non-Barat. Namun dalam upayanya untuk mendapatkan pengaruh, Tiongkok menghadapi hambatan—yaitu meningkatnya reaksi negatif terhadap praktik perdagangannya,” menurut sebuah artikel Business Insider pada Desember 2024 berjudul “Pengaruh barang-barang murah Tiongkok terancam melemah di dunia berkembang.”

“Dari Indonesia hingga Brasil, barang-barang murah buatan Tiongkok—termasuk kendaraan listrik, tekstil, dan baja—membanjiri pasar dan, menurut para kritikus, membebani industri lokal yang masih berupaya pulih dari kemerosotan ekonomi yang terkait dengan COVID-19,” lanjut artikel tersebut. 

Semua kasus ini menyoroti dampak buruk dari perekonomian Tiongkok yang bermasalah dan menjelaskan mengapa hal itu tidak berkelanjutan. Seiring semakin banyak negara yang menyadari masalah ini dan mengurangi impor mereka dari Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (PKT) harus bergantung pada permintaan domestik dan pengeluaran konsumen. Namun, penurunan pendapatan dan penghematan yang dihasilkan menjadikan ini sebagai pilihan yang buntu.

Akar Penyebabnya

Sampai batas tertentu, ketidakseimbangan perdagangan yang dijelaskan di atas mirip dengan kanker, penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkontrol.

“Ketika persaingan menjadi sangat ketat, terjadi kompresi ekonomi, penurunan pendapatan pajak, dan pertumbuhan upah yang rendah, semua tekanan deflasi ini sekarang diekspor. Saya benar-benar menganggap ini sebagai kanker ekonomi,” jelas pendidik keuangan Singapura, Loo Cheng Chuan, dalam artikel Independent Singapore News edisi November 2025 berjudul “China exports economic woes to Singapore and beyond?”

Konsekuensinya sangat buruk, bukan hanya secara global tetapi juga di dalam negeri. Kelebihan kapasitas yang tidak terkendali telah menjadikan Tiongkok sebagai penagih utang terbesar di dunia berkembang, menurut laporan NPR Mei 2025. Di dalam Tiongkok, PKT dan badan pemerintahan lokalnya gagal membayar utang dan dengan demikian menjadi penunggak utang terbesar sejak tahun 2025.

Kegagalan pembayaran ini telah berdampak negatif pada semua industri. Kecuali lembaga-lembaga pemerintah utama PKT, banyak lembaga tingkat bawah tidak mampu membayar gaji karyawan mereka. Sementara itu, PKT telah mencetak lebih banyak uang, yang sekali lagi dikantongi oleh para elit.

Krisis ekonomi Tiongkok berakar pada prioritas politiknya—ekspansi dan pengaruh global serta eksploitasi domestik—mirip dengan karakteristik kanker yang dijelaskan di atas. Setelah memanfaatkan pembatasan hak asasi manusia, tunjangan kesejahteraan yang rendah, dan konsumsi yang rendah untuk menciptakan keunggulan harga, PKT kemudian menggunakan subsidi negara, distorsi keuangan, dan perlindungan kebijakan untuk mendorong produk-produknya ke pasar global. Dengan menetapkan harga yang sangat rendah, Tiongkok melahap industri manufaktur di negara lain.

Praktik yang merusak seperti itu konsisten dengan strategi yang digunakan PKT sejak berkuasa pada tahun 1949. Setelah merebut tanah dan modal dari tuan tanah dan pemilik usaha pada tahun 1950-an, PKT melancarkan Lompatan Jauh ke Depan yang terkenal pada tahun 1958, yang menyebabkan Kelaparan Besar antara tahun 1959 dan 1962. Setelah Revolusi Kebudayaan (1966-1976), PKT melakukan Pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 dan melancarkan penganiayaan terhadap Falun Gong pada tahun 1999.

Dari ekonomi hingga budaya, dari sistem politik hingga ideologi, PKT selalu memprioritaskan kontrol dengan mengorbankan kesejahteraan warganya. Selama 26 tahun terakhir, PKT telah mencemarkan nama Falun Gong dengan propaganda kebencian dan membujuk orang untuk tidak mendengarkan hati nurani mereka. Seiring waktu, orang-orang menjadi kebal terhadap penahanan dan penyiksaan terhadap praktisi Falun Gong yang tidak bersalah dan sekarang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek mereka sendiri. Penganiayaan tersebut mengikis tatanan moral masyarakat, dan pada akhirnya, semua orang akan menjadi korban.

Tak Ada Harapan yang Terlihat

Dahulu, orang tua berpesan kepada anak-anak mereka untuk belajar giat agar mendapatkan pekerjaan dan bekerja keras agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Namun, kedua hal tersebut tidak lagi berlaku di Tiongkok saat ini. Mengingat siklus utang yang buruk seperti yang dijelaskan di atas, ditambah dengan kontribusi jaminan sosial yang wajib, sejumlah besar perusahaan rintisan dan bisnis menengah tutup. Setelah Undang-Undang Perusahaan yang telah diubah mulai berlaku pada Juli 2024, pemegang saham perusahaan yang sebelumnya telah menjanjikan modal tetapi gagal memberikan kontribusi juga menjadi pihak yang gagal bayar.

Kebijakan PKT yang terus berubah telah memungkinkan para pejabat untuk mengeksploitasi rakyat biasa demi keuntungan. Dengan jatuhnya harga properti dan proyek konstruksi yang belum selesai, uang hasil jerih payah seseorang menjadi sia-sia. Penurunan tajam harga rumah berarti uang muka dan biaya renovasi terbuang percuma karena nilai properti sering kali turun di bawah pokok pinjaman hipotek. Lebih buruk lagi, pemilik rumah masih harus terus membayar cicilan hipotek.

Tiongkok memiliki sistem hukou (registrasi rumah tangga) yang ketat. Banyak orang dari daerah pedesaan meninggalkan pasangan dan anak-anak mereka dan bekerja sangat keras untuk membangun kehidupan di kota. Rumah-rumah yang mereka beli—yang dulunya merupakan sumber kebanggaan bagi mereka dan keluarga mereka—kini telah menjadi lubang hitam finansial. Penyesalan mereka karena mengambil hipotek dan pinjaman mobil tersebut tak terungkapkan dengan kata-kata.

Terus tinggal di kota adalah hal yang sia-sia, dan tidak bekerja bukanlah pilihan. Lebih buruk lagi, usia pensiun juga diundur. Dengan semua faktor ini, sebagian orang hidup dalam kesengsaraan, dan beberapa bahkan memilih bunuh diri.

Bersamaan dengan mengabaikan krisis domestik dan penderitaan rakyatnya, PKT terus menghamburkan uang dengan menyebarkan ideologi komunisnya secara global.

Sisi Baiknya

Kekacauan di Tiongkok saat ini mendorong refleksi tentang apa yang salah, karena memahami akar penyebabnya sangat penting untuk menemukan solusi.

Apakah penangkapan lebih banyak pejabat korup akan menyelesaikan masalah? Jika akar penyebabnya berasal dari kemerosotan moral yang didorong oleh PKT sendiri, penangkapan ini kemungkinan besar tidak akan mengubah keadaan secara mendasar. Misalnya, setelah setiap kampanye politik di masa lalu, PKT memberi label sebagian orang sebagai "pembuat onar" dan menargetkan mereka, hanya untuk kemudian diikuti oleh kampanye lain—dan bencana—yang segera menyusul.

Hal ini karena akar masalahnya adalah PKT (Partai Komunis Tiongkok). Rezim tersebut mungkin sesekali mengubah taktik untuk meredakan kemarahan publik dan mendapatkan dukungan asing (seperti dengan menjaga profil rendah seperti yang dilakukannya pada dekade sebelumnya), tetapi esensinya—mengendalikan dan menindas rakyat dengan segala cara demi keuntungannya sendiri—tetap tidak berubah.

Dengan mempromosikan perjuangan kelas, kebencian, dan kebohongan, rezim tersebut bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Tiongkok, yang didasarkan pada kebaikan, rasa hormat, dan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini tidak mengherankan karena komunisme adalah benda asing bagi Tiongkok; komunisme diekspor dari Uni Soviet dan dipaksakan kepada rakyat Tiongkok.

Buku tahun 2004, Sembilan Komentar tentang Partai Komunis, menjelaskan dengan baik akar PKT. Lebih dari 450 juta orang Tiongkok telah menyadari betapa beracunnya PKT dan melepaskan keanggotaan mereka di Partai, termasuk organisasi pemuda, Liga Pemuda dan Pionir Muda. Memisahkan diri dari Partai itu penting, karena ketika orang bergabung dengan asosiasi-asosiasi itu, mereka diharuskan mengangkat tinju dan bersumpah untuk mengabdikan hidup mereka kepada PKT.

Singkatnya, gejolak sosial di Tiongkok seharusnya mendorong orang-orang baik di dalam maupun di luar negeri untuk membuat pilihan moral sebelum kapal PKT tenggelam. Mereka yang pernah bergabung dengan PKT harus mengundurkan diri darinya, dan orang-orang di luar Tiongkok harus mengidentifikasi dan melawan pengaruh PKT yang terus meluas di negara dan komunitas mereka. Ada pepatah lama Tiongkok: "Kebaikan akan diberi penghargaan sementara kejahatan akan dihukum." Dalam masyarakat yang korup secara moral, semua orang akan menderita pada akhirnya, terlepas dari lokasi atau status sosialnya.